Connect with us

Politik

DPRD Kabupaten Lahat Mengelar Sidang Paripurna Vlll Bahas LKPJ 2021

Published

on

Herlan Nudin

LAHAT SUMSEL, MLCI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi ST, Msi – membuka sidang paripurna Vlll untuk masa persidangan kedua, ditahun 2022, dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lahat tahun anggaran 2021,

Yang mana, LKPJ Ini berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran, atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna,” kata Fitrizal Homizi ST M.Si dalam pidatonya, pada Senin (21/03/2022).

Politisi dari Partai Demokrat ini menambahkan, berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI), No 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Sesuai pasal 19 (1), dijelaskan kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat Paripurna, yang dilakukan satu kali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” jelas Fitrizal

Kemudian Fitrizal menjelaskan, “LKPJ yang telah disampaikan oleh kepala daerah tersebut, akan dibahas secara internal melalui panitia khusus (Pansus) yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat. Yang mana, LKPJ akhir tahun anggaran 2021, yang disampaikan Bupati Lahat merupakan penjelasan terhadap, arah kebijakan umum pemerintahan daerah, dalam pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan serta tugas umum Pemerintahan,” disampaikan Fitrizal dengan Lugas

“Sementara, Bupati Lahat Cik Ujang SH dalam pidatonya menuturkan, LKPJ ini disampaikan untuk satu tahun anggaran, kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Seluruh hasil laporan serta pembahasan tersebut secara bersama-sama kepada DPRD, dan apabila ada perbaikan untuk segera ditindaklanjuti. tutup Bupati Lahat

Bagikan Berita :
Continue Reading

Politik

DPRD Sum-Sel Komisi IV Dapil VII Mengelar Reses Tahap III Tahun 2022 Di Kikim Area

Published

on

Jurnalis Herlan Nudin

LAHAT SUMSEL -MLCI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ir. Holda, M.Si., Komisi IV Dapil VII menggelar Reses Tahap III Tahun 2022 di wilyah Kikim area, Bertempat di desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, Selasa 6//12//2022

Reses tersebut dihadiri anggota DPRD Empat Lawang Fraksi Partai Demokrat Herman Rosul S.E, Camat Kikim Tengah, Camat Kikim timur, Kapolsek Kikim Tengah Babinsa dan Kades Se Kikim Area,, para Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan tampak masyarakat yang hadir sangat antusias.

Masa Reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional sebagai media menjaring aspirasi masyarakat. Reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD dalam menjaring informasi untuk kemudian disalurkan.

“Selamat datang kepada anggota DPRD Provinsi Ir. Holda di wilyah kecamatan kami, kami akan menyampaikan keluh kesah kami di Reses ini, terutama masalah insfrastruktur pembangunan di Kikim Area.” ungkap Camat Kikim Tengah Anthony Hakman S.E

Dalam Reses ini, warga dimintai untuk menyampaikan aspirasi, masukan dan masalah yang terjadi d Kikim area dan Sejumlah warga menyampaikan masukan, yakni berkaitan dengan pembangunan Jalan dan pembangunan insfrastruktur lainya

Ir. Holda, M.Si., pun dimintai warga untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumsel, aspirasi yang berhasil dihimpun melalui Reses, nantinya akan diperjuangkan melalui Lembaganya.

”Saya juga berharap, apa yang menjadi usulan masyarakat nantinya juga dapat disampaikan dalam Musrembang Tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten,” paparnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Komisi IV Dapil VII dari Fraksi Partai Demokrat ini menyampaikan, bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan selalu diperjuangkan dan akan minta Pemerintah Provinsi untuk diprioritaskan.

“Intinya, kami selalu siap untuk memperjuangkan aspirasi warga, melalui Reses ini akan menjadi Instrumen yang baik untuk memperoleh aspirasi dan masukan dari Konstituen, serta untuk melihat langsung implementasi berbagai kebijakan yang dibuat oleh Eksekutif, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak,” ujar Perempuan yang akrab dipanggil Holda.

“Kita semua apresiasi kepada Gubernur Sumsel, karena Beliau memberikan bantuan kepada Kabupaten Lahat begitu besar untuk pembangunan Jalan, ini semua atas kerja sama Gubernur Sumsel dengan Bupati Kabupaten Lahat Cik Ujang SH. Maka Insya Allah tidak akan ada lagi jalan-jalan kecil yang rusak,”

Ir Holda MSI juga mendukung program pemerintah daerah kabupaten lahat yang pro rakyat dan mengapresiasi kinerja Bupati Lahat Cik Ujang yang telah bersinergi dengan Gubernur Sumsel hingga mendapatkan banyak bantuan pembangunan infrastruktur yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Sumsel ditahun tahun sebelumnya.

“Kami menilai komunikasi pemkab Lahat dengan Provinsi Sumsel cukup baik sehingga mendapatkan banyak bantuan pembangunan infrastruktur, kami berharap komunikasi yang baik ini akan terus dilakukan kedepannya untuk mewujudkan Lahat Bercahaya” Katanya

Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat maupun Kepala Desa yang telah menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, Holda mengaku akan selalu berjuang demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan khususnya Wilayah Dapil Tujuh. Imbuhnya

Bagikan Berita :
Continue Reading

Politik

Demo DPRD Sumsel, “Usut Mafia Tambang”

Published

on

Release SMSI Sumsel –

PALEMBANG, MLCI – Setelah sebelumnya meminta pencabutan proper biru yang diterima perusahaan perusak lingkungan yakni PT Bara Alam Utama dan PT Sriwijaya Bara Priharum kepada Gubernur Sumsel Herman Deru.

Kali ini Kawali meminta DPRD Sumsel mengusut praktik mafia pertambangan yang disinyalir dilakukan oleh PT Musi Prima Coal dan kontraktornya PT Lematang Coal Lestari.

Hal ini diungkapkan oleh Kawali dalam aksi yang digelar di halaman DPRD Sumsel pada Jumat (27/5) pagi. Menurut koordinator Aksi Chandra Anugerah, praktik mafia pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim ini dimulai sejak terjadinya kerusakan dan pencemaran Sungai Penimur, di kawasan Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat  Petulai Dangku, Muara Enim.

“Dari sana, berbagai sanksi atas kerusakan lingkungan dan sanksi lain yang diterima perusahaan ini seperti menguap,” Ujarnya. Termasuk dalam beberapa catatan yang dimiliki oleh Kawali Sumsel atas aktivitas perusahaan yang diduga melanggar undang-undang. Seolah tak berpengaruh terhadap perusahaan asing ini.

“Itu sebabnya kami menduga kuat ada permainan politik sandera yang dilakukan PT MPC dan PT LCL, sehingga atas sanksi-sanksi yang mereka terima itu, para pejabat berwenang seperti tidak berbuat apapun,” Sambung Chandra. Informasi yang dihimpun, terdapat oknum perwakilan perusahaan yang bertugas ‘menyelesaikan’ segala urusan termasuk berhubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini pula yang disinyalir membuat perusahaan pelanggar lingkungan ini tampak begitu kebal dengan hukum. Baik dari pejabat pemerintahan, sampai Aparat Penegak Hukum (APH). Padahal menurutnya yang paling dirugikan adalah masyarakat Muara Enim dan Sumsel pada umumnya, akibat aktivitas pertambangan yang dinilai Kawali Sumsel justru banyak memberikan masalah bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan masyarakat.

Oleh sebab itu, Kawali meminta DPRD Sumsel untuk memanggil pihak terkait, juga perwakilan PT MPC dan kontraktornya PT LCL untuk memberikan klarifikasi segera. Sebab, massa aksi Kawali berencana menggelar demonstrasi yang lebih besar dari ini, bahkan dilakukan Kawali Nasional dan Kawali Daerah secara serentak di seluruh Indonesia pada 5 Juni 2022 mendatang. Khusus di Sumsel, isu yang diangkat adalah mengenai lingkungan dan pertambangan ini.

Dalam aksi itu, Kawali Sumsel juga merinci tuntutan terhadap DPRD Sumsel yakni:

  1. Meminta DPRD Sumsel mendorong pengusutan terhadap dugaan praktik mafia pertambangan yang dilakukan oleh PT Musi Prima Coal (PT MPC) dan kontraktor IUJP-nya PT Lematang Coal Lestari (PT LCL) yang terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumsel:
  2. Dalam berbagai pelanggaran dan sanksi yang tidak kunjung memiliki kejelasan;
  3. Dalam dugaan politik sandera sehingga diduga pejabat setempat, sampai pejabat Sumsel tidak bisa tegas dalam sanksi atas aktivitas pertambangan yang mencemari dan merusak lingkungan
  4. Meminta DPRD Sumsel memanggil pihak terkait dan mendorong pihak berwenang untuk menindaklanjuti sanksi dan memberikan klarifikasi yang terhadap aktivitas PT Lematang Coal Lestari yang diduga kuat melanggar lingkungan, diantaranya:
  5. Pemindahan Sungai Penimur;
  6. Pembuatan Pelabuhan di garis sempadan sungai;
  7. Pembangunan jalan hauling/jalan tambang tanpa AMDAL; dan
  8. Dugaan melakukan illegal mining karena menambang di tengah sanksi.
  9. Meminta DPRD Sumsel mendorong dinas terkait untuk melakukan audit hasil penambangan perusahaan tersebut

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Sumsel, Ikhwansyah yang menerima massa aksi mengatakan akan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Pihaknya mendorong Komisi IV dalam waktu 10 hari kedepan untuk menjawab permintaan Kawali Sumsel.

“Tuntutan ini akan langsung kami teruskan, namun kami juga meminta waktu untuk bisa segera menyampaikan jawaban dan tindaklanjut terhadap tuntutan ini. Pada prinsipnya anggota DPRD Sumsel tentu berpihak pada rakyat,” Tegas Ikhwansyah.*****

Bagikan Berita :
Continue Reading

Politik

Ketua Umum SMSI, Firdaus “Jika Dokter Terawan Dipecat Terkait DSA, Bagaimana Praktek DSA Dokter Lainnya?”

Published

on

Barab Dafri. FR –

JAKARTA, MLCI – Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) menjelaskan latar belakang yang mendasari pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Terawan Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Senin, 4 April.

MKEK menilai ada masalah besar pada metode digital subtraction angiography (DSA) atau ‘cuci otak’ yang diperkenalkan oleh Terawan.

Perwakilan MKEK, Dokter spesialis farmakologi klinik yang membidangi bidang obat, Prof Rianto Setiabudi, memaparkan terdapat bagian-bagian tertentu dari disertasi Terawan yang mengandung kelemahan substansial.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, Firdaus angkat bicara dengan mengatakan bahwa sekaliber dokter Terawan yang pernah menjadi ketua organisasi dokter militer dunia, ICMM dan memimpin Majelis Etik Kedokteran RSPAD selama dua tahun tentu telah mempersiapkan disertasi DSA dengan matang dan cermat, terlebih distertasi diuji secara ilmiah dihadapan sejumlah guru besar Unhas.

“Saya mengenal dokter terawan sewaktu saya pasang ring di RS Gatot Subroto. Waktu saya mengenalnya, beliau  telah Riset tentang DSA bahkan telah melahirkan 12 jurnal internasional dan enam orang doktor, termasuk diri Terawan,” tegas Firdaus.

Saat menyelesaikan program doktoralnya di Unhas Makasar, Terawan menyusun disertasi dengan judul “Efek Intra Arterial Heparin Flushing Terhadap Regional Cerebral Blood Flow, Motor Evoked Potentials, dan Fungsi Motorik pada Pasien dengan Stroke Iskemik Kronis.”

“Yang menjadi pertanyaan masyarakat, jika dokter Terawan dicabut ijin prakteknya karena terkait DSA yang dianggap mengandung kelemahan substansial, bagaimana dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh para dokter di sejumlah rumah sakit?” tanya Firdaus.

“Bahkan ada oknum dokter di salah satu rumah sakit yang mengaku-ngaku murid dokter Terawan demi menggaet pasien,” ungkap Firdaus yang pernah menjadi Ketua PWI Banten dua periode.

Terawan sendiri, tambah Firdaus, tidak mau mempatenkan temuannya ini karena dia merasa temuan ini adalah anugerah dari Tuhan sehingga dengan senang hati dia akan melatih para dokter yang ingin belajar darinya.

“Sudah banyak dokter yang diajarkan teknik DSA secara langsung oleh dokter Terawan, apakah mereka harus dicabut juga ijin prakteknya? Juga para dokter lain yang tidak berguru dengan Terawan namun beroperasi di sejumlah rumah sakit lainnya dan tidak pernah melakukan uji klinis apakah dipecat juga?” sergah Firdaus.

“Terawan itu dokter yang kreatif dan inovatif serta visioner. Mengapa harus dipermasalahkan dan dipecat dari keanggotaan IDI? Bukankah bagi masyarakat yang penting dokter itu bisa memberikan manfaat kesehatan dan berguna bagi pasiennya?” tandas Firdaus.

Firdaus yang memimpin organisasi media siber terbesar di dunia versi MURI ini mengatakan, dalam IDI harusnya ada kebersamaan, ada kompetisi tanpa eliminasi. Dalam kebersamaan itu ada saling ketergantungan yang saling melengkapi bukan mengkriminalisasi.

“Dalam kebersamaan harus terwujud kesederajatan, persamaan hak dan martabat agar menjadi harmoni. Melalui relasi kasih sayang, harusnya IDI memandang sejawat dengan sikap mengasihi,” imbuh Firdaus.

Ditambahkannya, ada seratus ribu lebih pasien DSA yang bersyukur karena telah diselamatkan melalui tangan dr Terawan. Di luar sana masih banyak lagi yang menanti untuk dapat lepas dari penderitaan.

“Semestinya kita utamakan pelayanan kesehatan demi kemanusiaan, kemudian prosedur birokrasi organisasi secara komprehenship” tandas Firdaus.****

Bagikan Berita :
Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!