Connect with us

Sumatera Selatan

Rekomendasi Ke Pusat, Gubernur Didesak Cabut Izin Musi Prima Coal

Published

on

Release SMSI Sumsel –

PALEMBANG, MLCI – Aktivis lingkungan Kawali Sumsel mendesak Gubernur Herman Deru untuk mencabut izin usaha perusahaan tambang PT Musi Prima Coal dan kontraktornya PT Lematang Coal Lestari. Hal ini disampaikan dalam aksi memperingati Hari Lingkungan Hidup, Selasa (06/06/2023).

Tidak hanya itu, massa aksi juga meminta aparat penegak hukum untuk turun langsung mengusut dugaan mega korupsi Fly Ash Bottom Ash (FABA) yang dilakukan oleh pembangkit listrik PT GHEMMI.

“Masyarakat dan lingkungan Muara Enim dan Prabumulih sudah sangat dirugikan dengan kehadiran perusahaan ini. Berlabel perusahaan asing (PMA), mereka mengeruk kekayaan Sumsel dan meninggalkan permasalahan pada lingkungan dan masa depan kita,” kata Ketua Kawali Sumsel Chandra Anugerah.

Apalagi saat ini diketahui Musi Prima Coal juga tersandung masalah, pengangkutan batubara secara ilegal karena tidak memiliki izin pelayaran di perairan Sungai Lematang.

Sejumlah sanksi juga telah diterima perusahaan itu berkaitan dengan pelabuhan yang berada di Desa Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku, namun menurut Kawali sanksi itu tidak pernah dieksekusi.

“Informasi yang kami terima 15 Kepala Desa tidak setuju dengan adanya pelabuhan dan operasional pelayaran pengapalan batubara itu, tapi tidak ada sanksi yang tegas dan jelas. Padahal berdirinya pelabuhan itu juga sudah salah karena berada di luar IUP Musi Prima Coal,” jelas Chandra.

Oleh sebab itu, Kawali meminta Gubernur dan jajarannya tegas, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (LHP) Sumsel yang terkesan abai dan tutup mata terhadap permasalahan ini.

Terlebih saat Kepala Dinas LHP diketahui melakukan rangkap jabatan sebagai Asisten I Pemprov Sumsel sehingga dianggap Kawali tidak maksimal dalam tugas dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan.

“Dinas lingkungan ini garda terdepan untuk melakukan mulai dari antisipasi, memberikan sanksi dan rekomendasi untuk pencabutan izin perusahaan yang melanggar lingkungan ini. Tapi selama ini tidak terlihat geraknya,” ujar Chandra. Sehingga diapun meminta Gubernur mengevaluasi jajaran Dinas LHP Sumsel ini.

Menjawab desakan massa aksi, Kabid Tata Lingkungan, Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan Dinas LHP Sumsel, Triana Huswani mengatakan bahwa penerapan sanksi ada pada bidang Gakkum Kementerian LHK. Pihaknya hanya menyampaikan rekomendasi.

“Apa yang diminta massa aksi akan kita sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kawali Sumsel juga memberikan rapor merah terhadap kepemimpinan Gubernur Herman Deru yang dianggap tidak berpihak pada lingkungan.

Rapor merah ini telah diterima pula oleh Gubernur Herman Deru di tahun sebelumnya. “Tidak ada progres yang dilakukan oleh Gubernur ini, sehingga mernurut kami momentum di sisa masa jabatan ini harus dimaksimalkan, tegas terhadap perusak lingkungan dan berikan jaminan masa depan lingkungan Sumsel,” ungkap Chandra.****

Bagikan Berita :
Continue Reading

Sumatera Selatan

Puluhan Unit Mobil Dinas Belum Dikembalikan, H. Arlan Bentuk Timsus

Published

on

By

PRABUMULIH SUMSEL, MLCI – Wali kota Prabumulih, H. Arlan mengaku geram setelah mengetahui masih banyak kendaraan dinas yang belum dikembalikan dan bahkan ada yang tidak diketahui keberadaannya.

“Setidaknya ada 37 unit mobil dinas yang belum dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya,” tegas H. Arlan, kepada awak media, Selasa, 17 Juni 2025.

Arlan juga mengaku prihatin, dari puluhan kendaraan dinas tersebut, diketahui ada beberapa kendaraan dinas yang diduga telah digadaikan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Ia juga telah membuat langkah cepat, dengan memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Prabumulih, Wawan Gunawan, untuk segera melakukan pendataan ulang terhadap seluruh aset bergerak, khususnya kendaraan dinas, dan segera menariknya ke tempat penyimpanan resmi.

“Ini harus ditertibkan. Jangan sampai aset negara dibiarkan raib begitu saja. Kita akan bentuk tim khusus untuk menelusuri dan mengamankan seluruh aset yang belum kembali,” ujar Arlan dengan nada serius.

Langkah ini, menurut dia, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah kota Prabumulih dalam mengelola aset daerah secara transparan dan akuntabel. Diharapkan, dengan tindakan tegas ini, ke depan tidak ada lagi pihak yang menyalahgunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi.*** (SMSI Prabumulih)

Bagikan Berita :
Continue Reading

Sumatera Selatan

Berlangsung Khidmat, Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang

Published

on

By

LAHAT SUMSEL, MLCI – Pelantikan Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad dan Wakil Bupati Arifai periode 2025-2030 yang dipusatkan di Griya Agung Palembang berlangsung hikmad. Senin (16/6).

Joncik dan Arifai dilantik langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel, Forkompimda Sumsel, para pejabat Provinsi Sumsel, Forkopimda Empat Lawang dan sejumlah Kepala OPD dilingkungan Pemkab Empat Lawang.

Selain itu pelantikan tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima, Gubernur Bengkulu dan Bupati Lahat.

Disela-sela kegiatan, Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad menyatakan siap melanjutkan program pembangunan melalui visi-misi Empat Lawang Madani Jilid II.

“Alhamdulillah, kami akan segera melanjutkan visi dan misi Empat Lawang Madani Jilid II yakni Makmur, Aman, Damai, Agamis, Nasionalis dan Indah,” jelasnya.

Joncik juga berkomitmen membangun daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

“Kami juga ingin memberikan pelayanan terbaik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Rumah Sakit Empat Lawang pernah menjadi yang terbaik kelima secara nasional selama dua tahun berturut-turut,” urai Joncik.*** (Herlan)

Bagikan Berita :
Continue Reading

Sumatera Selatan

Keuntungan BUMDes Rp.87 Juta Dibagi-Bagikan Kades ke Warga

Published

on

By

OKU SELATAN SUMSEL, MLCI  – Program ketahanan pangan yang dikelola Pemerintahan Desa (Pemdes) Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan berbuah manis.

Dalam kurun waktu setahun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kota Batu bidang perikanan menghasilkan laba bersih mencapi Rp 87 juta.

Kepala Desa (Kades) Kota Batu Nurmansyah kepada awak media menjelaskan, saat musyawarah dengan perangkat Desa beberapa waktu lalu berinisiatif untuk membagi-bagikan keuntungan dari budidaya ikan yang dilakukan BUMdes ke masyarakat berupa pembagian sembako gratis.

“Alhamdulillah dari tiga kali panen dalam setahun, terkumpul laba sebesar Rp 87 juta dari keramba apung di Danau Ranau milik Desa Kota Batu,” ucapnya. Sabtu (7/6).

Pembagian sembako gratis untuk masyarakat Desa Kota Batu tersebut dilakukan pada Rabu 6 Juni 2025 di halaman rumah Kades Nurmansyah.

“Keuntungan dari keramba apung milik Desa Kota Batu itu bisa dinikmati bersama oleh warga Desa Kota Batu,” terang Nurmansyah.

Secara tekhnis, pembagian sembako itu dibagi berdasarkan Kartu Keluarga (KK) warga yang berdomisili di Kota Batu.

“Totalnya ada 930 kepala keluarga yang tersebar di 12 dusun di Kota Batu mendapatkan bantuan sembako gratis dari pemerintahan Desa Kota Batu. Kalau dalam satu rumah ada 2 atau tiga KK, maka kita bagikan sesuai dengan jumlah KK yang ada,” bebernya.

Nurmansyah mengaku bangga karena sangat jarang usaha desa yang membuahkan hasil. Dan, Alhamdulillah untuk Desa Kota Batu sektor usaha bidang ketahanan pangannya bisa beberikan laba dan menguntungkan setiap empat bulan sekali.

“Karena usaha desa berupa keramba apung ini menguntungkan, Kami berencana tahun ini akan menambah kotak keramba kembali sekaligus usaha ini merupakan program desa dalam mendukung program pemerintah khususnya dalam upaya ikut serta menjaga ketahanan pangan nasional,” pungkas Nurmasnyah.*** (Release SMSI Pusat)

Bagikan Berita :
Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!