Kabupaten Lahat

Bupati Lahat Cik Ujang SH Terima Rapot Merah Dari Massa OKP, Ini Tuntutan Massa Dalam Orasi

Published

2 minggu ago

16 Mei 2023

Jurnalis : Herlan Nudin

LAHAT, SUMSEL – MLCI – Ratusan massa demonstran yang mengatasnamakan Aliansi Organisasi Ke-Pemudaan (OKP) Bersatu Peduli Rakyat di Kabupaten Lahat mendapat pengawalan ketat dari pihak Polres Lahat, TNI dan Sat-Pol PP saat menyampaikan orasi pada Selasa (16/5/23) di Jalan Protokol H. Burlian depan Kantor DPRD Lahat.

Terlihat dalam Unjukrasa, massa dari GMNI Sapma, Pemuda Muhamadiyah dan HMI Cabang Lahat yang dimulai pada pukul 09.45 Wib menyampaikan, aspirasi terkait berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Lahat lebih kurang lima tahun ke kepemimpinan Cik Ujang – Haryanto (Cahaya).

Aksi yang memberikan Raport Merah pada Bupati Lahat ini, seyogyanya digelar di halaman Kantor Bupati, namun karena rapatnya barisan blokade petugas yang menggunakan peralatan lengkap, maka demonstrasi hanya digelar di ruas jalan, tepatnya di jalan depan Kantor DPRD Lahat.

Kendati demikian, aksi tetap dilanjutkan dengan membacakan tuntutan untuk didengar oleh Bupati Lahat.

“Adapun tuntutan massa tersebut di antaranya, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lahat yang masih jauh dari kata selesai, batu-bara meningkat namun akses jalan banyak yang rusak, tingginya tingkat gangguan kesehatan akibat debu hitam batu-bara.

Kemudian realisasi dana CSR tidak transparan, janji adakan Kampus Negeri di Lahat tidak terbukti, Dana Desa (DD) mulai dari 500 juta – 2 M tak pernah terlihat.

“Serta Aspirasi titipan masyarakat, jalan transmigrasi Tans SP 6, 3, 4, 5, 7 dan 8 palmbaja seperti kubangan kerbau, pengelolaan pendapatan asli daerah yang banyak bocor, “diuraikan Ahmad Ferli, selaku Ketua GMNI seperti : retribusi parkir, retribusi rumah makan, retribusi hotel dan BPHTB Tahun 2013 dulu retribusi parkir itu 500 (Lima Ratus) juta, kabarnya sekarang cuma 150 (Seratus Lima Puluh) juta, ini tahub 2023, 10 tahun selisih, berani transparan. Lalu harga air PAM Lahat termahal di Sumsel, tahun 2022 naik 100% padahal kaffah resmi menunda kebaikan,” tegasnya

Sementara Sundan sebagai Ketua Gemapala menyebut, bahwa mereka berdemo hari ini sengaja memberikan Raport Merah pada kepemimpinam Bupati Lahat saat ini. “Menurut Sunanda, penyelengaraan sistem pendidikan yang menempatkan pelajar hanya sebagai objek dari kepentingan kekuasaan yang berdampak pada kualitas mutu pendidikan yang rendah.

“Selain itu, carut marutnya pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih pro terhadap oligarki yang berdampak pada kesewenang-wenangan pengusaha terhadap hak-hak hidup sehat masyarakat sekitar tambang, dipengaruh dengan pengelolaan dana CSR yang syarat dalam kepentingan penguasa.” ungkapnya dengan Tegas di hadapan massa dan petugas.

Hal senada disampaiakan, Syaikh Ketua Sapma Lahat dengan menyuarakan, jika abainya Pemerintah Kabupaten Lahat terhadap persoalan petani, khususnya yang berkenaan dengan penyaluran pupuk yang tidak tepat sasaran serta harga yang mahal.”diungkapnya

“Begitu juga dengan banyaknya pembangunan yang hanya menghambur-hamburkan APBD tanpa mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi masyarakat,”tambahnya.

Tak hanya itu, Syaikh dengan jelas menambahkan bahwa gerakan mereka tidak ditunggangi oleh pihak manapun, kecuali gerakan hati rakyat.

“Kami para pemuda yang hadir dan bersuara hari ni, adalah murni atas kehendak kami sendiri serta tidak ada perintah dari pihak manapun,’Sekali lagi kami tegaskan, bahwa kami menyampaikan aspirasi ini tidak ada muatan kepentingan siapa pun selain panggilan hati. Disini hadir para Ketua OKP yang ikut aksi, boleh tanya pada mereka”, tegasnya.

Lain lagi dengan Emil Asyari selaku Ketua Pemuda Muhamaddiyah Lahat, dirinya lebih menyoroti dan menilai bobroknya sistem tata kelola pemerintah.

“Sehingga berdampak pada banyaknya sengketa administrasi pejabat Kabupaten Lahat yang terjadi di PTUN tahun 2022.

Dengan begitu, kami sebagai pemuda Lahat menilai Bupati Lahat saat ini gagal dalam membangun Lahat, “pungkas Emil

kemudian dilanjutkan lagi dengan nada protes terhadap Pemkab Lahat oleh orator dari OKP lainnya.

Usai berorasi, massa kemudian beristirahat dengan tertib dan meminta Bupati Lahat, Cik Ujang untuk menemui dan menanggapi tuntutan mereka.

Selang sekitar 15 menit, tampak Bupati Lahat, Cik Ujang SH bersama Wakilnya, Haryanto menemui para pendemo dan berinteraksi dengan massa.

Setelah berdialog kemudian Aliansi OKP menyerahkan Berkas dengan Map Merah Ke Bupati Lahat dan Rombongan Bupati meninggalkan lokasi Demo kemudian Para Demonstran pun undur diri dengan tertib.**

Bagikan Berita :

Kabupaten Lahat

17 Juta Perkades, CV Palira Ngaku Orang Media Cetak Bekengi Kegiatan Bimtek Di Lombok Dan Bali

Published

3 hari ago

30 Mei 2023

Herlan Nudin

Barab Dafri FR

LAHAT, SUMSEL – MLCI – Belum lama ini, puluhan bahkan ratusan Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Lahat dari berbagai kecamatan berangkat untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Lombok Bali, Selasa, 30/05/2023

“Kegiatan yang mengatas namakan Bimtek ini dirasa janggal, menggingat anggaran yang dikeluarkan cukup besar, yakni sejumlah 17 juta per Kades untuk 10 hari perjalan ke Lombok dan Bali.

Selain itu, acara Bimtik yang hampir rutin dilakukan tiap tahun oleh Para Kades di Lahat ini dirasa percuma karena setiap pulang dari kegiatan tersebut tidak ada hasil yang bisa di implementasikan di Desa.

Karena itu, ajang Bimtek ini hanya topeng bagi para Kades untuk jalan jalan, dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) disetiap Tahun.

EO Parira, Dahlia yang bertanggung jawab memberangkat Kades dari 9 Kecamatan di Kabupaten Lahat, pada tanggal 8 Juni nanti mengaku jumlah anggaran tersebut wajar. “Ucap Dahlia

“Anggaran 17 itu sudah seluruhnya, mulai dari seragam, hotel dan studytour di Bali. Selain itu, kami pun mendatangkan Narasumber dari Kapolres, Kajari dan PWI Lahat,” ujarnya melalui via telpon.

Selain itu, dirinya yang mengaku dari orang media Kemoning Pos cetak tersebut tidak menanggapi pertanyaan awak media, yang mengatakan bahwa kegiatan ini tidak menghasilkan apa-apa untuk Kades dan hanya sekedar jalan jalan.

“Kami merangkul semua media di Lahat untuk mengangkat nama Ayuk agar dikenal di Kabupaten Lahat,” katanya saat ditanya perihal pertanyaan diatas.

Untuk anggaran yang dirasa mahal, dirinya menuturkan, hal tersebut wajar, menggingat transportasi para Kades disitu semua, tidak ada apa apanya.

“Kami memang merangkul 9 kecamatan di Lahat untuk Bimtek ke Lombok ini, tapi tidak full, karena ada Kades yang tidak mengganggarkan,” tandasnya.

Untuk Informasi yang di dapat awak media, bahwa yang memberangkatkan Bimtek Kades ke Lombok ada tiga Cv yaitu, Cv Parira, Peraja dan LCC. Untuk dua CV Peraja dan Lcc sudah berangkat pada hari sabtu,(27/05/23) malam minggu kemarin., menuju Bandara Sultan Mahumud Badarudin II Pelambang terbang pada hari minggu pagi”,ucap salah satu kedes yang di berangkatkan Cv Peraja yang enggan disebut kan namanya.

Sementara Itu, EO Peraja Dedi saat di konfimasi, membenarkan bahwa pihak nya sudah memberangkat beberpa kades untuk ke lombok dalam rangka Bimtek,”ya benar ada tiga Cv yang sudah melakukan kerjama bimtek dengan beberapa kades dari 24 Kecamatan di Kabupeten Lahat,” ucap Dedi

Bagikan Berita :

Kabupaten Lahat

Wakapolda Zoom Metting Kapolres Lahat Louncing Pelepasan Polisi RW

Published

5 hari ago

29 Mei 2023

Barab Dafri. FR

Barab Dafri –

LAHAT SUMSEL, MLCI – Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK diwakili Wakapolda Brigjen Pol M Zulkarnain SIK MSi, Pimpin Zoom Metting yang diikuti oleh Polres jajaran Polda Sumsel. Senin (29/05/2023).

Turut hadir ikut Zoom Metting tersebut, yakni Kapolres Lahat AKBP S Kunto Hartono SIK MT didampingi Kabag Ops Kompol Aan Sumardi SE MM, Kasat Binmas AKP Arman Nasution, Kasat Lantas AKP Muriyanyo SH, Kapolsek Merapi AKP Herman Akhiri SIP MM serta perwakilan Polisi RW/Dusun Polres Lahat.

Kepada awak media, Kasubsi Penmas Humas Polres Lahat, Aiptu Lispono SH menjelaskan terungkap dalam Zoom Metting, bahwa terbentuknya Polisi RW/Dusun, mengacu pada Perpol Nomor 1 tahun 2021 tentang Polmas dan program Quick Wins program tahun 2023 untuk menciptakan suasana kondusif dimasyarakat dengan meningkatkan giat sambang dan kunjungan dan pembinaan.

Program polisi RW/Dusun polda sumsel merupakan program menghadirkan polisi ditingkat RW/dusun untuk membangun interaksi positif yg konsekuensinya antara polisi dan masyarakat serta merupakan LO.

Tugas polisi di tingkat RW/Dusun untuk mendengarkan, menerima, bersimpati terhadap keluh kesah, keresahan, keinginan harapan dan permasalahan di dengan masyarakat dan jika permasalahan tersebut idak terselesaikan oleh petugas Polisi RW/Dusun, maka permasalahan tersebut wajib dilaporkan ke Polsek dan Polres wilayah masing-masing..

“Diharapkan bapak Kapolres dengan adanya kehadiran polisi RW/Dusun setiap permasalahan yang timbul di lingkungan masyarakat setempat bisa teratasi dan bisa mengetahui tindak pidana terjadi di lingkungan tempat tinggal,” tandas Lispono.****

Kabupaten Lahat

Diduga Tanpa Izin, Sanderson Minta Pemkab Lahat Buat Aturan

Published

5 hari ago

28 Mei 2023

Herlan Nudin

Barab Dafri FR

LAHAT, SUMSEL – MLCI – Keberadaan kabel-kabel provider internet saat ini mulai banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Apalagi di tengah kota yang terlihat banyak kabel provider bergelantungan tidak tertata. Tentunya kondisi ini sangat mengganggu pemandangan kota, dan merambah ke kawasan perumahan-perumahan.

Tak sedikit warga yang melakukan penolakan terhadap keberadaan jaringan kabel fiber optic dari provider tersebut, namun terkadang pemasangan dilakukan secara cepat.

Sanderson Syafe’i, selaku warga Kelurahan Bandar Jaya menolak keberadaan tiang fiber optik (FO) dipasang tanpa izin pemilik lahan.

Ditanah miliknya terpasang tiang FO milik PT. Tower Bersama Group (TBG) sebanyak 2 (dua) buah tiang dan PT. Lintas Arta 1 (satu) buah tiang tanpa izin, setelah dikonfirmasi ke pihak RT 23 RW 06 dan Kelurahan Bandar Jaya, kedua perusahaan tersebut tidak melakukan pemberitahuan aktivitasnya untuk memasang tiang, urai Sanderson saat di jumpai awak media di kantornya, Minggu (28/05/2023).

Lanjut Sanderson, hal ini telah diatur dalam Pasal 13 UU No. 36 tentang Telekomunikasi.
“Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah
terdapat persetujuan di antara para pihak,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Lahat diminta segera membuat aturan Perda maupun Perbup terkait keberadaan tiang fiber optik tersebut, mulai dari perizinan, dan sosialisasi ke masyarakat agar melibatkan RT, RW dan kelurahan dalam meminimalisir pihak warga yang dirugikan, dimana saat mulai banyak masuk ke Lahat pemasangan tiang, pungkas Ketua YLKI Lahat Raya.

Sementara pihak PT. Lintas Arta setelah menerima surat keberatan dari Sanderson selaku pemilik lahan langsung menurunkan tim melakukan pembongkaran tiang dn kabel mereka.

Terpisah PT. Tower Bersama Group (TBG) setelah menerima surat dari pemilik lahan belum sepenuhnya membongkar hingga difasilitasi oleh Lurah Bandar Jaya dan Camat Lahat hingga berita ini disiarkan masih belum melakukan pembongkaran sesuai kesepakatan.

Camat Lahat, Gemris Palo, SIP. MM, melalui Lurah Bandar Jaya, Rohim, SE. MM membenarkan telah memfasilitasi pemilik lahan yang dipasang tiang fiber optik tanpa izin dengan pihak perusahaan TBG yang dihadiri Hardiman, dan bersepakat untuk melakukan pembongkaran.”tutupnya

Bagikan Berita :