Prof Henri Subiakto – Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, dan Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia

Presiden Prabowo sedang menyiapkan agenda reformasi Polri sebagai respon tuntutan publik pasca-demo besar pada Agustus 2025.

Pada 17 September 2025, Prabowo menunjuk Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri, mantan Wakapolri yang dikenal tegas, termasuk pernah menangani kasus Ferdy Sambo dan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas serta Reformasi Kepolisian, sebelum dilantik, telah dinaikkan pangkatnya secara istimewa menjadi Jenderal Polisi Kehormatan (bintang empat).

Penunjukan itu disertai rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian di level presiden, yang melibatkan tokoh luar seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD, untuk evaluasi menyeluruh.

Sementara Kapolri Listyo Sigit merespons cepat dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri secara internal pada hari yang sama melalui Surat Perintahnya. Tim ini beranggotakan 52 perwira, diketuai Komjen Chryshnanda Dwilaksana dengan Listyo Sigit sebagai pelindung dan Wakapolri sebagai penasihat.

Peristiwa ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di pemerintahan Prabowo, upaya reformasi Polri jadi uji coba keseimbangan kekuasaan antara presiden, Polri,  genk Solo dan tuntutan publik.

Penunjukan Dofiri, figur kredibel dari internal Polri yang dihormati karena integritasnya (lulusan Adhi Makayasa Akpol 1989), jadi sinyal kuat, Prabowo ingin mengendalikan agenda reformasi secara langsung dari Istana.

Secara politik, akan memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin tegas yang ingin “membersihkan” institusi Polisi dari warisan  presiden Jokowi (di mana Listyo diangkat karena kedekatannya sejak dari Solo).

Kenaikan pangkat Jenderal Dofiri juga bisa dibaca sebagai sikap politik yg memilih loyalis di luar loyalis Listyo, mengingat Dofiri lebih senior dan dikenal tegas dan bukan gerbong yang dibina Listyo Sigit.

Dengan adanya Pembentukan tim internal Polisi tepat sehari setelah penunjukan Dofiri menimbulkan interpretasi ganda. Di satu sisi dilihat sebagai langkah proaktif Polri “sudah ingin berbenah sendiri” dan terbuka terhadap masukan dari luar, namun juga bisa berarti pembentukan tim internal sebagai upaya defensif kelompok Listyo untuk mempertahankan struktur Polri sekarang.

Ini upaya para pimpinan Polri dibawah Jenderal Listyo Sigit untuk mencegah agar reformasi dari presiden nantinya tidak “mengganggu” struktur hirarki para petinggi Polri yang sudah cukup lama disiapkan dan dibina Listyo Sigit.

Ini juga menguji hubungan antara Presiden Prabowo dengan Kapolri Listyo Sigit yg tampak kooperatif dengan menyatakan siap ikut kebijakan presiden, namun di sisi lain ia membentuk tim internal yang cukup besar yang bisa dimaknai  sebagai upaya perlindungan posisi Kapolri dan struktur polisi dari kemungkinan rekomendasi radikal dari tim bentukan presiden.

Karena jika ada rekomendasi perubahan struktural yang radikal, seperti yang diminta Gerakan Nurani Bangsa, tentu berpotensi memicu gesekan dalam Polri yang sudah terbangun kuat.

Tim internal bisa bermakna “pembelaan” pada Polri sekarang, di tengah tuntutan reformasi yang kian kencang dari mana mana.

Reformasi institusi polisi datang pasca-pemilu 2024 yang menyisakan kesan kuatnya peran polisi dalam politik. Serta datang dari stigma polisi yg represif dalam penanganan demo, dan aktivitas kebebasan berpendapat.

Presiden Prabowo akan dinilai sukses jika berhasil melakukan reformasi hingga mengembalikan kepercayaan pada institusi polisi. Namun jika Presiden tidak mampu berbuat banyak dan Kapolri tetap Jenderal Listyosigit atau sosok yang disiapkannya, maka pemerintah Prabowo akan dianggap “tidak solid” dan  tidak tegas, lebih banyak omon omon.

Artinya perkembangan dari peristiwa ini penting sebagai tanda  soliditas kekuasaan Presiden dan relasinya dengan institusi Polisi. Prabowo ingin mereformasi polisi lewat kebijakannya, agar memperkuat dukungan dan legitimasinya sebagai presiden hingga 2029.

Tapi keinginan politik itu nampaknya ada yang tidak suka. Disitulah kemudian Listyo Sigit dan kekuatan di belakangnya memunculkan peran bottom-up seolah tidak kalah tanggap.

Makna politik terbesarnya adalah pengujian apakah Polri bisa direformasi tanpa konflik internal, atau justru jadi arena perebutan pengaruh antara kekuatan kelompok jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jokowi di satu sisi, “menghadapi” Presiden Prabowo bersama kekuatan yang menginginkan reformasi Polisi secara menyeluruh di sisi yang lain.

OK kita pantau apa yang akan dilakukan Presiden dan perkembangan kedua tim dalam 2-3 minggu ke depan. Apa ada sinergi di antaranya, atau mereka jalan sendiri sendiri karena memiliki  tujuan dan inisiator yang berbeda.*** (SMSI Pusat)

Oleh: Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, (Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang akan disahkan mendapat sorotan luas. Sebab RUU yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh negara untuk melawan korupsi dan kejahatan luar biasa itu bisa disalahgunakan. Hal ini karena adanya beberapa pasal yang kontroversi dan multitafsir.

RUU ini punya tujuan mulia. Tetapi ada 5 pasal yang harus dicermati karena hukum bisa menjadi menakutkan daripada fungsi melindungi. Ini bisa menurunkan kepercayaan rakyat terhadap hukum dan negara. Sebelum disahkan, sebaiknya pasal-pasal tersebut diperbaiki.

Pasal 2 mendalilkan negara bisa merampas aset tanpa menunggu putusan pidana. Masalah yang timbul adalah menggeser asas praduga tak bersalah. Risikonya, pedagang atau pengusaha yang lemah dalam administrasi pembukuan, kekayaannya bisa dianggap ‘tidak sah’.

Demikian juga Pasal 3, yang menyatakan aset dapat dirampas meskipun proses pidana terhadap orangnya tetap berjalan. Ini akan menimbulkan dualisme hukum perdata dan pidana. Risikonya masyarakat bisa merasa dihukum dua kali: aset dirampas, sementara dirinya tetap diadili.

Berikutnya Pasal 5 ayat (2) huruf a, mengatakan perampasan dilakukan bila jumlah harta dianggap ‘tidak seimbang’ dengan penghasilan sah. Persoalannya frasa kalimat ‘tidak seimbang’ sangat subjektif. Risikonya seorang petani yang mewarisi tanah tanpa dokumen lengkap bisa dicurigai, karena asetnya dianggap lebih besar dari penghasilan hariannya.

Pasal 6 ayat (1) juga perlu dicermati. Aset bernilai minimal Rp 100 juta bisa dirampas. Persoalannya ambang batas nominal bisa salah sasaran. Karena seorang buruh yang berhasil membeli rumah sederhana Rp 150 juta bisa terjerat, sementara penjahat bisa menyiasati dengan memecah aset di bawah Rp 100 juta.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan aset tetap bisa dirampas meskipun tersangka meninggal, kabur, atau dibebaskan. Persoalannya hal ini bisa merugikan ahli waris dan pihak ketiga yang beritikad baik. Risikonya, anak-anak bisa kehilangan rumah warisan satu-satunya karena orang tuanya pernah dituduh tindak pidana.

Yang juga penting untuk dicermati adalah prosedur perampasan (blokir, sita, pembuktian), di mana didalilkan setelah aset disita, pihak yang keberatan harus membuktikan bahwa harta itu sah (reverse burden of proof). Ini membalik beban pembuktian ke rakyat. Risikonya, rakyat yang tidak paham hukum bisa kehilangan aset karena tidak mampu menunjukkan dokumen formal.

Karena itu, saya menyarankan pembahasan RUU memperjelas definisi pasal-pasal yang kontroversial tersebut. Mulai dari Istilah ‘tidak seimbang’, di mana harus punya ukuran objektif, laporan pajak, standar profesi, atau data ekonomi. Juga perlindungan kepada pihak ketiga dan ahli waris, untuk ditegaskan bahwa harta orang beritikad baik tidak boleh dirampas.

Pun demikian soal pembuktian. Harus tetap menjadi beban aparat penegak hukum. Karena siapa yang menuduh wajib membuktikan, bukan rakyat. Termasuk harus ada putusan pengadilan independen sebagai syarat mutlak perampasan, karena tidak boleh ada perampasan tanpa persetujuan hakim.

Begitu pula proses perampasan, harus transparan dan mengutamakan akuntabilitas publik sehingga proses perampasan harus terbuka, diawasi media dan masyarakat. Negara juga harus menyediakan bantuan hukum gratis, terutama bagi rakyat kecil yang terdampak.

Terakhir, sosialisasi dan literasi hukum harus dikerjakan masif. Rakyat harus diedukasi agar tahu hak-haknya, sehingga tidak mudah ditakut-takuti. Karena ibarat pedang bermata dua, rakyat kecil bisa dikriminalisasi hanya karena lemah administrasi. Sedangkan orang kaya bisa melindungi aset dengan pengacara dan dokumen.***

Oleh Lin Chia-lung*

Saat ini dunia menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang semakin meningkat, mulai dari konflik yang berkepanjangan serta kemunduran demokrasi dan disinformasi global, sementara rezim otoriter semakin sering menggunakan taktik abu-abu (gray-zone) yang melemahkan tatanan internasional berbasis aturan.

Dalam lingkungan global yang rapuh itu perdamaian tidak bisa dianggap remeh. Negara-negara demokrasi harus bersatu untuk memperkuat ketahanan dan menjaga nilai-nilai bersama.

Dalam kaitan ini, Taiwan adalah pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik. Berada di garis depan rantai pulau pertama Indo-Pasifik, Taiwan menjadi benteng melawan ekspansi otoriter.

Tidak dapat dipungkiri, Taiwan juga berkontribusi besar pada stabilitas dan kemakmuran melalui perekonomian yang tangguh dan ekosistem semikonduktornya.

Dengan ekonomi terbesar ke-21 di dunia, Taiwan memimpin dalam bidang kecerdasan buatan dan semikonduktor, dengan memproduksi lebih dari 60 persen cip dunia dan 90 persen cip tercanggih.

Kekuatan ekonomi ini mendorong pertumbuhan global dan menjadikan Taiwan mitra yang tak tergantikan bagi pembangunan dunia di berbagai bidang. Taiwan pun bertekad mempertahankan nilai-nilai demokrasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pemerintahan Presiden Lai Ching-te tahun lalu meluncurkan Empat Pilar Perdamaian yang mencakup peningkatan anggaran pertahanan dan ketahanan masyarakat. Taiwan tidak mencari konflik dengan Tiongkok, tetapi tetap mendorong Beijing untuk melanjutkan dialog berdasarkan kesetaraan.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri Taiwan menerapkan strategi “Diplomasi Terpadu” dengan memadukan kekuatan diplomasi, pertahanan, teknologi dan ekonomi untuk memperluas peran internasional Taiwan serta berkontribusi pada dunia yang lebih stabil dan sejahtera.

Melalui rantai nilai demokrasi global, Taiwan memperkuat kemitraan dengan negara-negara demokrasi yang menghadapi risiko geopolitik yang tidak pasti untuk melawan pengaruh otoriter, memajukan hak asasi manusia, meningkatkan tata kelola digital, dan menegakkan tatanan internasional berbasis aturan.

Ketahanan Taiwan menghadapi ancaman otoriter membuktikan bahwa demokrasi dapat bertahan dan berkembang dalam tekanan.

Sebagai kekuatan ekonomi yang berkembang pesat, Taiwan memimpin dalam produksi semikonduktor dan teknologi canggih. Kekuatan ekonominya mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor Artificial Intelligence (AI), digitalisasi, dan kesehatan.

Dalam upaya memperkuat posisi ini, Taiwan meluncurkan strategi diplomasi ekonomi yang berfokus pada “rantai pasok non-merah’ (non-red supply chains) guna melindungi industri strategis dari intervensi otoriter.

Taiwan juga secara aktif mendorong Proyek Kemakmuran Sekutu Diplomatik dengan memanfaatkan kolaborasi publik-swasta untuk mengkonsolidasikan sumber daya pemerintah dan memanfaatkan kekuatan industri Taiwan demi pembangunan yang saling menguntungkan.

Inisiatif tersebut mencakup kerja sama dengan Paraguay dalam mengembangkan sistem informasi rumah sakit terintegrasi (HIS) untuk meningkatkan manajemen informasi medis nasional.

Kemudian bermitra dengan Eswatini dalam proyek fasilitas cadangan minyak guna memperkuat keamanan energi dan merangsang industri lokal. Lalu membantu Palau menjadi negara kepulauan cerdas dan berkelanjutan sebagai wujud komitmen Taiwan terhadap kerja sama internasional yang berkelanjutan.

Sayangnya, meskipun memberikan kontribusi besar bagi dunia, Taiwan tetap belum diakui oleh sebagian besar komunitas internasional, dan masih tersisih dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pengecualian yang tidak adil ini akibat interpretasi keliru Resolusi Majelis Umum PBB 2758. Resolusi tersebut secara keliru dikaitkan “Prinsip Satu China” dan China terus menggunakannya sebagai senjata untuk menghalangi partisipasi Taiwan.

Resolusi 2758 tidak menentukan status Taiwan. Resolusi itu hanya membahas representasi China di PBB. Resolusi itu tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) serta tidak memberi RRT hak untuk mewakili Taiwan dalam sistem PBB.

Meskipun demikian PBB tunduk pada tekanan politik Tiongkok dan menggunakan resolusi tersebut sebagai alasan untuk mengecualikan Taiwan dari komunitas internasional. Taiwan terus menyuarakan ketidakadilan ini dan mendapatkan semakin banyak dukungan.

Seiring meningkatnya dukungan yang kian menguat dari dunia internasional, negara-negara di seluruh dunia semakin menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, baik dalam forum bilateral maupun multilateral seperti KTT G7.

Lembaga eksekutif dan legislatif di banyak negara juga secara terbuka menegaskan bahwa Resolusi 2758 tidak menentukan status Taiwan maupun melarang partisipasinya dalam organisasi internasional, termasuk sistem PBB.

Menjelang ulang tahun PBB ke-80 dan sisa lima tahun pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), sudah saatnya PBB memenuhi visinya “tidak meninggalkan siapa pun” dengan melibatkan Taiwan.

Taiwan mengundang dunia untuk “chip in with Taiwan” (ikut berkontribusi bersama Taiwan) dengan mengakui peran dan kontribusi Taiwan di panggung global. Hanya dengan bekerja sama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih damai dan makmur bagi kawasan Indo-Pasifik dan dunia.

*Lin Chia-lung adalah Menteri Luar Negeri Republik of China (Taiwan).