Oleh Peng Chi-ming, Menteri Lingkungan Hidup Taiwan

Pada musim panas 2025, wilayah selatan dan timur Taiwan dilanda topan beruntun dan hujan lebat, menyebabkan banjir besar di banyak daerah. Bencana tersebut menegaskan betapa ekstremnya dampak perubahan iklim terhadap pembangunan wilayah dan keselamatan publik.

Sebagai anggota yang bertanggungjawab dalam komunitas internasional, Taiwan terus melangkah selaras dengan upaya global membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat praindustri.

Pada 2025, Pemerintah Taiwan menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) 2035 yang transparan dan menetapkan target jelas untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Taiwan juga secara rutin menerbitkan National Inventory Reports dan Biennial Transparency Reports tentang gas rumah kaca sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan emisi dan mendukung upaya dunia menahan laju pemanasan global.

Dalam kaitan ini, sejak menjabat pada 2024, Presiden Lai Ching-te meluncurkan “National Project of Hope”, visi kebijakan untuk pertumbuhan hijau dan transisi menuju netral karbon pada 2050.

Pemerintahannya menetapkan lima strategi utama, yakni mengembangkan energi hijau cerdas, mendorong transformasi industri ganda (digital dan hijau), membangun gaya hidup berkelanjutan, memperkuat peran pemerintah dalam transisi, dan memastikan transisi yang adil bagi semua.

Kemudian pada Juni 2024 dibentuk Komite Perubahan Iklim Nasional di bawah Kantor Presiden guna menggerakkan partisipasi masyarakat dan memperkuat dialog tentang tata kelola iklim. Dari sini Taiwan menargetkan pengurangan emisi sebesar 26-30 persen pada 2030 dan 36-40 persen pada 2035 dibandingkan tahun sekarang.

Target jangka menengah

Taiwan menempatkan target jangka menengah sebagai strategi inti menuju emisi nol bersih pada 2050. Kerangka tata kelola iklim berbasis aksi kini terus diperkuat melalui Climate Change Response Act yang secara hukum menetapkan target net-zero 2050.

Sejalan dengan pembaruan NDC di bawah Paris Agreement, Taiwan secara sukarela melaksanakan komitmen Pasal 4 perjanjian tersebut. Target pengurangan emisi 2030 ditingkatkan menjadi 28 persen ± 2 persen dibandingkan 2005 dengan sasaran 32 persen ± 2 persen pada 2032 dan 38 persen ± 2 persen pada 2035.

Dalam upaya mendukung langkah itu, Taiwan meluncurkan Comprehensive Carbon Reduction Action Plan, dimana tiap kementerian meninjau ulang dan memperkuat program mitigasinya.

Di sisi lain, Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan memimpin koordinasi atas 20 aksi mitigasi unggulan, termasuk percepatan tenaga surya dan angin lepas pantai, teknologi panas bumi, penyimpanan energi serta bahan bakar rendah karbon dan hidrogen.

Berikutnya adalah penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS) serta efisiensi energi, elektrifikasi kendaraan niaga, bahan bakar penerbangan berkelanjutan, pertanian rendah karbon, dan gaya hidup berkelanjutan net-zero.

Upaya ini didukung enam inovasi kelembagaan, yaitu inovasi teknologi, dukungan keuangan, penetapan harga karbon, adaptasi regulasi, pengembangan tenaga kerja hijau, dan partisipasi masyarakat.

Transparansi, keadilan, dan partisipasi publik

Meski bukan anggota UNFCCC, Taiwan secara sukarela menyesuaikan diri dengan kerangka kerja internasional dan mengajukan target pengurangan gas rumah kaca 2035 (NDC 3.0) pada 2025 sesuai pedoman Pasal 4 Paris Agreement.

NDC ini menampilkan ambisi yang sebanding dengan negara maju lain dan mencakup 10 dimensi utama, termasuk keadilan, tata kelola iklim, energi hijau, transformasi industri, keuangan hijau, gaya hidup berkelanjutan, transisi adil, kerja sama internasional, adaptasi iklim, serta perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, anak, dan remaja.

Proses penyusunan NDC 3.0 melibatkan dialog publik yang luas, dari pemerintah, akademisi, industri, hingga masyarakat sipil, termasuk komunitas adat dan mahasiswa. Masukan mereka memastikan kebijakan iklim Taiwan bersifat inklusif, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Membangun mekanisme harga karbon ganda

Tahun ini Taiwan resmi memberlakukan sistem biaya karbon (carbon fee system) dengan tarif awal sekitar US$10 per ton CO2e, tonggak penting dalam kebijakan iklim nasional. Dana dari biaya ini akan digunakan secara khusus untuk mendukung pengurangan emisi di sektor-sektor berisiko tinggi, sekaligus menjaga keadilan dan mendorong partisipasi industri.

Kebijakan ini diharapkan dapat menekan emisi hingga 37 juta ton CO₂e pada 2030, dan langkah berikutnya adalah memperkenalkan skema perdagangan emisi (ETS) secara bertahap, membentuk sistem harga karbon ganda (dual-track carbon pricing).

Dengan demikian Taiwan menyiapkan landasan untuk bergabung dengan pasar karbon internasional sesuai Pasal 6 Paris Agreement.

Menuju era baru aksi iklim global

Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, Taiwan mengimplementasikan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Nasional yang diperbarui setiap empat tahun.

Rencana ini mencakup tujuh bidang utama yaitu infrastruktur, sumber daya air, tata guna lahan, wilayah pesisir, energi dan industri, pertanian dan keanekaragaman hayati, dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah juga membentuk Heat Adaptation Strategy Alliance untuk menghadapi ancaman gelombang panas, menggabungkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta guna memperkuat ketahanan nasional.

Sementara itu KTT Iklim COP30 di Belém, Brasil akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan lima tahun pelaksanaan Paris Agreement. Taiwan terus berupaya mempercepat transisi menuju net-zero melalui penetapan harga karbon, restrukturisasi ekonomi, dan kebijakan adaptasi berkelanjutan.

Namun Taiwan juga menegaskan bahwa mencapai net-zero adalah tanggung jawab bersama umat manusia, dan Pemerintah Taiwan menyerukan dukungan dunia agar dapat berpartisipasi dalam COP30 dalam semangat “Global Mutirão”.

Semangat “Global Mutirão” adalah kolaborasi global untuk memperkuat solidaritas dan mempercepat aksi iklim. Bersama, kita dapat mewujudkan implementasi penuh Paris Agreement dan membangun dunia bebas emisi.***SMSI Pusat

TUNISIA, MLCI – Dukungan Indonesia untuk Palestina kembali menggema di panggung internasional sebagaimana tampak ketika perwakilan Aqsa Working Group (AWG) Farid Al-Ayubi berorasi dalam aksi solidaritas Global Sumud Flotilla di Masroh Al-Baladi, pusat kota Tunisia pada 31 Agustus 2025.

Siaran pers Lembaga Ke-Palestinaan AWG, Selasa (2/8) menyebutkan bahwa Farid dalam orasinya menegaskan sikap rakyat Indonesia untuk mendukung penuh Global Sumud Flotilla yang akan berlayar menembus blokade Gaza pada 4 September dan diperkirakan tiba di Gaza sekitar 14-15 September 2025.

“Kami dari Indonesia. Kami datang ke sini untuk mendukung Global Sumud Flotilla membuka blokade Gaza. Semoga Allah memudahkan keberangkatan kita agar bantuan kemanusiaan bisa langsung sampai kepada rakyat Gaza,” ujar Farid dengan lantang.

Orasi Farid mendapat sambutan meriah dari peserta aksi. Saat ia menyebut datang dari Indonesia, para peserta sontak memberikan tepuk tangan dan menunjukkan antusiasme luar biasa. Ia juga memimpin yel-yel “Al-Aqsa Haqquna!” yang dijawab lantang oleh ribuan suara, menegaskan hak umat Islam atas Masjid Al-Aqsa.

Setelah turun dari podium, Farid langsung dikerumuni aktivis dari Tunisia, Maroko, dan Qatar. Mereka bersalaman, berpelukan, serta menyampaikan rasa hormat atas kehadiran delegasi Indonesia melalui AWG. Sambutan hangat para aktivis itu menjadi bukti kuatnya solidaritas lintas bangsa dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Para aktivis dari berbagai negara itu menyerukan penghentian genosida di Gaza dan mendesak dibukanya blokade ilegal yang dilakukan Zionis Israel sejak 2007 dan semakin memburuk sejak agresi brutal Zionis Israel pada 7 Oktober 2023.

Global Sumud Flotilla itu sendiri terdiri dari lebih dari 70 kapal, mulai dari kapal penumpang besar hingga perahu nelayan. Armada berangkat dari Spanyol pada 31 Agustus, kemudian akan disusul dengan keberangkatan dari Tunisia dan berbagai pelabuhan lain pada 4 September 2025.

Partisipasi datang dari 44 negara di enam benua dengan lebih dari 6.000 aktivis termasuk dari Indonesia, Malaysia, AS, Brasil, Italia, Maroko, Sri Lanka, Tunisia, Belanda, Kolombia, dan puluhan negara lainnya. Flotilla ini merupakan kolaborasi empat koalisi besar: Maghreb Sumud Flotilla, Global Movement to Gaza, Freedom Flotilla Coalition, dan Sumud Nusantara.

Adapun kata “Sumud” berasal dari bahasa Arab yang berarti keteguhan (steadfastness), sebuah konsep yang mengakar dalam perjuangan rakyat Palestina. Melalui Global Sumud Flotilla, keteguhan rakyat Gaza disambungkan dengan solidaritas global lintas negara, ras, dan agama.

Disebutkan, kehadiran AWG dengan mengirimkan empat relawan terbaiknya pada Global Sumud Flotilla semakin meneguhkan posisi bangsa Indonesia di garda depan solidaritas internasional untuk Kemerdekaan Palestina.

AWG itu sendiri adalah suatu lembaga yang dibentuk guna mewadahi dan mengelola upaya kaum Muslimin bagi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan membantu perjuangan bagi kemerdekaan Palestina. AWG didirikan oleh komponen umat pada Konferensi Internasional Al-Aqsa yang digelar di Wisma Antara Jakarta pada 21 Agustus 2008.*** (SMSI Pusat)

TAIPEI, MLCI – Sutradara Indonesia-Taiwan, Martin Rustandi, dengan dukungan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI-Taipei) mulai menayangkan perdana seri mini-dokumenter terbarunya “Not Far From Home” pada 21 Januari 2025 pukul 06.00 sore melalui channel TV lokal TaiwanPlus.

Keterangan pers Radio Taiwan International (RTI), Selasa (28/1/2025) menyebutkan, pada 23 Januari 2025, KDEI-Taipei juga secara khusus menggelar Konferensi Pers “Not Far From Home” di ruang Indonesia Exhibition Centre kantor KDEI-Taipei lantai 1, pukul 11:00 waktu setempat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh banyak tamu undangan, termasuk perwakilan MOL (Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan), Wakil Kepala Kantor Urusan Imigran Baru DPP, pimpinan channel TV TaiwanPlus, produser film, para pemeran dalam masing-masing episode, media lokal Taiwan, dan komunitas Indonesia setempat.

Kepala KDEI-Taipei, Arif Sulistiyo dalam kata sambutannya pada konferensi pers menyampaikan apresiasi terkait hadirnya film yang dibuat oleh sutradara asal Indonesia di Taiwan, Martin Rustandi.

“Ini tidak semata sebuah karya seni, namun juga menjadi bentuk dukungan kepedulian terhadap keberadaan masyarakat Indonesia di Taiwan yang telah turut berkontribusi bagi perekonomian Taiwan dan Indonesia,” ujarnya.

Film ini, lanjutnya, memberikan perspektif yang berbeda bagi masyarakat Taiwan tentang Indonesia yang mana turut menekankan pentingnya toleransi dan kerjasama antar komunitas.

Adapun episode 1 film ini bertajuk “Sally’s Taste” dan telah ditayangkan di Saluran TV TaiwanPlus. Film ini mengggambarkan sebuah kisah tentang makanan Indonesia yang dibawa ke Taiwan, termasuk bumbu dan rempah-rempah asal Indonesia.

Film dokumenter ini sangat menyentuh hati para penonton, dan bagi yang berminat masih dapat menikmatinya di situs dan akun YouTube “TaiwanPlus”.

Produser Film Diana Chiawen Lee menyampaikan, tatkala menceritakan sebuah kisah, akan menjadi sangat unik jika isinya adalah tentang kisah hidup imigran asal Indonesia di Taiwan.

Film dokumenter tersebut akan ditayangkan setiap Selasa sejak 21 Januari 2025 dengan tajuk Sally’s Taste, kemudian pada 28 Januari bertajuk Melati’s Moves. Tiga episode berikutnya, masing-masing bertajuk: Nita’s Voice, Pindy’s Craft dan Ela & Rick’s Journey.

Keseruan ala Indonesia

Dalam konferensi pers, awak media disuguhkan tayangan di tempat untuk episode 2 yang bertajuk Melati’s Move, yaitu kisah tentang seorang guru tari tradisional Indonesia, Melati, yang kini adalah guru tari di Taipei National University of Art (TNUA).

Pengambilan syuting dan editing dibuat sangat elegan dengan nilai seni kontemporer tinggi, yang menjadikannya berbeda dengan film dokumenter pada umumnya.

Selain itu, sutradara Martin Rustandi tidak lupa memasukkan “Keseruan ala Indonesia” yang terlihat asing dan ditampilkan dari imigran asal Indonesia di Taiwan dengan editing yang mendetail, termasuk latar lagu suara yang sarat suara gamelan kuno terpadu modern.

Pemain utama dalam episode Melati’s Move, Ibu Melati, menyoroti bahwa para penari yang terlihat di atas pentas panggung mayoritas serba otodidak. Panggung kegiatan diibaratkan sebuah “Rumah” yang bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dijadikan sebagai sebuah “Tujuan lokasi”.

Mereka yang tertarik untuk pentas akan rela menyediakan waktu untuk belajar menari tarian yang mungkin tidak pernah disaksikan saat mereka berada di Indonesia.

Saat Melati memberikan masukan tentang tarian tradisional, keterikatan Melati dengan para PMI yang belajar menari pun terbentuk, dimana tali silahturahmi antar WNI di Taiwan terus bergulir cepat seirama dengan jalannya waktu.

Ada asa ada rasa, paduan unik suka duka dan ragam cerita latar belakang imigran Indonesia di Taiwan, dimana Melati menyebutkan bahwa tarian sangat mudah untuk dikembangkan, hanya melalui sebuah gerakan, dan ini akan memberikan efek besar dalam bidang pengembangan diri dan sosial masyarakat.

“Namun sayangnya, sebegitu kegiatan pentas digelar dan selesai, maka selesai pula ‘Rumah’ imigran Indonesia tersebut, dan para PMI akan berlanjut bertemu di ‘Rumah’ lainnya di masa yang akan datang,” ujar Melati.

Menurut Martin Rustandi, mini seri lima episode ini menyajikan eksplorasi yang penuh makna tentang pengalaman imigran Indonesia di Taiwan dan memberikan perspektif baru terhadap cerita-cerita imigran.

“Proyek ini sangat personal bagi saya sebagai seorang imigran sekaligus Sutradara. Tujuan saya adalah mengangkat suara-suara yang seringkali terabaikan. Lewat kisah-kisah ini, saya berharap dapat menumbuhkan pemahaman dan apresiasi yang lebih besar terhadap kontribusi tak ternilai dari para imigran Indonesia bagi masyarakat Taiwan,” tuturnya.

Dalam konferensi pers, Sutradara Martin juga menyampaikan rasa terima kasih khusus kepada Melati, dengan alasan bahwa kisah Melati adalah kisah perdana yang disyuting, juga menjadi syutingan terakhir dalam seri mini dokumenter tersebut.

Hal ini dikarenakan di tengah masa penyutingan Melati’s Move, ayahanda Melati yang berada di Indonesia dikabarkan meninggal dunia, dan penyutingan terakhir untuk seri mini dokumenter tersebut adalah syuting bagian akhir epidose Melati’s Move usai Melati kembali ke Taiwan.

Martin menyampaikan, tak kenal maka tak sayang. Dalam seri mini dokumenter ada unsur tarik ulur untuk emosi hati di antara selang masa dulu dan kini. Selain itu untuk dapat mengenal hingga menerima keragaman struktur masyarakat sangat dibutuhkan adanya unsur toleransi antar semua pihak dalam kehidupan manusia.

Diharapkan seri mini dokumenter “Not Far From Home” mampu menjadi jembatan pengenalan masyarakat dan pertukaran kebudayaan Indonesia di Taiwan. Film ini menyoroti pengalaman imigran asal Indonesia di Taiwan yang penuh warna, namun seringkali luput dari perhatian publik.

Serial ini menggambarkan perjalanan hidup mereka yang penuh transformasi, mulai dari menghadapi tantangan hingga meraih harapan serta menyoroti perjuangan mereka dalam menggapai mimpi, beradaptasi secara budaya, dan membangun kehidupan baru di tanah Taiwan yang mereka anggap sebagai rumah kedua.*** Sumber SMSI Pusat