Connect with us

Nasional

Ketua PWI Pusat: “Pernyataan Dewan Pers Bahwa HCB Telah Dipecat, Mewakili Negara”

Published

on

JAKARTA, MLCI – Pernyataan Dewan Pers sebagai lembaga resmi Negara yang menjelaskan bahwa Hendry Ch Bangun (HCB) sudah tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum PWI Pusat.

Sudah cukup kuat untuk dijadikan dasar bagi seluruh institusi negara, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, agar tidak lagi melayani segala tindakan dan kegiatan yang bersangkutan, apalagi memberikan rekomendasi serta bantuan yang bersumber dari anggaran negara.

Pernyataan resmi ini disampaikan Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, melalui keterangan tertulisnya, yang diterima redaksi media ini, karena sampai sekarangn HCB masih terus berupaya memposisikan dirinya, seolah-olah masih menjabat sebagai Ketua Umum PWI, dengan dalih dirinya menjabat Ketum karena hasil Kongres XXV PWI di Bandung, Jawa Barat tahun 2023 lalu.

”Alasan terpilih di kongres Bandung itu, sudah tak relevan untuk dijadikan dasar mempertahankan kedudukannya di PWI. Itu sudah berlalu. Karena itu, kami berharap seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, jangan sampai terkecoh oleh seluruh tindakan yang bersangkutan, yang masih mengatasnamakan PWI,” ujar Zulmansyah. Sabtu (29/3)

Dia menjelaskan bahwa yang harus dihormati oleh HCB, dan diketahui pula oleh seluruh instansi pemerintah, adalah Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 21/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024.

SK tersebut berupa sanksi tegas DK yang memberhentikan Hendry Ch. Bangun dan Sayid Iskandarsyah dari keanggotaan PWI. Keputusan ini diambil karena keduanya terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat, yaitu penyelewengan dana cashback dari Forum Humas BUMN.

SK Pemecatan ini, belakangan diperkuat oleh pernyataan Dewan Pers, sebagai lembaga resmi negara yang berfungsi mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Pernyataan DP tersebut disampaikan melalui Ade Wahyudin SH dan kawan-kawan dari LBH Pers sebagai Kuasa Hukum dalam Eksepsi di PN Jakarta Pusat melalui e-court pada 19 Maret lalu.

DP Tegas menyatakan, bahwa HCB sudah tidak memiliki legala standing, untuk mengatasnamakan dirinya Ketua Umum PWI, karena sudah dipecat sejak oleh Dewan Kehormatan PWI, sejak 16 Juli 2024.

”Kenapa hal ini perlu saya sampaikan, karena Dewan Pers adalah lembaga resmi negara, yang dibentuk melalui SK Presiden. Artinya, setiap keputusan, tindakan dan pernyataan Dewan Pers, adalah mewakili negara dan wajib kita pedomani sebagai insan pers,” tegas Zulmansyah.

Bersih-Bersih Pendukung di Daerah

Menyusul dipecatnya HCB sebagai Ketum PWI, karena kasus Cashback, Zulmasyah Sekedang sebagai Pemimpin terbaru hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PWI, yang digelar Agustus 2024 lalu, hingga kini terus melakukan konsolidasi dengan pengurus PWI di daerah. Terhadap pengurus di derah yang ‘membangkang’ tetap memberikan dukungan kepada HCB, PWI Pusat malakukan tindakan tegas, memberhentikan pengurus tersebut, dan menunjuk PLT Ketua baru.

Upaya bersih-bersih ini dilakukan, sebagai bagian dari program PWI Pusat untuk memperbaiki citra organisasi yang sudah tercoreng dan babak belur dihujat banyak pihak oleh ulah HCB dan para pendukungnya.

Hingga saat ini, berdasarkan catatan media ini, sudah lebih dari 30% pengurus PWI di Provinsi yang ketuanya dipecat karena dianggapi tidak menghormati keputusan pengurus PWI  pusat. Salah satunya adalah Ketua PWI Sumatera Selatan, Kurnaidi. Ia telah dipecat melalui   SK Nomor 132-PGS/A/PP/PWI/II/2025.  Dengan demikian segala bentuk kegiatan ataupun surat menyurat yang ditandatangani Kurnaidi adalah Illegal.

Zulmansyah juga menegaskan, dengan pemberhentian HCB, seluruh kepengurusan PWI daerah yang dilantik olehnya dianggap batal dan tidak sah dan kepengurusan tersebut tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan apa pun.

“Jika mereka tetap melakukan kegiatan, maka kegiatan tersebut dianggap ilegal,” tegas  Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah.

Untuk itu Zulmansyah menghimbau kepada seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk tidak memberi rekomendasi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anggota PWI yang ketuanya telah dipecat.***

Release PWI Pusat

Bagikan Berita :

Nasional

2.670 Media Siber Bersatu, SMSI Apresiasi Kinerja Polri Lewat Konvensi Nasional 2025

Published

on

By

JAKARTA, MLCI – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyatakan dukungan penuh terhadap Polri dalam upayanya menegakkan supremasi hukum dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan keteladanan Kepolisian Republik Indonesia, SMSI berencana akan menggelar Konvensi Nasional bertema “Sinergi SMSI dan POLRI dalam Penegakan Supremasi Hukum dan Pencegahan Premanisme”, yang rencananya akan berlangsung pada 8-9 Juli 2025 mendatang.

SMSI sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar versi MURI dan Menteri Pariwisata RI, dengan 2.670 anggota yang tersebar di 34 provinsi, memandang pentingnya sinergi antara pers dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas nasional serta membangun kesadaran publik melalui informasi yang kredibel dan bertanggung jawab.

Konvensi Nasional SMSI ini akan dirangkaikan dengan penganugerahan PIN Emas dan anugerah sahabat pers kepada perwira-perwira Polri yang dinilai berprestasi dan menunjukkan keteladanan dalam pelaksanaan tugas, termasuk perlindungan masyarakat, keterbukaan terhadap kritik, dan kontribusi aktif terhadap ketahanan pangan nasional.

Selain seminar dan diskusi, konvensi juga akan mengukuhkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SMSI sebagai mitra hukum media siber dan masyarakat pers, yang dapat bersinergi dengan institusi Polri dalam memberikan edukasi hukum serta perlindungan profesi jurnalis.

SMSI juga mengajukan audiensi kepada Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si sebagai bentuk penghormatan dan sinergi kelembagaan. Audiensi ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan dialog strategis guna memperkuat kerja sama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan keamanan yang berkelanjutan.

Melalui konvensi ini, SMSI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis Polri dalam menyuarakan kebenaran, melawan hoaks, dan menjaga persatuan bangsa melalui pemberitaan yang profesional dan beretika.*** (D4F)

Bagikan Berita :
Continue Reading

Nasional

Dudung Abdurachman, “Indonesia Menuju Kemandirian Industri Pertahanan Sesuai Amanah Presiden Prabowo”

Published

on

By

JAKARTA, MLCI – Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman belum lama ini berkesempatan meninjau langsung pameran alutsista Indo Defence.

Disela-sela kunjungan, Dudung yang juga menjabat  Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional menyebut, Indonesia tidak boleh kalah untuk memajukan teknologi, dalam industri pertahanannya dari negara-negara sahabat.

“Saya selaku penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional dan saya sebagai pakar strategi pertahanan dan industri pertahanan, melihat dari perkembangan lintasan industri pertahanan saat ini di dunia begitu pesat. Kita lihat juga perkembangan perang Ukraine, Rusia termasuk Israel, Iran dan sebagainya,” ujar Eks KSAD tersebut dihadapan awak media, Kamis (12/6).

Dudung menerangkan,  perkembangan teknologi saat  ini sudah jauh sekali dan sangat penting. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo yang menekankan untuk segera membangun industri pertahanan.

Dudung menegaskan, ekosistem pertahanan dalam negeri harus sudah terbentuk. Walau selama ini sudah ada seperti Defend-ID yang di dalamnya ada PT PINDAD, PT PAL, PT DI dan sebagainya, hal itu akan terus dikembangkan sehingga tidak menjadi negara yang menggunakan, memakai dan membeli.

“Tetapi kita juga ada kemandirian industri pertahanan sehingga kita bisa segera mungkin akan membangun itu,” ucap Dudung.

Menurut Dudung, dirinya optimistis, banyak cara untuk mengembangkan industri pertahanan di Indonesia, baik dengan swasta dan pemerintah seperti mengembangkan pabrik drone dan juga transfer of technology (TOT) dengan negara lain.

“Mudah-mudahan dengan lintasan teknologi yang begitu pesat ini membuat negara kita mampu mengimbangi dan kita juga akan mampu juga, khususnya penekanan Bapak Presiden, beliau terkonsentrasi kepada pembangunan teknologi industri pertahanan. Sehingga ini akan segera kita menyimbangi dengan negara-negara lain,” tandas Dudung.

“Ya mudah-mudahan dengan adanya Indo Defence ini akan membuka kita semua, kita bekerja sama dengan negara-negara lain,” imbuh Dudung.

Sementara itu, terkait alutsista yang menjadi konsen, Dudung tak menampik drone menjadi salah satu yang menjadi fokus.

Saat menjadi KSAD, Dudung mengaku sudah memesan sejumlah drone, baik drone untuk surveillance, drone yang untuk bisa menjatuhkan bom, termasuk kamikaze.

“Saya optimis kalau targetnya melihat Bapak Presiden, saya lihat antusias sekali kalau masalah pertahanan beliau, masalah alutsista, mari kita dorong. Tapi ini juga berkaitan dengan dana kan, karena kepentingan apa yang kita akan beli sesuai dengan kemampuan anggaran,” pungkas Dudung.*** (SMSI Pusat)

Bagikan Berita :
Continue Reading

Nasional

Ayahku Gugur Saat Bertugas: Kisah Putri Kapolsek Negara Batin yang Menyentuh Hati

Published

on

By

SALSABILA, putri dari almarhum AKP Anumerta Lusiyanto, mencurahkan isi hatinya di media sosial setelah sang ayah gugur saat bertugas dalam penggerebekan arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Way Kanan, Lampung, Senin 17 Maret 2025 lalu.

AKP Lusiyanto, yang menjabat sebagai Kapolsek Negara Batin, tewas tertembak oleh oknum anggota TNI dalam operasi tersebut, bersama dua anggotanya, Bripka Petrus Apriyanto dan Bripda Ghalib Surya Ganta.

Melalui akun TikTok @.sabils, Salsabila—yang akrab disapa Bila—menyampaikan kesedihannya atas kepergian sang ayah, sosok yang ia kenal sebagai pekerja keras dan teguh menjaga integritas.

“Papa nggak mau anaknya dikasih makan dari uang haram. Papa kerja siang malam, nyambi jadi sopir travel demi biaya pendidikan Bila,” tulis Bila dalam unggahan yang menyentuh banyak warganet.

Almarhum bahkan pernah menolak suap, dan lebih memilih mencari penghasilan tambahan dengan mengemudi mobil travel demi menepati janjinya untuk hadir di wisuda Bila pada Mei 2025.

Namun, janji itu kini tinggal kenangan. Salsabila bercerita bahwa selama setahun terakhir, ia tak sempat memeluk sang ayah. Saat akhirnya bertemu, sang ayah telah terbujur kaku di dalam peti jenazah.

“Satu tahun Bila nggak peluk papa. Kemarin pas pulang, Bila peluk papa… badan papa udah kaku,” tulisnya pilu.

AKP Lusiyanto sebelumnya juga sempat berjanji akan pulang kampung dan berlebaran di Belitang, Sumatera Selatan. Namun kini, sang ayah benar-benar “pulang”—dalam arti yang tak pernah ia bayangkan.

Kesaksian soal integritas AKP Lusiyanto juga datang dari istrinya, Sasnia. Ia menceritakan bahwa suaminya pernah menolak amplop berisi uang dari seseorang yang meminta agar praktik sabung ayam dibiarkan berjalan.

“Saya lihat sendiri pakai mata kepala. Amplopnya isi Rp1 juta. Tapi bapak nggak mau,” ujar Sasnia. Ia meyakini, sikap tegas dan jujur suaminya membuatnya tidak disukai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perjudian.

Hal itu diungkapkannya kembali kepada beberapa awak media usai sidang terhadap terdakwa pembunuh suaminya, yakni Kopda Bazarsah di depan ruang sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang, Rabu (11/6) siang.

Dalam sidang itu, yang dipimpin oleh Mayor CHK (K) Dr. Endah Wulandari itu, Bazarsah didakwa oleh oditur dengan tiga pasal berlapis, yaitu pasal Primer 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Subsider pasal 338 tentang pembunuhan biasa.

Kemudian, Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam secara ilegal, serta Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian.

Di sisi lain, simpati terus berdatangan kepada keluarga korban. Tidak hanya bagi keluarga AKP Lusiyanto, tetapi juga keluarga dari Bripka Petrus Apriyanto dan Bripda M. Galib Surya Ganta yang ditembak oleh terdakwa Kopda Bazarsah.

Seperti yang diungkapkan rekan kerja almarhum dalam unggahan TikTok @daroel27, dia menuliskan:

“Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun satu polsek. Kadang beliau nyambi jadi sopir travel Bakau. Memang sesederhana itu orangnya,” ujarnya.

Kini keluarga Lusiyanto menunggu putusan seadil-adilnya atas hilangnya nyawa kepala keluarga yang selama ini menafkahi mereka.

Kuasa hukum keluarga korban, Putri Maya Rumanti berharap, majelis hakim nantinya bisa menilai bahwa tindakan terdakwa adalah hasil dari rencana yang telah matang, terutama karena terdakwa membawa senjata api dalam kegiatan yang bukan bersifat operasi militer.

“Dengan terbukti adanya niatan membawa senjata api dalam kategori untuk mengamankan diri. Berartikan, tidak hanya anggota Polri ketika akan melakukan penggerebekan atau apa, pada masyarakat biasa saja bisa terjadi. Kan begitu?” tambah Putri.

Putri juga menyatakan keberatan atas dakwaan ringan yang dijeratkan kepada terdakwa Peltu Yun Hery Lubis, oknum TNI yang ikut terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut.

Peltu Yun Hery Lubis, yang diketahui menjabat Dansub Ramil Koramil 427-01, didakwa sebagai pemilik arena sabung ayam tempat terjadinya penembakan yang menewaskan tiga anggota Polri, termasuk Kapolsek Negara Batin, AKP (Anumerta) Lusiyanto, pada 17 Maret 2025 lalu.

Namun, Oditur Militer hanya menjeratnya dengan Pasal 303 Ayat 1 Jo Pasal 55 KUHP tentang perjudian, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

“Dakwaan pasal 303 ini terlalu ringan. Peltu Lubis tahu bahwa terdakwa lainnya, Kopda Basar, membawa senjata api dan sudah memiliki niat membunuh. Terlepas dari siapa yang menjadi korban, Lubis seharusnya menegur dan mencegah,” ungkap Putri.*** (SMSI Sumsel)

Bagikan Berita :
Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!