Nasional

Jenderal Dudung, “Industri Pertahanan Sebagai Salah Satu Pilar Pencapaian PDB Nasional”

Published

8 bulan ago

27 Januari 2025

Admin

JAKARTA, MLCI – Pencapaian PDB Indonesia hingga 8 persen yang diproyeksikan dapat dicapai pada akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo merupakan suatu tantangan yang sudah dikalkulasikan bersama dengan berbagai pertimbangan.

Meskipun cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo ini sempat menimbulkan kontroversi di kalangan pemimpin dunia, namun proyeksi PDB hingga 8 persen sangat feasible apabila semua perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien dan terukur.

Atas dasar itulah, Dudung Abdurahman menegaskan bahwa diperlukan adanya penyamaan frekuensi untuk menyatukan segala daya upaya agar cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo dalam mencapai PDB 8% dapat direalisasikan secara bertahap.

Salah satu sektor yang berpotensi untuk dapat berkontribusi optimal bagi pencapaian PDB 8% adalah sektor Industri Pertahanan dimana sektor ini menawarkan suatu skema business enterprise dengan kompleksitas teknologi tinggi yang disertai investasi berkesinambungan dan penyerapan SDM berkualitas tinggi serta ketersediaan raw material memadai.

Ketersediaan SDA, khususnya mineral tertentu, dan akses terhadap SDM berkualitas yang sudah memiliki berbagai inovasi dengan tingkat orisinalitas tinggi disertai dengan adanya komitmen konkret Presiden selaku kepala pemerintahan merupakan modal strategis yang dapat menginisiasi terbangunnya ekosistem industri pertahanan di Indonesia.

Atas dasar itulah, maka Ketua Forum Komunikasi Industri Pertahanan Marsekal Madya (Purn) Eris Heryanto didampingi Staf dan Pengurus Forkom Indhan melakukan audiensi dengan Jenderal TNI (Purn) Prof. H. Dudung Abdurahman SE, MM selaku Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional.

Audiensi beliau juga didampingi oleh beberapa staf dan tenaga ahli Forkom Indhan antara lain Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo, Irjen Pol (Purn) DR Eko Hadi Sutejo, DR Ahmad Sanusi dan DR Ir Imam Supriadi.

Urgensi untuk menjadikan industri pertahanan sebagai penyumbang devisa negara melalui investasi, alih teknologi, produksi dan ekspor produk pertahanan yang berkelanjutan memiliki peluang besar sehingga dapat mendukung pencapaian PDB Indonesia di masa yang akan datang.

Audiensi tersebut berlangsung di kantor PKP RI Bidang Pertahanan Nasional di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat yang menghasilkan banyak saran masukan dan follow up yang dapat ditindak lanjuti sebagai upaya konkret untuk mendorong realisasi kebijakan Industri Pertahanan di masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Sebagaimana diketahui bersama, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke belakang, beberapa negara telah berhasil membangun ekosistem industri pertahanan sehingga berkembang menjadi suatu business enterprise berskala global yang berkontribusi signifikan bagi pencapaian PDB negara tersebut.

Negara produsen Alutsista seperti Turki, Korea Selatan, India, China bahkan Vietnam secara bertahap telah berhasil merebut pangsa pasar produksi Alutsista di hampir seluruh segmen teknologi senjata di seluruh dunia.

Atas dasar itulah, maka tidak berlebihan jika Ketua Forkom Indhan dengan Penasihat Khusus Presiden bidang Hannas bertekad untuk memulai penataan ekosistem industri pertahanan dengan menggandeng semua stakeholders di tataran strategis hingga grass root untuk bersama-sama berkontribusi dalam tahapan perencanaan hingga pembangunan berbagai sentra industri pertahanan yang diintegrasikan dalam suatu kawasan ekonomi khusus berbasis industri.

Pentingnya melibatkan seluruh stakeholders industri pertahanan adalah untuk menjaring SDM potensial yang secara mandiri dan swadaya sudah mengembangkan ide pemikiran pribadinya yang relevan dengan bidang pertahanan baik militer maupun nirmiliter sehingga dapat diorkestrasikan melalui ekosistem industri pertahanan yang kondusif dan berkelanjutan.

Generasi muda inilah yang nantinya dikader sebagai backbone industri pertahanan modern yang mampu berkompetisi dengan produsen Alutsista global sehingga dapat menyumbang pertumbuhan PDB Indonesia dengan porsi yang signifikan.

Pengelolaan industri pertahanan yang menggunakan skema hilirisasi dimana secara end-to-end dilaksanakan secara terpusat akan memiliki efisiensi tinggi sehingga biaya produksi dapat ditekan dan harga jual dapat kompetitif tanpa meninggalkan kualitas material.

Selain itu adanya ketersediaan raw material yang berlimpah maupun ketersediaan rare earth yang mencukupi di Indonesia dapat menjadi modal awal strategis dalam mendukung kebutuhan pasokan industri pertahanan sehingga dapat semakin menekan biaya produksi.

Dalam perspektif geopolitik global dan regional, kemampuan suatu negara untuk membangun industri pertahanannya secara mandiri dan berkelanjutan saat ini sudah menjadi semacam bargaining chip dalam konteks diplomasi formal.

Hal ini dimungkinkan terjadi karena industri pertahanan secara by design merupakan industri kompleks yang selain menyerap banyak SDM berkualitas juga dikelola oleh banyak project management professional sehingga dapat pula merintis kultur kewirausahaan di tengah masyarakat lokal dimana kawasan industri tersebut didirikan dan beroperasi.

Disamping itu pula, kehadiran industri pertahanan juga dapat memberikan jaminan keberlangsungan di bidang Pembangunan Pertahanan Nasional dengan menghadirkan banyak ragam Alutsista karya anak bangsa bagi kebutuhan TNI maupun insentif ekonomi bagi pembangunan di wilayah tersebut serta mampu mendongkrak peluang ekspor produk pertahanan yang mendukung pencapaian PDB 8%.

Dalam pertemuan tersebut, dicapai beberapa kesepakatan bersama antara PKP RI Bidang Hannas dengan Ketua Forkom Indhan dimana salah satunya adalah untuk secara rutin menggelar focused group discussion yang membahas penyusunan konsep roadmap industri pertahanan Indonesia yang sebelumnya sempat terhambat pasca Covid 19 dan dinamika geopolitik global.

Diharapkan melalui FGD ini dapat diperoleh berbagai insights dan lessons learned dari berbagai sudut pandang dan pengalaman sebelumnya maupun studi banding dari pengalaman negara yang sudah berhasil membangun industri pertahanannya.

Hasil diskusi tersebut nantinya juga akan memberikan novelty bagi penyusunan kebijakan industri pertahanan Indonesia sehingga keberlanjutan dapat dicapai secara konsisten dan terencana.

Sumber SMSI Pusat

Bagikan Berita :

Nasional

SMSI Minta Pemerintah dan Dewan Pers Optimalisasi Peran Sebagai Fasilitator

Published

3 minggu ago

17 September 2025

Admin

JAKARTA, MLCI – Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat khusus dengan para ketua dan pengurus SMSI di tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan, Senin 15 September 2025.

Rapat yang digelar secara daring via aplikasi zoom meeting kali ini, menjadi sarana koordinasi dan konsultasi terkait capaian pelaksanaan program prioritas SMSI di tingkat daerah.

Rapat khusus dengan SMSI Sumatera Selatan kali ini merupakan jadwal yang pertama, sebelum nantinya akan dilaksanakan secara maraton bergiliran dengan seluruh SMSI Provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Pusat SMSI, Firdaus, di awal membuka rapat ini memberikan apresiasi kepada SMSI Sumsel yang menjadi pionir dalam membangun struktur pengurus di tingkat kabupaten/kota.

SMSI Sumsel disebut merupakan provinsi yang pertama kali melengkapi terbentuknya pengurus SMSI di seluruh kabupaten/kota hingga 100 persen.

Dalam pemaparannya, Firdaus menekankan tanggungjawab pengurus SMSI di tingkat daerah untuk melakukan pendataan media massa yang siap menjadi calon anggota.

Pendataan ini sekaligus upaya memotret status seluruh media daerah yang nantinya dikelompokkan sesuai empat kriteria anggota SMSI.

Yaitu, untuk kriteria A adalah media berstatus terverifikasi faktual oleh Dewan Pers, kriteria B berstatus terverifikasi administrasi Dewan Pers, kriteria C adalah media berbadan hukum pers yang belum terverifikasi Dewan Pers, dan kriteria D adalah media siber yang belum berbadan hukum pers.

“SMSI memang mengatur klasifikasi anggota dan calon anggota. Undang-undang Pers dan AD/ART SMSI mengatur syarat menjadi anggota cukup media yang berbadan hukum. Tetapi tentu sebagai konstituen Dewan Pers, kita punya kewajiban melakukan pendataan media siber di daerah, karena itu kita membuka seluas-luasnya kepada pelaku usaha media di daerah untuk kita data, meskipun belum berbadan hukum tetap kita rangkul dan kita bina hanya saja pada tahap ini statusnya masih sebagai calon anggota SMSI,” ujar Firdaus.

Pengurus SMSI Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikatakan Firdaus, ke depannya memiliki tanggung jawab pembinaan kepada para calon anggota untuk bisa meningkatkan statusnya dan bisnisnya tumbuh menjadi lebih sehat dan profesional.

“Dalam waktu setahun atau berapa lama, melalui pembinaan SMSI di daerah tentu calon anggota harus meningkatkan statusnya dan melengkapi syarat perusahaan pers yang profesional, minimal sesuai ketentuan Undang-undang Pers dan AD/ART SMSI,” tegas Firdaus.

“Karena kita juga merupakan bagian dari masyarakat pers yang berhimpun di Dewan Pers, tentu setiap peraturan yang diterbitkan Dewan Pers harus kita hormati, termasuk proses verifikasi media,” imbuhnya.

Saat ini, SMSI juga tengah memperjuangkan bagaimana dijalankannya peran pemerintah dalam memfasilitasi ekosistem pers yang sehat.

“Selain menerapkan verifikasi kepada media, SMSI juga meminta Pemerintah dan Dewan Pers menunaikan tanggung jawab dengan optimalisasi Peran Sebagai Fasilitator. Karena itu SMSI masih menyiapkan rancangan untuk diperjuangkan usulan bagaimana ada subsudi server dan bandwidth dari Pemerintah. Jadi ke depan bagaimana anggota melalui organisasi perusahaan pers bisa mendapatkan stimulus server dan bandwidth bersama,” ungkap Firdaus lagi.

Sementara Wakil Ketua Umum SMSI Pusat Bidang Organisasi dan Daerah, Ahmad Fauzi Chan, menambahkan bahwa kerja pendataan anggota harus menjadi prioritas kerja SMSI di daerah, karena dalam waktu dekat seluruh daerah harus menyelenggarakan Musyawarah Provinsi (Musprov) untuk penyegaran dan evaluasi kepengurusan.

“Dalam waktu dekat di tahun ini mayoritas pengurus SMSI Provinsi sudah habis periodisasinya dan harus menggelar Musprov, sehingga harus melakukan evaluasi salah satunya memvalidasi kembali data anggota dan calon anggota,” ujar pria yang akrab disapa ichan ini.

Sedangkan Ketua SMSI Sumsel, Jon Heri, mengaku mendukung program dan langkah SMSI Pusat untuk mendukung perkembangan media siber.

SMSI Sumsel juga mengusulkan agar perlunya dibuat kriteria untuk syarat dan tahapan bisa mendaftar sebagai anggota SMSI, salah satunya harus mendapatkan rekomendasi dari pengurus SMSI Provinsi.

“Mungkin nanti perlu dibahas dalam Rakernas, agar ada syarat waktu tahapan menjadi anggota minimal untuk bisa diajukan jadi ke SMSI pusat setelah satu tahun terdaftar di provinsi,” ujar Jon Heri.

Ketua SMSI Sumsel juga mengapresiasi langkah Ketua Umum Pusat yang konsisten menyuarakan aspirasi dari perusahaan pers di daerah, yang menuntut tanggungjawab serta perhatian pemerintah untuk penguatan ekonomi media.

“SMSI sebagai organisasi perusahaan pers yang terpenting adalah kemampuan berbisnis, untuk kesetaraan mendapatkan peluang ekonomi dan kerjasama. Namun tentu dengan tetap memperhatikan kualitas news room yang tetap sesuai Kode Etik Jurnalistik dan juga Undang-undang Pers,” tegas Jon Heri.

Diketahui, Rapat Khusus SMSI Pusat dengan jajaran Pengurus Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan kali ini dihadiri Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar; Nasroni, Plt Sekretaris SMSI Sumsel; AZIS, Ketua SMSI Kabupaten OKI; Sumantri, Ketua SMSI Banyuasin; Heriyanto, Plt Ketua SMSI MUBA; Iman Santoso, Plt Ketua SMSI Kabupaten Musirawas; Noviansyah, Ketua SMSI Kota Lubuk Linggau; Mahmud, Ketua SMSI Kabupaten Muratara; Arwin, Ketua SMSI Empat Lawang; Dafri, Ketua SMSI Kabupaten Lahat; Aliyan, Ketua SMSI Kota Pagar Alam; Doko, Ketua SMSI Kota Orabumulih; Feri, Ketua SMSI Kota Palembang; Hafis, Ketua SMSI Kabupaten Muaraenim.

Selain itu, turut hadir juga Rudi Hartono, Ketua SMSI Kabupaten OKU; Sri, Ketua SMSI Kabupaten OKU Selatan; Yudi, Ketua SMSI Kabupaten Ogan Ilir; Dadang, Plt Ketua SMSI Kabupaten OKU Timur.*** (SMSI Pusat)

Bagikan Berita :

Nasional

Kabinet Persatuan, Akhmad Munir Umumkan Susunan Pengurus Lengkap PWI Pusat 2025–2030

Published

3 minggu ago

15 September 2025

Admin

JAKARTA, MLCI – Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari secara resmi mengumumkan susunan pengurus PWI Pusat periode 2025–2030.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang digelar di Hall Dewan Pers, Senin (15/9).

Akhmad Munir yang akrab disapa Cak Munir menyebut kepengurusan kali ini sebagai “kabinet persatuan” yang diharapkan dapat semakin solid dan kompak untuk mengawal peran masyarakat pers di tengah tantangan disrupsi media.

“Wartawan harus teguh dalam menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” ujar Cak Munir.

Munir menganalogikan informasi yang disajikan wartawan sebagai “makanan bergizi” bagi publik.

“Dengan informasi yang sehat, masyarakat tentu akan lebih kuat dan cerdas, dibandingkan jika terus-menerus disuguhi hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi digital,” tambahnya.

Tokoh Pers Nasional Duduki Struktur Strategis

Cak Munir, wartawan senior sekaligus Direktur Utama LKBN ANTARA, ini akan didampingi oleh Atal S. Depari sosok wartawan senior yang juga mantan Ketum PWI Pusat periode 2019-2023.

Lalu Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Umum PWI versi KLB yang merupakan mantan Ketua PWI Riau dua periode menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Marthen Selamet Susanto, Pemimpin Redaksi Koran Jakarta. Adapun Zulkifli Gani Ottoh, mantan Ketua PWI Bidang Organisasi kembali didaulat di posisi yang sama.

Dewan Penasihat PWI Pusat akan dipimpin oleh Suryopratomo, mantan Pemimpin Redaksi Kompas dan Metro TV yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura.

Sementara itu, Ilham Bintang, pendiri Cek & Ricek dan pelopor jurnalisme infotainment serta mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI, menempati posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat.

Posisi Sekretaris Dewan Penasihat diisi oleh Sasongko Tedjo, mantan Pemred Suara Merdeka, yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Jajaran anggota Dewan Penasihat terdiri dari tokoh-tokoh besar dengan latar belakang dan keahlian yang beragam. Hadir Karni Ilyas, jurnalis senior sekaligus pendiri Indonesia Lawyers Club. Tribuana Said, putra pendiri Harian Waspada Ani Idrus dan pendiri LPDS. Nama besar lain yang bergabung adalah Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos Group yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PLN dan Menteri BUMN.

Kehadiran jurnalis perempuan senior juga mewarnai Dewan Penasihat melalui Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar. Kemal Effendi Gani, Pemimpin Umum dan Pemred Majalah SWA. Asro Kamal Rokan, mantan Pemred Republika yang, kini menjabat Presiden ISWAMI.

Struktur ini juga diperkuat oleh Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers yang dikenal sebagai pakar regulasi media dan penyiaran. Sementara itu, Iman Brotoseno, Dirut TVRI sekaligus sutradara film, menambah warna dengan latar belakang pengurus PWI. Lalu ada Hendrasmo, Dirut RRI sekaligus doktor Ilmu Politik yang sebelumnya pernah berkarier di BBC.

Sementara itu, Dewan Pakar dipimpin oleh Dhimam Abror, mantan Pemred Jawa Pos dan Bola, bersama Nurjaman Mochtar mantan pemred ANTV, sebagai Sekretaris. Hadir pula jurnalis muda seperti Alfito Deannova Pemred Detik.com mengisi posisi anggota Dewan Pakar serta Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum & HAM.

Dengan struktur yang solid dan representatif ini, PWI Pusat periode 2025–2030 diharapkan mampu menjadi jangkar stabilitas sekaligus motor inovasi dalam dunia pers nasional. Sinergi antara pengalaman panjang, keahlian khusus, serta semangat pembaruan menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi, demi terciptanya ekosistem media yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di era digital.

Berikut Susunan Lengkap Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030

DEWAN PENASIHAT

Ketua : Suryopratomo

Wakil Ketua : Ilham Bintang

Sekretaris : Sasongko Tedjo

Anggota : Karni Ilyas

: Tribuana Said

: Dahlan Iskan

: Retno Pinasti

: Kemal Effendi Gani

: Asro Kamal Rokan

: Agung Dharmajaya

: Iman Brotoseno

: Firdaus

: Hendrasmo

: Sutrimo

: M.Noeh Hatumena

: Imawan Mashuri

: Basril Basyar

DEWAN KEHORMATAN

Ketua : Atal S. Depari

Wakil Ketua : Herbert Timbo Siahaan

Sekretaris : Nurcholis MA Basyari

Anggota : Banjar Chairuddin

Diapari Sibatangkayu

Helmi Burman

Usman Kansong

Zacky Antony

Muhammad Syahrir

DEWAN PAKAR

Ketua : Dhimam Abror

Sekretaris : Nurjaman Mochtar

Anggota : Wahyu Muryadi

: Heddy Lugito

: Eduard Depari

: Effendi Ghazali

: Sujiwo Tejo

: Yulian Warman

: Hidayat Arsani

: Gories Mere

: Alfito Deannova

: Helena Rea

: Syahdanur

: Reva Deddy Utama

: Raldi Doy

: Muhammad Amru

: Andrian Tuswandi

: Rudi Hidayat

: Edi Saputra Hasibuan

Ketua Umum : Akhmad Munir

Bidang Organisasi

Ketua : Zulkifli Gani Ottoh

Wakil Ketua : Djoko Tetuko Abdul Latif

Bidang Pembinaan Daerah

Ketua : Mirza Zulhadi

Wakil Ketua I : Novrizon Burman

Wakil Ketua II : Sarjono

Bidang Pendidikan

Ketua : Agus Sudibyo

Wakil Ketua I : Suprapto

Wakil Ketua II : Zarman Syah

Bidang Kerjasama dan Kemitraan

Ketua : Ariawan

Wakil Ketua I : Abdullah Sammy

Wakil Ketua II : Kadirah

Wakil Ketua III : Amy Atmanto

Bidang Hubungan Luar Negeri

Ketua : Irfan Junaidi

Wakil Ketua : Budhiana Kartawijaya

Bidang Multimedia dan IT

Ketua : Hilman Hidayat

Wakil Ketua I : Agus Salim Alwi Hamu

Wakil Ketua II : Merdi Sofansyah

Bidang Media & Penyiaran

Ketua : Auri Jaya

Wakil Ketua I : Danang Sanggabuana

Wakil Ketua II : Dede Apriadi

Bidang Pembelaan & Pembinaan Hukum

Ketua : Anrico Pasaribu

Wakil Ketua : Octap Riadi

Sekretaris Jenderal : Zulmansyah Sekedang

Wakil Sekretaris Jenderal I : Haryo Ristamaji

Wakil Sekretaris Jenderal II : Iskandar Zulkarnain

Bendahara Umum : Marthen Selamet Susanto

Wakil Bendahara Umum I : Herlina Anis

Wakil Bendahara Umum II : Sumber Rajasa Ginting

KOMISI-KOMISI:

Komisi Pendidikan & Pelatihan

Ketua : Jufri Alkatiri

Wakil I : Anas Syahirul Alim

Wakil II : Aldi Gultom

Komisi Kompetensi Wartawan

Ketua : Firdaus Komar

Wakil : Ahmad Fauzi Chan

Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan

Ketua : Henny Murniati

Wakil : Ria Dewi

Komisi Wartawan Olahraga (Siwo)

Pembina : Mahfudin Nigara

Wakil Pembina : Gungde Ariwangsa

Ketua : Suryansyah

Wakil Ketua I : Dede Isharrudin

Wakil Ketua II : Erwin Muhammad

Sekretaris : Wina Setyawatie

Wakil Sekretaris : Rudi Sahwani

Anggota : Husnie

: Syahnan Rangkuti

: Denni Risman

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya

Ketua : Ramon Damora

Wakil Ketua I : Eko Teguh Wiyono

Wakil Ketua II : Kunni Masrohanti

Departemen TNI dan Polri

Ketua : Jhonny Handjojo

Wakil Ketua (Khusus Polri) : Musrifah

Wakil Ketua (Khusus TNI) : Badar Subur

Departemen Hukum & HAM

Ketua : Baren Antonius Siagian

Wakil Ketua I : Aiman Witjaksono

Wakil Ketua II : Ardiansyah MZ Tanjung

Wakil Ketua III : Eddy Iriawan

Departemen Parlemen

Ketua : Ade Chandra

Departemen EKUIN

Ketua : Heri Triyanto

Wakil Ketua I : Yura Syahrul

Wakil Ketua II : M. Sarwani

Departemen Pangan dan Energi

Ketua : Gaib Maruto Sigit

Wakil Ketua I : M. Arifin Mukendar

Wakil Ketua II : Rizal Afrizal

Departemen Kajian & Litbang

Ketua : Akhmad Sefudin

Wakil Ketua I : Rukman Nawawi

Wakil Ketua II : Jimmy Endey

Departemen Humas

Ketua : Hengki Lumban Toruan

Wakil Jaringan Media : Akhmad Dani

Wakil Jaringan Pewarta Foto : B Hersunu A.W

Wakil Jaringan Media Sosial : Achmad Rizal

DIREKTORAT

Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) : Aat Surya Safaat

Wakil Direktur : Eko Pamuji

Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) : Marah Sakti Siregar

Wakil Direktur : Nizwar

Direktur Anugerah Adinegoro : Maria D. Andriana

Wakil Direktur : Eko Suprihatno

Direktur Anugerah Seni & Kebudayaan : Yusuf Susilo Hartono

Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) : Ahmed Kurnia Soeriawidjaja

Wakil Direktur : Yono Hartono

Direktur Anti Kekerasan Wartawan : Edison Siahaan

Wakil Direktur : Supardi Hardy

Direktur Satgas Anti Hoax : Insan Kamil

Wakil Direktur I : Mercys Charles Loho

Wakil Direktur II : Muhtadi Putra Nusa

Direktur PWI Peduli : Yoyok Ajar

Wakil Direktur : Samsir Hamajen

Direktur Aset : Endang Werdiningsih

Wakil Direktur : Rabiatun Drakel

Direktur Pers Pancasila : Sihono HT

Wakil Direktur : Mochtar Touwe

.***Humas PWI Pusat

Bagikan Berita :

Nasional

SMSI Meminta Presiden, MPR/DPR Mengeluarkan Perpu Penambahan Wakil Presiden

Published

4 minggu ago

9 September 2025

Admin

JAKARTA, MLCI – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyikapi situasi di tanah air dalam beberapa pekan terakhir, menyampaikan pabdangan dan imbauan, dalam keterangan resmi yang ditandatangani oleh Firdaus selaku Ketua Umum SMSI Pusat, dan Makali Kumar selalu Sekretarid Jenderal. Senin (8/9).

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus menyatakan, pertama, mengapresiasi peran dan tugas TNI/Polri dalam menghadapi dinamika yang terjadi beberapa waktu ini, sehingga mampu menjaga kondusifitas dengan tidak banyak mengundang masalah baru yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.

Kedua, mengingatkan kepada seluruh pengurus dan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bahwa pers merupakan pilar ke empat didalam demokrasi, agar dapat terus meningkatkan keberlangsungan media dan optimalisasi fungsi edukasi dalam rangka menjaga tegaknya demokratisasi.

Ketiga, menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) agar dapat saling bahu membahu bersama masyarakat dan stakeholder mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang perampasan aset dan pemiskinan koruptor.

Ke empat, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, SMSI mendorong percepatan pembangunan dengan mendukung pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan wakil Presiden menyelesaikan masa bhakti kepemimpinannya hingga tahun 2029 dan untuk memenuhi keadilan rakyat serta keterwakilan daerah, meminta kepada presiden dan DPR/MPR dan atau dengan kewenangan, presiden mengeluarkan perpu agar dapat menambah wakil presiden menjadi tiga orang, yang mana ke tiga wakil presiden berfungsi melaksanakan pengawasan untuk Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur.

Firdaus menegaskan, pandangan dan sikap Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan negara.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita semua dalam menjaga persatuan dan kejayaan Indonesia,” pungkas Firdaus.*** (SMSI Pusat)

Bagikan Berita :