Sumatera Selatan
Tonggak Awal Sertifikasi Nasional dan Uji Kompetensi Humas “Prasasti Palembang” di Indonesia
Release SMSI Sumsel –
PALEMBANG, MLCI – Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Palembang (BPC Perhumas Palembang) menggelar Prasasti Palembang Road to WPRF 2024. Kegiatan berlangsung di Hotel Swarna Dwipa Palembang, 3 Agustus 2024.
Avisina Basya, asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relations Indonesia (LSPPRI) berharap, uji kompetensi humas (UKH) sangat penting bagi praktisi komunikasi dan kehumasan. Sertifikasi yang dipegang nanti akan sangat berharga nilainya. “Harapan kami kepada badan pengurus cabang (BPC) Perhumas lain mengikuti uji kompetensi. Itu merupakan hal yang luar biasa. Mengukur apa kompeten atau tidak kompeten. Sertifikat yang dipegang pasti berharga,” ujarnya, Sabtu (3/8/2024).
Menurut dia, sertifikasi dilakukan pada berbagai profesi. Terutama dalam bidang kehumasan yang mewajibkan para pekerja perusahaan, pemerintahan, BUMN bahkan ASN agar mengikuti sertifikasi. “Memang bukan hanya kehumasan. Partisipan lain sudah banyak sertifikasi kompeten bagi yang diawajibkan para pekerja di BUMN, ASN dan juga swasta,” ujarnya.
Pada sertifikasi dan uji kompetensi humas yang digelar LSPPRI-Perhumas melalui BPC Perhumas Palembang ini, Avisina berharap, semua peserta dapat dinyatakan kompeten sebagai junior public relations officer. “Diharap lima asesi menjadi pioner. Untuk ke depan sertifikasi yang akan datang. LSPPRI dan Perhumas berharap banyak yang akan mengikuit sertifikasi,” imbaunya.
Untuk skema Junior public relations, kata dia, memang dikhususkan untuk entry level muda serta bagi mahasiswa dan karyawan yang memiliki pengalaman. “Bagi mahasiwa dan karyawan yang punya pengalaman 1 tahun. Saya harapkan bagi mahasiswa sertifikat kompetensi perlu dilampirkan sebagai persyaratan untuk mendapat khusus bidang kehumasan. Bagi pemula, ambil sertifikasi sedusi kompetensi,” imbaunya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Perhumas Benny Siga Butarbutar MSi mengatakan, banyak tantangan ke depan sehingga sertifikasi kompetensi humas sangat diperlukan. “Peran public relations/humas makin ditantang. Yang dianggap mapan bisa rontok. Peran Perhumas mempersiapkan pengurus serta anggota yang kompeten,” ujar Benny dalam sambutannya saat membuka acara.
Tantangan humas ke depan, lanjut Benny, menciptakan reputasi yang positif bukan dikonstruksi. “Etika nanti membuktikan antara AI dan bukan AI. Mana PR atau bukan PR,” katanya
Benny menambahkan, perencanaan strategik sangat penting agar Perhumas dapat melakukan perubahan pada 5-10 tahun ke depan. Mengingat, setiap orang terdidik harus punya proses perencanaan. “Dalam praktik humas keluhan fundamental pertama adalah dalam perencanaan strategik tidak sekuat yang dibayangkan,” katanya.
Merencanakan, kata dia lagi, bukan 1-2 tahun tapi 5-10 tahu. Setiap 10 tahun terjadi perubahan fundamental. Dalam kurun waktu 10 tahun mempunyai tantangan yang cukup besar. “Harus mempunyai perencanaan strategik. Kedua, kemampuan kampanye strategik humas. Titiknya perubahan sikap.
Lanjutnya, kemampuan media relations. Mendekati media, ganti media relations jadi media stategik. “Bagaimana membuat tulisan humas dapat memengaruhi dan meyakinkan publik,” tutupnya.
Suci Prestika, peserta sertifikasi sekaligus juru bicara panitia Prasasti Palembang Road to WPRF 2024 mengatakan, persiapan kegiatan sudah diawali dengan workshop dan bimbingan teknis secara online untuk sertifikasi profesi Junior Public Relations Officer. Workshop tersebut langsung dipandu oleh tim asesor pemegang lisensi sertifikasi Perhumas dan LSPPRI. “Calon pesera diberikan penjelasan tentang 17 skema sertifikasi, benefit, sampai cara pembuatan portofolio,” ujar Suci.
Diungkapnya, Prasasti Palembang Road to WPRF 2024 terdiri dari berbagai kegiatan. Selain sertifikasi humas, dirangkai pula dengan Deklarasi Komunitas Humas, serta Roundtable PR Week, pelantikan sekaligus peluncuran Satuan Kerja Khusus Usaha (SKKU) BPC Perhumas Palembang. “Prasasti Palembang menjadi tonggak awal sertifikasi dan uji kompetensi humas (UKH) di Indonesia,” harapnya.
Suci menambahkan, kegiatan sertifikasi dan uji kompetensi humas akan digelar secara berkelanjutan di Sumatera Selatan. Event kali ini, kata dia, menjadi gong awal program peningkatan kompetensi humas di daerah. “Mahasiswa dari Perhumas Muda Semarang ikut sertifikasi yang dilaksanakan di Palembang,” ujarnya.
Adapun isi Prasasti Palembang, “Kami humas muda dan profesional, mahasiswa, komunitas dan perusahaan hubungan masyarakat (humas) menyetujui dan sepakat untuk mengikuti sertifikasi dan akreditasi sebagai wujud kompetensi dalam menjunjung tinggi etika profesi demi meningkatkan reputasi bangsa dan negara Indonesia”.
Diketahui, ada 17 skema sertifikasi baru yang berlisensi LSPPRI dan Perhumas. Bagi mahasiswa atau humas muda, dapat mengambil skema Junior Public Relations Officer.
Humas profesional bisa memilih skema sertifikasi seperti Executive Public Relations, Managerial Public Relations, Government Affair Manager, dan Public Affair Manager.
Selain itu, Strategic Public Relations Advisor, Public Relations Coordinator, Certified Event Organizer, Public Affair Analys, dan Media Relation Senior Officer. Selanjutnya, PR Publicity Coordinator, dan Certified Marketing Communication.
Selain itu, Digital Brand and Reputation Manager, Digital PR Publication Designer, dan Digital PR Graphic Designer. Kemudian Digital PR Content Visual dan ultimedia Content Specialist.***
Kabupaten Lahat
Kunjungan DPRD Kabupaten Lahat Dapil 1, SD Negeri 25 Lahat Butuh Perbaikan Dan Penambahan Fasilitas Sekolah
LAHAT SUMSEL – MLCI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat Dapil I, Hj. Sumiati S.Pd tinjau kembali Sekolah Dasar Negeri 25 Lahat yang berada di Desa Makartitama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yang diusulkan pihak sekolah beberapa bulan yang lalu. Kamis, 13//11//2025
Tampak, Kondisi Sekolah SD Negeri 25 Lahat belum ada perbaikan dan sontak Hj. Sumiati S.Pd Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil 1 Langsung menghubungi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat Niel Adrin Guna memastikan Profosal yang disampaikan ke Dinas, tetapi belum ada penjelasan dari pihak Dinas Pendidikan Lahat.
Setelah Itu, Hj. Sumiati S.Pd bersama Rombongan yang meliputi, Staf Setwan DPRD Lahat, perwakilan Pihak Dinas Pendidikan, Pihak Sekolah dan Pemerintah Desa Makartitama Langsung meninjau Kelokasi Ruang Kelas.
Dalam perbincangannya, “Hj. Sumiati S.Pd Anggota DPRD Kabupaten Lahat menyampaikan, berhubung tahun. 2025 ini SD Negeri 25 Lahat belum ada perbaikan, silakan dibuat Profosal Baru lagi. Nanti kita sampaikan lagi ke Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat. “Imbuh Hj. Sumiati S.Pd
Semntara, Adi Sigit S.Pd kepala sekolah SD Negeri 25 Lahat menyampaikan, Untuk Profosal yang perna kita sampaikan memang belum ada Realisasinya selain dari Bangunan 1 WC ditahun 2025 ini. “Jelasnya
Untuk Profosal yang diajukan ditahun 2025 ini ada beberapa Aitem, meliputi : Rehap Gedung, Ruang Kepala Sekolah, WC Guru, Rumah Dinas Guru, Gedung UKS dan Pagar Sekolah.
Semoga dengan adanya kunjungan, Ibu Hj. Sumiati S.Pd Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil 1 Bersama Rombongan pada Hari ini, kedepan Fasilitas sekolah kami akan lebih baik Lagi dan di Prioritaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Lahat dalam Hal ini Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Karna Gedung Sekolah kami Sudah Banyak sekali Yang Rusak dan Belum ada.
Mulai dari Plafon, Rumah Dinas Guru, WC Guru Belum Ada, Ruang Kepala Sekolah, Gedung UKS belum ada dan Pagar Sekolah, Masih ada yang belum dipagar sekitar 100 meter.
Sekali lagi, Kami Ucapakan Terimakasih Kepada Ibu Hj. sumiati S.Pd Anggota DPRD Lahat beserta Rombongan dan Pemerintah Desa Makartitama Atas Kunjungannya Di sekolah Kami. “Tutup Adi Sigit
Kabupaten Lahat
Sekolah Dasar Negeri 32 Lahat Di Kunjungi Anggota DPRD Lahat, Berikut Pesannya Ke Pihak Sekolah
LAHAT SUMSEL – MLCI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat Dapil I, Hj. Sumiati S.Pd meninjau langsung Sekolah Dasar Negeri 32 Lahat yang berada di Desa Giri Mulya, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atas keluhan para dewan guru dan wali murid tentang kondisi sarana dan prasarana sekolah yang sangat memperihatinkan.
Kondisi gedung sekolah ada 4 ruangan yang sudah Rusak Berat. Atap sudah banyak yang Lepas dan bolong-bolong, begitu juga dengan plafonnya yang menggunakan material triplek sudah amburadul atau rusak parah membahayakan keselamatan siswa dan proses belajar mengajar.
“Memang sudah tidak layak pakai lagi, semua plafon sudah Lepas. Yang lebih parah lagi atapnya bocor plus kayu yang diatas itu (kuda-kuda kayu) juga sudah lapuk, Terutama di ruang kelas. “Ucap Hj. Sumiati S.Pd anggota legislatif dari Fraksi Demokrat saat berbicara dengan Pihak Sekolah. Kamis, 13 November 2025.
Dijelaskan Hj. Sumiati S.Pd sembari menyambangi Ruangan kelas yang Tidak dan keadaan sekitar sekolah, proses belajar mengajar di SD N 32 Lahat tentu kurang nyaman dan bagaimana anak-anak mau belajar, kalau keadaannya sudah sangat memperhatikan seperti ini. “Tuturnya
Sekolah SD Negeri 32 Lahat ini, sudah sangat Layak menjadi prioritas utama untuk direhab gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Karena bangunan Gedung ini dibangun tahun 1998 silam dan belum perna direhap.
“Alhamdulillah dari keterangan Bapak kepala sekolah, laporan tentang kondisi sarana dan prasarana sekolah di SD N 32 Lahat ini, sudah mendapat respon dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, bahwa akan di rehab Atap dan Plafonnya. Saya mengucapkan terima kasih atas respon Disdik Lahat di sekolah SD Negeri 32 Lahat ini. “Ujarnya
Hj. Sumiati S.Pd menambahkan, “Untuk pihak sekolah jangan sungkan sungkan untuk mengusulkan apa saja yang masih kurang disekolah ini, kami siap mendorong atau mengawal aspirasi para dewan guru dan wali murid agar rehab gedung SDN 32 Lahat ini bisa direalisasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat. “Kata Hj.Sumiati S.Pd anggota DPRD Lahat Dapil 1
Sementara Sugiono S.Pd,.M.PD Kepala Sekolah SD Negeri 32 Lahat mengucapkan, terima kasih atas kunjungan anggota legislatif DPRD Kabupaten Lahat Dapil 1, Ibu Hj. Sumiati S.Pd di sekolah yang dipimpinnya, Dan Kami sangat menaruh harapan besar agar sekolah terpencil seperti sekolah kami ini bisa mendapatkan perhatian dari Pemkab Lahat.
“Terima kasih Ibu Dewan atas kunjungannya di sekolah kami yang berada di daerah terpencil ini. Semoga dengan kehadiran Ibu dewan, Disdik Kabupaten Lahat lebih memprioritaskan sekolah ini, Sekali lagi terima kasih ibu dewan. “Ucap Sugiono
PALEMBANG, MLCI – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam organisasi Masyarakat Toleransi Analisa Nusantara (MATA NUSANTARA) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid dua (2) di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Selasa (11/11).
Aksi ini menuntut Kejati untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten OKU Selatan.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Zubhan dengan lantang meminta Kejati Sumsel segera memeriksa dan memanggil Ketua beserta jajaran Komisioner KPU OKU Selatan yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran hibah senilai Rp 35,7 miliar.
“Kami menilai ada dugaan kuat terjadinya penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam pengelolaan dana hibah Pilkada 2024. Uang rakyat jangan dijadikan bancakan!” tegas Zubhan di hadapan massa aksi.
MATA NUSANTARA, yang dikenal sebagai lembaga kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, menegaskan bahwa langkah mereka sejalan dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam pernyataan sikapnya, MATA NUSANTARA mengungkapkan sejumlah dugaan pelanggaran serius di lingkungan KPU OKU Selatan, di antaranya:
Dugaan pemotongan honor petugas PPK, PPS, dan KPPS. Dugaan mark up dana operasional serta penggelembungan biaya sosialisasi Pilkada 2024 yang mencapai miliaran rupiah.
Dugaan penunjukan kerabat Ketua KPU sebagai pihak ketiga dalam pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK). Dugaan mark up pengadaan ATK, makan-minum, dan perjalanan dinas dengan penggunaan nota kosong.
Massa aksi juga menyebut bahwa hasil observasi dan informasi di lapangan menunjukkan adanya indikasi kuat praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara oleh oknum di internal KPU OKU Selatan.
“Kami mendesak Kejati Sumsel untuk turun tangan, memeriksa Ketua, Komisioner, Sekretaris, Bendahara, dan PPTK KPU OKU Selatan. Jangan biarkan dugaan korupsi ini menguap tanpa kejelasan!” seru salah satu orator.
Aksi yang berlangsung tertib itu diwarnai dengan pembentangan spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan mereka. Massa berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan transparan.***SMSI OKU Selatan
Kunjungan DPRD Kabupaten Lahat Dapil 1, SD Negeri 25 Lahat Butuh Perbaikan Dan Penambahan Fasilitas Sekolah
Sekolah Dasar Negeri 32 Lahat Di Kunjungi Anggota DPRD Lahat, Berikut Pesannya Ke Pihak Sekolah
Pemberitaan “Laporan Ditolak” Tayang Tanpa Konfirmasi, Polres Lahat Angkat Bicara
Kunjungan DPRD Kabupaten Lahat Dapil 1, SD Negeri 25 Lahat Butuh Perbaikan Dan Penambahan Fasilitas Sekolah
Sekolah Dasar Negeri 32 Lahat Di Kunjungi Anggota DPRD Lahat, Berikut Pesannya Ke Pihak Sekolah
Pemberitaan “Laporan Ditolak” Tayang Tanpa Konfirmasi, Polres Lahat Angkat Bicara
-
Hukum & Kriminal5 tahun ago4 Pria dan 1 Wanita Terduga Pelaku Narkoba Diringkus Polres Lahat
-
Hukum & Kriminal5 tahun agoTeam Tiger Polres Lahat Kembali Tangkap Terduga Pembunuhan
-
Hukum & Kriminal5 tahun agoDua Pasal Hukum, Dodo Arman Ditangkap Kasat Reskrim Polres Lahat
-
Peristiwa4 tahun agoPelajar Alami Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api Depan SMKN 2 Lahat
-
Hukum & Kriminal5 tahun agoHampir Dua Bulan Buron, Pembacok Diciduk Tim Satreskrim Polres Lahat
-
Hukum & Kriminal5 tahun agoKomplotan Pelaku Narkoba Lahat Tengah Berhasil Ditangkap Polres Lahat
-
Hukum & Kriminal4 tahun agoLanggar Aturan, Oknum Polres Lahat Diberhentikan Tidak Hormat
-
Hukum & Kriminal5 tahun agoSoal Pembunuhan di Kikim Tengah, Pengacara Korban Angkat Bicara