Jurnalis: Ujang
LAHAT SUMSEL, MLCI – Sekitar 80 orang massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Gunung Karto (FMGK) Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat Sumatera Selatan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat. Kedatangan massa sekitar pukul 09.45 WIB, Selasa (26/10/2020) dengan menggunakan sebuah pick up dan sepeda motor.
Alasannya, FMGK ingin mempertanyakan perjalanan proses penanganan kasus dugaan penyimpangan Dana Desa (DD), serta adanya dugaan pemalsuan nomor surat laporan yang dilakukan si Kepala Desa (Kades) Gunung Karto.
Dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian Resor Lahat, massa membentangkan spanduk yang bertuliskan berbagai macam nada protes terhadap Kades. Bahkan, massa langsung membentuk barisan yang dilanjutkan dengan orasi di depan pintu utama pagar kantor Kejari Lahat.
Sayangnya, demi menjaga protokol kesehatan, para pendemo hanya diperbolehkan orasi di luar pagar, sehingga lalu lintas sedikit mengalami kemacetan selama orasi berlangsung.
Orator aksi, Sundan dalam orasi pembukanya meminta kepada para peserta demo untuk tetap berlaku sopan dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik.
“Kita datang ke kantor Kejaksaan ini ingin menyampaikan aspirasi kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh anarkis. Kepada bapak-bapak yang ada di Kejaksaan Negeri Lahat, supaya dapat menerima kedatangan kami ini dan minta keadilan”, kata orator aksi ini.
Selanjutnyq, Iskandar selaku koordinator aksi juga meminta supaya pihak Kejari Lahat segera menindaklanjuti hasil audit tim apip tentang ada dugaan penyimpangan dana Desa Gunung Kerto yang hasilnya sudah dikeluarkan inspektorat Lahat. Karenanya, massa minta kejelasan pada pihak Kejari Lahat, supaya segeralah lakukan ekspos.
“Kami hadir dari sebagian besar pemuda Gunung Karto. Besok adalah hari Sumpah Pemuda, jadi semangat kami tetap tinggi untuk menuntut keadilan. Kami masyarakat Gunung Karto sudah terlalu sering dan banyak dibodohi oleh Kades kami. Maka dari itu, kami harap Kejari Lahat segera disampaikan hasil pemeriksaan tim Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (Apip) pada kami”, pintanya.
Kemudian, Lidia salah satu perwakilan masyarakat perempuan Desa Gunung Karto juga menyampaikan, pihaknya sudah beberapa kali datang ke inspektorat dan minta supaya dugaan kasus ini secepatnya ditangani.
“Percepat ekspos dan transparansi harus diteggakkan. Jika kami tidak dapat keadilan di Kejari Lahat ini, maka kami akan minta keadilan ke tempat keadilan hang lebih tinggi”, sebut dia.
Sementara Kajari, Fitra, SH mengakui jika laporan kasus korupsi Dana Desa serta pemalsuan surat yang didugakan massa kepada Kades Gunung Karto sedang ditindaklanjuti. Menurut dia, pihaknya sudah meminta agar tim Apip menyerahkan hasil auditnya.
“Kami akan berusaha secepat mungkin menangani kasus ini, makanya kami harap masyarakat untuk bersabar. Karena banyak sekali laporan yang masuk, dan semuanya harus ditangani. Kami mempersilahkan delapan orang untuk masuk ke ruang saya, untuk koordinasi sebagai perwakilan dari masyarakat”,ajak Fitra deplomatis.
Sebelum masuk ruang koordinasi, terpantau para pendemo melakukan protokol kesehatan,, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak.
Dalam ruangan Kajari tempat pertemuan digelar, wartawan tidak bisa meliput kegiatan itu. Hingga berita ini diterbitkan, pertemuan urun rembuk masih berlangsung di ruang Kajari Lahat.***
