LAHAT SUMSEL, MLCI – Beredarnya video dan narasi di media sosial TikTok terkait dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Lahat kembali memantik perhatian publik.
Dalam video yang viral tersebut, muncul tudingan adanya permintaan “uang pengamanan” terkait pemeriksaan dugaan SPPD Covid-19 fiktif.
Menanggapi hal itu, Bakrun Satia Darma SH yang akrab disapa BSD meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk bertindak tegas dan transparan dalam mengusut hingga tuntas tentang dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas DPRD Lahat pada masa pandemi Covid-19.
“Kalau memang ada dugaan SPPD Covid fiktif, silakan diusut secara terbuka dan profesional. Jangan sampai muncul fitnah atau opini liar di tengah masyarakat. Semua harus dibuktikan berdasarkan fakta hukum,” tegas BSD. Jumat (08/05).
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan perkara yang sebelumnya sempat ramai menjadi sorotan publik.
Namun demikian, BSD juga mengingatkan agar semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta tidak menggiring opini tanpa dasar hukum yang jelas.
Dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 sendiri sebelumnya pernah mencuat dan menjadi perhatian sejumlah aktivis antikorupsi. Sejumlah laporan masyarakat terkait realisasi perjalanan dinas di masa pandemi Covid-19 juga sempat diberitakan berbagai media.
BSD menilai, keterbukaan penanganan perkara menjadi penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum maupun lembaga pemerintahan.
“Yang kita minta adalah penegakan hukum yang adil. Jika tidak terbukti, sampaikan tidak terbukti. Jika ada pelanggaran, proses sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat bingung karena informasi yang simpang siur,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai isi video TikTok yang beredar tersebut.*** DAR
