Jurnalis : Herlan Nudin
LAHAT, SUMSEL – MLCI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat melaksanakan kegiatan Reses Tahap III Masa Sidang Tahun 2026 untuk Daerah Pemilihan 1 wilayah Kecamatan Lahat. Kegiatan yang mengusung silaturahmi sekaligus penjaringan aspirasi dalam rangka penyelarasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 ini berlangsung khidmat di Aula Kantor Camat Lahat, Rabu (29/07/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lahat, antara lain Ketua DPRD Fitrizal Homizi, S.T., M.Si., M.M, Wakil Ketua II Gahru, S.E., M.M, serta Hj. Sumiati, S.Pd beserta anggota dewan lainnya.
Turut hadir, Danramil 405/12 Lahat Diwakili Babinsa, Lurah se-Kecamatan Lahat, Kepala Desa se-Kecamatan Lahat, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya.
Pelaksanaan reses ini dipandu langsung oleh Camat Lahat Isna Abi Darda, BA selaku moderator. Dalam arahannya, Camat Lahat menyambut baik langkah dewan yang turun langsung menjemput aspirasi masyarakat. Menurutnya, keterbukaan dan komunikasi yang erat antara wakil rakyat dengan masyarakat akan mempermudah pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, adil, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal Homizi menyampaikan bahwa kegiatan reses ini merupakan wujud nyata tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat untuk menyerap harapan dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Masukan yang diterima akan menjadi bahan utama dan acuan penting dalam pembahasan serta penyempurnaan Perubahan APBD Tahun 2026, agar anggaran yang disusun benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan pembangunan daerah.
Acara kemudian berlanjut dengan sesi diskusi terbuka yang berjalan hangat dan konstruktif. Para peserta dengan antusias menyampaikan berbagai usulan, masukan, serta harapan menyangkut pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Lahat. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan ditindaklanjuti secara proporsional untuk menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan daerah selanjutnya.
