SUMEDANG JABAR, MLCI – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) terus mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien.
Langkah ini diwujudkan melalui agenda Sharing Session dan Hibah Aplikasi SPBE dari Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada anggota Apkasi yang digelar secara daring dari Command Center Kabupaten Sumedang, Rabu (29/04).
Mewakili Dewan Pengurus Apkasi, Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, menegaskan bahwa kolaborasi antar-daerah merupakan kunci utama dalam mengatasi ketimpangan digital di Indonesia. Menurutnya, SPBE bukan sekadar digitalisasi layanan, melainkan sebuah arah baru dalam budaya kerja pemerintahan.
“Permasalahan klasik yang kita hadapi di daerah adalah sistem yang belum terintegrasi dan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Melalui Apkasi, kami membangun jembatan kolaborasi agar keberhasilan satu daerah, seperti Kabupaten Sumedang, dapat menjadi akselerator bagi daerah lain melalui replikasi inovasi secara nasional,” ujar Sarman di sela kegiatan.
Dalam forum tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir hadir sebagai narasumber utama sekaligus menyerahkan hibah berbagai aplikasi unggulan Pemkab Sumedang kepada pemerintah kabupaten lain. Dony memaparkan bahwa kunci keberhasilan Sumedang dalam memimpin transformasi digital terletak pada integrasi tiga aspek utama yang disebut DNA: Device (perangkat), Network (jaringan), dan Application (aplikasi).
“Transformasi digital di Sumedang berawal dari perubahan mindset ASN. Kami bergeser dari budaya manual ke digital, dari business as usual menjadi budaya inovatif. Hibah aplikasi ini adalah bentuk komitmen kami untuk maju bersama seluruh anggota Apkasi. Prinsip kami adalah integrasi, bukan duplikasi. Satu data, satu sistem, satu standar pelayanan,” tegas Dony.
Pemkab Sumedang menghibahkan sejumlah aplikasi terintegrasi yang telah terbukti meningkatkan kualitas pelayanan publik, di antaranya aplikasi Tahu Sumedang, WAKEPO, SIX, MMagis, Jampe Harupat, Simpati Jitu, hingga platform e-Office. Seluruh sistem tersebut dirancang agar pimpinan daerah dapat mengambil kebijakan berbasis data (evidence-based policy) secara real-time.
Upaya Apkasi dalam memfasilitasi hibah teknologi ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Elfin Elyas, memberikan apresiasi tinggi terhadap pola kolaborasi ini sebagai upaya memperkuat administrasi kewilayahan secara nasional.
Melalui kegiatan ini, Apkasi berharap pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dapat segera mengadopsi sistem yang sudah matang tanpa harus membangun dari nol, sehingga anggaran daerah dapat diefisiensikan dan fokus pada pelayanan masyarakat.
“Indikator keberhasilan kita bukan seberapa banyak aplikasi yang dimiliki, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi layanan,” pungkas Sarman.
Dalam sesi paparan teknis implementasi SPBE dan skema hibah aplikasi SPBE dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanditik) Arief Syamsudin dan Devi dari Bagian Kerjasama Pemkab Sumedang. Intinya Pemkab Sumedang siap memberikan pendampingan menyeluruh kepada anggota Apkasi yang ingin melakukan replikasi aplikasi SPBE Sumedang yang sudah teruji, sehingga diharapkan bisa memangkas waktu dan anggaran.***SMSI Lahat
