Jurnalis : Herlan Nudin
LAHAT SUMSEL – MLCI – Desas desus maraknya pemberitaan yang bernada negatif tentang dugaan Ijazah Aspal dan indikasi korupsi di Empat Lawang, membuat sejumlah aktivis Lahat terketuk hati untuk meminta Pj Bupati Lahat Imam Pasli, S. STP, M. Si segera mencopot jabatan Chandra, SH, MM dari Sekda Lahat dan menggantinya dengan orang yang tidak tersandung kasus apapun.
Menurut Meriansyah selaku Sekretaris Lapsi, untuk membenahi Lahat yang perekonomiannya sedang terpuruk dan berada di posisi kedua urutan daerah termiskin saat ini, ini butuh pejabat yang mumpuni dan tidak merongrong langkah serta kebijakan Pj Bupati selaku leader dalam menjalankan roda pemerintah.
“Kondisi perekonomian Lahat sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi untuk membenahinya, tentu Pj Bupati membutuhkan orang-orang yang menduduki jabatan strategis itu adalah orang-orang yang bersih dan tidak tersandung kabar buruk, apalagi sampai ada kasus korupsi dan pidana umum lainnya. Tujuannya, agar roda pemerintahan berjalan lancar”, ungkap si-raja demo ini, Rabu (24/7/24).
Desakan senada juga muncul dari Ketua Projo Lahat, Darmawansyah, SH. Pria yang sudah malang-melintang di dunia Pers dan Aktivis ini berpendapat, kalau para kepala OPD termasuk Sekda Lahat ini tidak segera dirombak, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi boomerang bagi Pj Bupati Lahat, bahkan nanti bisa-bisa lebih terpuruk lagi dari kondisi sekarang.
“Kenapa saya katakan begitu..?, karena mayoritas pejabat sekarang ini sudah terlalu lincah dalam mengelola instansinya, termasuk pula Sekda Lahat yang sekarang ini sedang viral di beberapa media massa tentang dugaan penggunaan ijazah palsu serta indikasi korupsinya di empat lawang. Apabila nanti menjadi terperiksa, apakah bisa maksimal bekerja, sudah tentu tidak konsen. Nah, inilah yang perlu dipertimbangkan untuk segera merombak tatanan pemerintahan oleh Pj Bupati Lahat sekarang ini”, tutur aktivis yang pernah menggunakan ribuan massa dengan orasinya di Pemda Lahat beberapa tahun lalu ini.
Untuk kondisi sekarang ini, lanjut Darmawansyah, banyak para kepala OPD yang sedang tersandung laporan para pemerhati kebijakan pemerintah. Dengan keadaan sedang menghadapi persoalan hukum, ia menilai tak akan bisa fokus dengan pekerjaannya.
“Seperti, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lahat, Kepala Dinasnya YE itu sekarang sedang menghadapi persoalan kasus korupsi. Bahkan kabarnya tinggal menunggu waktu tahap 2, karena perkaranya sudah P21 di Kejari Lahat. Nah, ini mestinya segeralah diganti, supaya YE fokus menghadapi kasusnya itu dan roda pemerintahan di dinas itu bisa berjalan lancar”, pungkas dia.
