LAHAT, SUMSEL – MLCI — Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Konflik Lahan Perkebunan terkait Hutan Ramuan, Tanah Ulayat, serta Hutan Adat Kabupaten Lahat Tahun 2026. Kegiatan berlangsung Selasa, (10‑11‑2026) di ruang pertemuan Hungry Pedia
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Asisten 2 Setda Lahat, Narasumber, Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel wilayah 11, Perwakilan Disbun Provinsi Sumsel, Dinas Pertanahan, Camat, Kades, tokoh masyarakat, perwakilan adat, serta para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Lahat.
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi penting untuk menyusun langkah‑langkah pencegahan dini sekaligus mekanisme penanganan apabila terjadi perselisihan lahan perkebunan yang bersinggungan dengan wilayah hutan ramuan, tanah ulayat, maupun hutan adat milik masyarakat adat.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat, Vivi Angraeni S.TP,.M.Si yang diwakili oleh Bidang PSP menyampaikan bahwa konflik lahan merupakan permasalahan kompleks yang perlu diselesaikan dengan pendekatan yang adil, berbudaya, dan tetap berdasar peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
“Kami menyadari bahwa perkebunan, tanah ulayat, dan hutan adat sama‑sama memiliki nilai penting, baik secara ekonomi bagi masyarakat maupun nilai budaya bagi masyarakat adat di Kabupaten Lahat. Maka dari itu, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada semua pihak mengenai batas‑batas wilayah, hak‑hak masyarakat, serta prosedur penyelesaian sengketa lahan yang benar,” ujar perwakilan Kepala Dinas Perkebunan.
Sementara itu, Asisten II Setda Kabupaten Lahat dalam arahannya menyampaikan apresiasi terhadap Dinas Perkebunan atas terselenggaranya kegiatan yang sangat strategis ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antar‑perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kelurahan/desa, tokoh adat, dan masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Lahat.
“Pemerintah Kabupaten Lahat sangat mengutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat sebelum ke jalur hukum. Semua pihak harus saling menghargai hak masyarakat adat sekaligus mendukung pengembangan sektor perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat kita,” ucap Asisten II Setda Kabupaten Lahat.
Panitia penyelenggara juga menyampaikan harapan setelah kegiatan sosialisasi ini, para peserta dapat menjadi agen penyebar informasi di wilayah masing‑masing, sehingga potensi konflik lahan dapat terdeteksi sejak dini dan diselesaikan dengan cara yang damai. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat dalam mewujudkan tata kelola lahan perkebunan yang tertib, adil, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lahat.
