Ganda Coy –
LAHAT SUMSEL, MLCI – Saat Konfersi Pers yang digelar di Caffe.co terungkap Gerakan Pemuda Sumsel (GPS) yang ada di Kabupaten Lahat mendukung penuh kinerja Kapolda Sumsel, Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri MM.
Terlihat dalam Konfersi Pers itu, Kasat Intelkam AKP Maulana, Kasubsi Penmas AIPTU Lispono, Ketua PD IWO Lahat, Ketua JMSI Lahat, Ketua PWI Lahat, Ketua SMSI Lahat, serta awak media Kabupaten Lahat.
“Kami tetap selalu mendukung kinerja Pak Kapolda Sumsel untuk memberantas peredaran Covid-19 di Bumi Sriwijaya,” jelas Koordinator GPS Kabupaten Lahat, Bhakti Setya Legawa. Kamis (12/8/2021).
Ditambahkan Bhakti, dukungan pihaknya terhadap kinerja Kapolda Sumsel tak berpengaruh terhadap permasalahan atau polimik dana hibah 2 Triliun yang telah menimpa Orang Nomor Satu di Polda Sumsel tersebut.
“Permasalahan yang dialami Pak Kapolda kami anggap tidak perlu dibesarkan-besarkan, karena ada hal yang lebih prioritas mendorong pemerintah untuk dapat lebih serius menangani pandemi Covid-19 Dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat,” pungkas Bhakti.
Sementara itu lembaran release yang dibagikan kepada awak media, GPS Lahat menyatakan permasalahan dana hibah 2 trliun menimbulkan polemik ditengah masyarakat Indonesia khususnya Sumsel.
Sehingga berdampak kepada penurunan integntas Kapolda Sumsel yang waktu itu dipercayai oleh keluarga Akidi Tio sebagai penyaluran, alasan penunjukan tersebut karena keluarga Aqidi Tio pernah berhubungan dekat dengan Kapolda Sumsel ketika bertugas di Aceh.
Hal ini menimbulkan berbagai spekukasi ditengah-tengah masyarakat atas kebohongan ataupun kekeliruan dana hibah Rp 2 triliun tersebut. Sehingga GPS sepakat untuk menyatakan sikap dibawah ini
- Bahwa Kapolda Sumsel sudah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sumsel dan juga kepada Kapolri Jenderal Drs Listyo Sigit Prabowo atas polemik kiman sumbangan Rp 2 triliun dari luarga Akidi Tio.
- Akibat dari itu bahwa Mabes polri sudah menurunkan tim internal yang terdiri dari Itwasum dan Paminal Div Propam guna melakukan pemeriksaan lerhadap Kapolda Sumsel. Hal ini merupakan bentuk evaluasi dan langkah cepat Polemik dalam menangari polemik hibah dana Rp 2 Trilun dari keluarga Akidi Tio tersebut.
- Gerakan atau pihak yang masih fokus menuntut pencopotan Kapolda Sumatera Selatan menurut kami itu adalah gerakan yang dapat menimbulkan kegaduhan baru ditengah masyarakat.
- Kami menegaskan bahwa tidak ada oknum ataupun pihak yang membuat kotor tanah sriwijaya, karena kejadian itu menurut kami tidak ada sama sekali yang dirugikan baik secara materi maupun inmateriel.
- Kami berpesan kepada Mahasiswa, Pemuda, umumnya masyarakat agar lebih mencermati terkait isu-isu yang beredar di media sosial agar tidak terjadi kesalahan berpikir (Logical Fallacy) dalam menanggapi sesuat yang terjadi.
- Kami menghimbau kepada masyarakat agar untuk lebih fokus mengawal penangan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebagai kontrol sosial, kita selaku mayarakat mempunyai peran penting untuk ikut serta mengawasi kinerja pemenntah baik pusat maupun daerah dalam penanganan Covid-19.*****