LAHAT, SUMSEL – MLCI — Sidang perdata antara Solehan Dul melalui Tim Hukum Poeyang selaku Penggugat melawan PT MHP selaku Tergugat berlangsung di Ruang Sidang Prof. Dr. Mr. Kusumah Atmadja, SH Pengadilan Negeri Lahat, Senin (27/10/2026) Pada persidangan kemarin, kedua belah pihak telah menyerahkan surat kuasa beserta dokumen‑dokumen pendukung kepada Majelis Hakim.
Majelis Hakim menyatakan bahwa secara administrasi legal standing kedua pihak telah terpenuhi. Meski begitu, tim kuasa hukum Penggugat meminta agar perkara terlebih dahulu dimusyawarahkan, kemudian ditempuh jalur mediasi. Namun upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal.
Masuk ke tahap pemeriksaan lebih lanjut, muncul sejumlah poin penting yang disoroti tim kuasa hukum Penggugat. Nopi, salah satu jajaran kuasa hukum Penggugat menyampaikan bahwa perbedaan tanda tangan pada surat kuasa milik Tergugat I menimbulkan pertanyaan serius, siapa pihak yang sesungguhnya berwenang menandatangani sekaligus bertanggung jawab secara hukum atas surat kuasa PT. MHP.
“Perbedaan tanda tangan itu justru menimbulkan tanda tanya besar, siapa sebenarnya yang membuat dan bertanggung jawab atas tanda tangan pemberi kuasa pada surat kuasa milik Tergugat I,” tegas Nopi Selasa, (10/11/2026).
Rekan tim kuasa hukum Penggugat, Muhammad Yuwanra, S.H., juga menyoroti persoalan yang sama. Meskipun disampaikan dengan nada santai, Yuwanra memohon agar Majelis Hakim tidak mengabaikan permasalahan tersebut, melakukan pemeriksaan secara cermat sesuai hukum acara yang berlaku, serta bersikap tegas menilai eksepsi yang diajukan Tergugat I.
“Kami berharap Majelis Hakim nantinya dapat bersikap tegas dalam menilai eksepsi yang diajukan Tergugat I,” ucap Yuwanra.
Poin krusial berikutnya disampaikan Kiki Kurniawan, S.H. Ia mempertanyakan surat pernyataan pendukung yang tertanggal 30 Oktober 2026, tiga hari setelah jalannya persidangan tanggal 27 Oktober 2026. Menurutnya, dokumen pendukung seharusnya sudah dipersiapkan sebelum persidangan dimulai, bukan dibuat setelah sidang berlangsung.
“Seharusnya surat pernyataan itu sudah ada sebelum dimulainya persidangan, bukan tertanggal 30 Oktober 2026. Kalau memang baru dibuat setelah sidang tanggal 27 Oktober 2026, saya berharap Majelis Hakim pada sidang selanjutnya dapat menjatuhkan putusan,” harap Kiki.
Hingga berita ini diturunkan, Majelis Hakim persidangan perdata tersebut belum mengeluarkan putusan atas sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum Penggugat. Persidangan perkara ini akan dilanjutkan pada jadwal sidang berikutnya di Pengadilan Negeri Lahat. (/Lan)
