LAHAT SUMSEL – MLCI – Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, S.H,..M.H menghadiri langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun Anggaran 2027 tingkat Kecamatan yang digelar di Kantor Camat Lahat Selatan, Kamis (26/2/2026).
Musrenbang tersebut membahas strategi penurunan kemiskinan dan penguatan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi lokal yang inklusif, peningkatan layanan dasar berkualitas, pembangunan infrastruktur tangguh, serta tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berkelanjutan.
Wabup menegaskan komitmennya bersama Bupati Lahat untuk selalu hadir langsung dalam setiap kegiatan Musrenbang di seluruh daerah pemilihan (Dapil).
“Kami berkomitmen setiap Musrenbang harus dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati. Jika tidak bisa hadir, maka kegiatan akan dijadwalkan ulang. Kami ingin mendengar langsung usulan, saran, dan masukan dari kepala desa serta masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Wabup menekankan fokus utama pembangunan Kabupaten Lahat adalah percepatan penurunan kemiskinan melalui penguatan ekonomi lokal yang inklusif, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di pedesaan.
“Akselerasi penurunan kemiskinan menjadi prioritas utama kami bersama Pak Bupati dan seluruh OPD,” tegasnya.
Menurut Widia, strategi penuntasan kemiskinan dilakukan melalui pemberian bantuan sosial, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta optimalisasi potensi daerah, seperti pertambangan, pertanian, dan perkebunan.
Selain itu, Pemkab Lahat juga menyiapkan program beasiswa bagi anak-anak tidak mampu namun berprestasi, serta melakukan revitalisasi sekolah SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, yang kondisinya memprihatinkan.
“Kami memberikan beasiswa penuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berprestasi, terutama yang berada pada desil 1 hingga 5,” jelasnya.
Di bidang ekonomi, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga (UPEK) kepada masyarakat yang memiliki usaha produktif, guna mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
Pada Musrenbang tersebut, kepala desa dan masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan berbagai usulan dan aspirasi pembangunan yang diharapkan mampu menjawab persoalan di tingkat kecamatan.
