LAHAT SUMSEL, MLCI – Secara langsung Kapolres Lahat, AKBP Novi Ediyanto SIK MIK hadir dan menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan pembangunan Jembatan Lawai B yang runtuh di Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur. Sabtu (30/8).
Terlihat pula Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel, Ir H Andi Asmara, Kepala Dinas Pu Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel M Afandi, Kepala Balai BPPJN Sumsel Panji Krisna Wardana ST MT.
Tampak juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumsel, Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, Dandim 0405 Lahat Letkol Inf Taufik Satria Nugraha SIP MM, Bupati Lahat yang diwakili oleh Asisten 1 Pemkab Lahat H Rudi Thamrin SH MM.
Hadir Kanit 1 Subdit Tipikor Polda Sumsel, OPD Pemkab Lahat, OPD Pemkab Muara Enim, Kabag Ops Polres Lahat, Kasat Lantas Polres Lahat, Kapolsek Merapi, Danramil 0405-02 Merapi, Camat Merapi Timur, Transportir batubara Lahat dan perwakilan pemegang IUP tambang batubara Lahat.
Saat menyampaikan sambutan, Gubernur Sumsel menerangkan bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi musibah runtuhnya jembatan Air Lawai di Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat yang disebabkan karena beberapa faktor.
Pasca ambruknya Jembatan Air Lawai B terdapat hikmah yang bisa kita ambil karena semua pihak bersatu untuk melaksanakan percepatan pembangunan jalan khusus batubara.
“Sebab angkutan batubara bukan hanya menyebabkan gangguan atau kepatadan arus lalu lintas tetapi telah menyebebkan terlambapauniya Indeks Standar Pencemaran udara ( ISPU) pada wilayah Merapi Area yang telah menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat,” jelas Gubernur.
Pada saat rekontruksi jembatan nanti agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk menjaga ketahanan jembatan, pembangunan jembatan Air Lawai akan dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov Sumsel dan pihak terkait yang dibiayai oleh asosiasi pertambangan batubara Sumsel.
“Semoga pembangunan jalan khusus batubara selesai pada tanggal 1 Januari 2026 sehingga tidak ada kemacetan dan masyarakat yang terganggu dengan dengan aktivitas mobil angkutan batubara yang menggunakan jalan lintas,” imbuh Gubernur.*** (Lispono)
