Jurnalis : Herlan Nudin
LAHAT SUMSEL – MLCI – Terkait pemecatan empat orang kepala dinas di ruang lingkup Pemerintah Daerah Lahat yang hingga saat ini masih menyisakan polemik, Lapisan Pemantau Situasi (Lapsi) Kabupaten Lahat menggelar aksi dengan tiga tuntutan yang mendasar, Jum’at (13/09/2024).
Koordinator aksi Meriyansah mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Pemantau Situasi (DPD LAPSI) dalam hal ini sangat menyangkan adanya tindakan para pejabat yang diduga melakukan Mark-up terhadap beberapa proyek infrastruktur di empat dinas tersebut, namun bukannya benar-benar mendalami dugaan tersebut untuk diaudit tapi malah ingin dikembalikan ke jabatan semula pada keempat kepala dinas yang sudah dipecat tersebut.
“Seharusnya terhadap dugaan fiktif dan mark-up tersebut PJ Bupati selaku pimpinan tertinggi para ASN tersebut segera perintahkan inspektorat untuk mengaudit di empat dinas tersebut dan jika terindikasi ke arah dugaan tersebut, segera proses hukum keempat kepala dinas non aktif itu, bukan malah ingin mengembalikan lagi jabatannya,” ungkap Meri.
Lebih jauh Meri mengungkapkan, selain tuntutan diatas mewakili masyarakat Kabupaten Lahat DPD Lapsi juga menuntut PJ Bupati Lahat tegas dalam menangani permasalahan ini.
“Kami meminta kepada Pj Bupati Lahat agar segera melakukan audit terkait proyek infrastruktur di keempat dinas tersebut, karena diduga sudah non aktif tapi masih bisa mengeluarkan gening,” Ujarnya.
Dalam Hal ini PJ Bupati Lahat, kami harapkan dapat mengatasi kebocoran dan etika moral para ASN untuk segera melantik PLH menjadi PLT agar tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang.
“Lapsi meminta PJ Bupati Lahat segera melantik beberapa SKPD yang masih PLH segera di-Plt-kan, karena ini menyangkut tertib administrasi di Kabupaten Lahat,” Tutupnya.
