LAHAT SUMSEL, MLCI – Kecaman dan keprihatinan disampaikan organisasi Persatuan Ummat Islam (PUI) Kabupaten Lahat terhadap fenomena pertunjukan hiburan yang menghadirkan penari waria dalam sejumlah resepsi pernikahan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
Kepada media ini, Ketua PUI Kabupaten Lahat, Hefra Lahaldi SPd GR menilai bahwa hiburan dalam hajatan masyarakat semestinya tetap memperhatikan norma agama, etika kesopanan, serta nilai-nilai adat istiadat yang selama ini dijunjung tinggi masyarakat Kabupaten Lahat. Selasa (10/11).
Menurut Hefra, resepsi pernikahan bukan sekadar kegiatan seremonial untuk merayakan kebahagiaan pasangan pengantin, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan keagamaan.
Karena itu, konsep hiburan yang disuguhkan hendaknya tidak mengabaikan norma dan kepatutan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berusaha bukan berarti memberikan ruang tanpa batas terhadap setiap bentuk pertunjukan di ruang publik. Setiap kegiatan hiburan harus tetap memperhatikan aturan hukum, ketertiban umum, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat.
Desak Pemkab Lahat Tidak Tutup Mata
Hefra mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat agar tidak menganggap persoalan ini sebagai hal sepele. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diminta segera melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan hiburan dalam hajatan masyarakat.
Apabila ditemukan pertunjukan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah diminta mengambil langkah penertiban secara tegas, proporsional, dan sesuai hukum yang berlaku.
Selain itu, PUI Lahat juga mendorong Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan untuk memasukkan materi etika penyelenggaraan resepsi pernikahan dalam program Bimbingan Perkawinan (Bimwin).
Edukasi tersebut dinilai penting agar calon pengantin dan keluarga penyelenggara hajatan memahami bahwa kemeriahan pesta pernikahan harus tetap sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.
Ajak Pelaku Hiburan Jaga Marwah Adat
Tidak hanya pemerintah, Hefra juga mengajak pemilik usaha orgen tunggal, wedding organizer (WO), serta seluruh pelaku industri hiburan untuk lebih selektif dalam menentukan konsep pertunjukan.
Para pelaku usaha hiburan diharapkan memiliki tanggung jawab sosial dengan menghadirkan hiburan yang sehat, santun, dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, PUI Lahat menegaskan bahwa penyampaian kritik terhadap fenomena tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan persekusi, kekerasan, maupun diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu.
Persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui pendekatan persuasif, dialogis, serta penegakan aturan secara adil.
Hefra berharap seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, dan aparat terkait dapat bersinergi menjaga nilai religius serta marwah adat istiadat Seganti Setungguan.
“Jangan sampai kemeriahan sebuah hajatan justru mengabaikan nilai kesopanan dan kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian dari identitas masyarakat Kabupaten Lahat,” demikian sikap PUI Lahat.*** JUN
