LAHAT SUMSEL- MLCI – Keluhan warga memuncak terkait pelaksanaan proyek pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Kelurahan Tang Jawa Utara, Kecamatan Lahat. Melalui unggahan media sosial yang disebarkan Muhammad Firdaus bersama Wak Uban dan dua warga lainnya, masyarakat meminta pemerintah daerah dan instansi terkait meninjau ulang pelaksanaan pekerjaan yang dinilai mengganggu dan tidak memuaskan tersebut.
Dalam unggahannya, Firdaus menyampaikan salam sekaligus permohonan perhatian kepada Pemerintah Kabupaten Lahat, khususnya dinas atau lembaga yang memiliki wewenang atas proyek ini. Ia mempertanyakan kelanjutan pekerjaan penggalian saluran air PDAM yang menelan biaya sangat besar, tepatnya di sepanjang jalan depan sekolah, mulai dari Simpang Reli hingga ke Kantor Lurah Tang Jawa Utara.
“Pekerjaan ini sangat mengganggu aktivitas serta kenyamanan seluruh pengguna jalan. Kondisi jalan yang digali memperparah kemacetan yang sudah terjadi, terlebih saat jam sibuk berangkat dan pulang kerja,” tulis Firdaus dalam pesannya, Jumat (17/7/2026).
Warga menilai, dengan anggaran yang begitu besar, hasil pekerjaan yang disajikan belum memenuhi harapan. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah kabupaten untuk menghentikan sementara pelaksanaan proyek ini sampai ada perbaikan kualitas pekerjaan dan pengaturan jalur yang lebih baik bagi pengguna jalan.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan ini merupakan tugas Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Wilayah Sumatera Selatan. Adapun rincian lengkap proyek tersebut adalah:
– Nama Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah SPAM Kabupaten Lahat
– Nomor Kontrak: HK 0203-BPBPKG.9.02/IV/2026
– Tanggal Kontrak: 15 April 2026
– Nilai Kontrak: Rp997.463.000,00 (Hampir Rp1 Miliar Rupiah)
– Waktu Pelaksanaan: 180 Hari Kalender
– Sumber Dana: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
– Penyedia Jasa: CV. Pelindung Nusantara
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun pelaksana proyek terkait keluhan yang disampaikan warga. Masyarakat berharap instansi berwenang segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan, evaluasi kualitas pekerjaan, serta mencari solusi agar pelayanan air bersih tetap berjalan tanpa mengorbankan kelancaran lalu lintas dan kenyamanan warga sehari-hari.
