LAHAT SUMSEL, MLCI – Momen peringatan 1 Mei Hari Buruh Internasional berbagai serikat kerja di Kabupaten Lahat gelar aksi damai dan para perwakilannya diterima audensi langsung oleh Sekda Chandra SH MM mendapat pengawalan ketat dari Polres.
“Kami menurunkan personel untuk pengawalan guna mengamankan jalannya aksi, yang merupakan giat imbangan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional,” jelas Kapolres Lahat, AKBP Novi Edyanto SIK MIK kepada awak media. Kamis (1/5)
Ditambahkannya, persiapan personil pengamanan aksi tersebut disiapkan secara maksimal dan fokus memastikan aksi berlangsung tertib, aman serta tidak mengganggu ketertiban umum.
Kapolres Lahat mengatakan bahwa pengamanan aksi buruh ini menjadi bagian dari upaya Polres Lahat menjaga stabilitas dan keharmonisan di tengah masyarakat.
“Kami berharap sinergi antara aparat keamanan, buruh, dan pemerintah terus terjalin dengan baik,” imbuh Kapolres.
Sementara itu, berlangsungnya audensi dengan Pemkab Lahat, para perwakikan serikat buruh menyuarakan berbagai tuntutan, seperti peningkatan upah minimum, perlindungan ketenagakerjaan, hingga penolakan terhadap sistem kerja outsourcing.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah daerah lebih aktif memperjuangkan hak-hak pekerja di wilayah Kabupaten Lahat.
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Lahat menerangkan bahwa aksi ini merupakan bentuk aspirasi buruh yang disampaikan secara damai.
“Kami ingin menyampaikan keluhan dan harapan kami kepada pemerintah, tanpa kerusuhan. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi pengawalan dari Polres Lahat yang berjalan dengan humanis,” ungkapnya.
Terlihat Bupati Lahat yang diwakili Sekda menerima langsung perwakilan buruh untuk berdialog di ruang rapat kantor Pemda. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyatakan komitmennya untuk menampung dan menyampaikan aspirasi buruh kepada instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat.
Aksi damai Hari Buruh di Lahat ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Ini menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi secara damai dan terorganisir dapat menjadi contoh positif dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.*** (Lispono)
