JAKARTA, MLCI – Ketua Tim Nawacita Presiden Jokowi, Ruri Jumar Saef, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang timah ilegal di Merbuk, Pungguk dan Kenari, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung.
Dirinya meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bertindak tegas dalam menangani praktik ilegal yang merugikan negara.
“Kami berharap APH bersikap tegas, karena kerugian negara akibat oknum yang membekingi tambang ilegal sangat signifikan,” ujar Ruri saat ditemui di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta pada (10/10/ 2024).
Ruri menegaskan bahwa tambang tersebut perlu dilegalkan dan dikelola oleh koperasi masyarakat yang memiliki badan hukum. Hal ini bertujuan agar hasil tambang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat dan kewajiban pajak serta royalti kepada negara dapat terpenuhi, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
Ia juga mengungkapkan kecurigaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membiarkan aktivitas tambang ilegal untuk menghindari kewajiban finansial kepada negara, yang berdampak pada hilangnya potensi pendapatan bagi pembangunan daerah.
Ruri meminta dukungan dari semua instansi terkait untuk mempercepat proses izin usaha bagi koperasi masyarakat agar mereka dapat mengelola sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Dari sisi masyarakat, Syahrob Syahroni, seorang warga yang terdampak di Lingkar Tambang Merbuk Kenari, menyatakan dukungannya terhadap legalitas blok Merbuk Kenari.
“Saya berpendapat bahwa legalitas tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengurangi potensi konflik,” imbuhnya.
Syahrob berharap agar semua pihak yang terlibat mempercepat proses legalitas untuk blok Merbuk Kenari di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, demi kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. (DED)
