Oleh Peng Chi-ming, Menteri Lingkungan Hidup Taiwan

Pada musim panas 2025, wilayah selatan dan timur Taiwan dilanda topan beruntun dan hujan lebat, menyebabkan banjir besar di banyak daerah. Bencana tersebut menegaskan betapa ekstremnya dampak perubahan iklim terhadap pembangunan wilayah dan keselamatan publik.

Sebagai anggota yang bertanggungjawab dalam komunitas internasional, Taiwan terus melangkah selaras dengan upaya global membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat praindustri.

Pada 2025, Pemerintah Taiwan menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) 2035 yang transparan dan menetapkan target jelas untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Taiwan juga secara rutin menerbitkan National Inventory Reports dan Biennial Transparency Reports tentang gas rumah kaca sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan emisi dan mendukung upaya dunia menahan laju pemanasan global.

Dalam kaitan ini, sejak menjabat pada 2024, Presiden Lai Ching-te meluncurkan “National Project of Hope”, visi kebijakan untuk pertumbuhan hijau dan transisi menuju netral karbon pada 2050.

Pemerintahannya menetapkan lima strategi utama, yakni mengembangkan energi hijau cerdas, mendorong transformasi industri ganda (digital dan hijau), membangun gaya hidup berkelanjutan, memperkuat peran pemerintah dalam transisi, dan memastikan transisi yang adil bagi semua.

Kemudian pada Juni 2024 dibentuk Komite Perubahan Iklim Nasional di bawah Kantor Presiden guna menggerakkan partisipasi masyarakat dan memperkuat dialog tentang tata kelola iklim. Dari sini Taiwan menargetkan pengurangan emisi sebesar 26-30 persen pada 2030 dan 36-40 persen pada 2035 dibandingkan tahun sekarang.

Target jangka menengah

Taiwan menempatkan target jangka menengah sebagai strategi inti menuju emisi nol bersih pada 2050. Kerangka tata kelola iklim berbasis aksi kini terus diperkuat melalui Climate Change Response Act yang secara hukum menetapkan target net-zero 2050.

Sejalan dengan pembaruan NDC di bawah Paris Agreement, Taiwan secara sukarela melaksanakan komitmen Pasal 4 perjanjian tersebut. Target pengurangan emisi 2030 ditingkatkan menjadi 28 persen ± 2 persen dibandingkan 2005 dengan sasaran 32 persen ± 2 persen pada 2032 dan 38 persen ± 2 persen pada 2035.

Dalam upaya mendukung langkah itu, Taiwan meluncurkan Comprehensive Carbon Reduction Action Plan, dimana tiap kementerian meninjau ulang dan memperkuat program mitigasinya.

Di sisi lain, Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan memimpin koordinasi atas 20 aksi mitigasi unggulan, termasuk percepatan tenaga surya dan angin lepas pantai, teknologi panas bumi, penyimpanan energi serta bahan bakar rendah karbon dan hidrogen.

Berikutnya adalah penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS) serta efisiensi energi, elektrifikasi kendaraan niaga, bahan bakar penerbangan berkelanjutan, pertanian rendah karbon, dan gaya hidup berkelanjutan net-zero.

Upaya ini didukung enam inovasi kelembagaan, yaitu inovasi teknologi, dukungan keuangan, penetapan harga karbon, adaptasi regulasi, pengembangan tenaga kerja hijau, dan partisipasi masyarakat.

Transparansi, keadilan, dan partisipasi publik

Meski bukan anggota UNFCCC, Taiwan secara sukarela menyesuaikan diri dengan kerangka kerja internasional dan mengajukan target pengurangan gas rumah kaca 2035 (NDC 3.0) pada 2025 sesuai pedoman Pasal 4 Paris Agreement.

NDC ini menampilkan ambisi yang sebanding dengan negara maju lain dan mencakup 10 dimensi utama, termasuk keadilan, tata kelola iklim, energi hijau, transformasi industri, keuangan hijau, gaya hidup berkelanjutan, transisi adil, kerja sama internasional, adaptasi iklim, serta perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, anak, dan remaja.

Proses penyusunan NDC 3.0 melibatkan dialog publik yang luas, dari pemerintah, akademisi, industri, hingga masyarakat sipil, termasuk komunitas adat dan mahasiswa. Masukan mereka memastikan kebijakan iklim Taiwan bersifat inklusif, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Membangun mekanisme harga karbon ganda

Tahun ini Taiwan resmi memberlakukan sistem biaya karbon (carbon fee system) dengan tarif awal sekitar US$10 per ton CO2e, tonggak penting dalam kebijakan iklim nasional. Dana dari biaya ini akan digunakan secara khusus untuk mendukung pengurangan emisi di sektor-sektor berisiko tinggi, sekaligus menjaga keadilan dan mendorong partisipasi industri.

Kebijakan ini diharapkan dapat menekan emisi hingga 37 juta ton CO₂e pada 2030, dan langkah berikutnya adalah memperkenalkan skema perdagangan emisi (ETS) secara bertahap, membentuk sistem harga karbon ganda (dual-track carbon pricing).

Dengan demikian Taiwan menyiapkan landasan untuk bergabung dengan pasar karbon internasional sesuai Pasal 6 Paris Agreement.

Menuju era baru aksi iklim global

Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, Taiwan mengimplementasikan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Nasional yang diperbarui setiap empat tahun.

Rencana ini mencakup tujuh bidang utama yaitu infrastruktur, sumber daya air, tata guna lahan, wilayah pesisir, energi dan industri, pertanian dan keanekaragaman hayati, dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah juga membentuk Heat Adaptation Strategy Alliance untuk menghadapi ancaman gelombang panas, menggabungkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta guna memperkuat ketahanan nasional.

Sementara itu KTT Iklim COP30 di Belém, Brasil akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan lima tahun pelaksanaan Paris Agreement. Taiwan terus berupaya mempercepat transisi menuju net-zero melalui penetapan harga karbon, restrukturisasi ekonomi, dan kebijakan adaptasi berkelanjutan.

Namun Taiwan juga menegaskan bahwa mencapai net-zero adalah tanggung jawab bersama umat manusia, dan Pemerintah Taiwan menyerukan dukungan dunia agar dapat berpartisipasi dalam COP30 dalam semangat “Global Mutirão”.

Semangat “Global Mutirão” adalah kolaborasi global untuk memperkuat solidaritas dan mempercepat aksi iklim. Bersama, kita dapat mewujudkan implementasi penuh Paris Agreement dan membangun dunia bebas emisi.***SMSI Pusat

TUNISIA, MLCI – Dukungan Indonesia untuk Palestina kembali menggema di panggung internasional sebagaimana tampak ketika perwakilan Aqsa Working Group (AWG) Farid Al-Ayubi berorasi dalam aksi solidaritas Global Sumud Flotilla di Masroh Al-Baladi, pusat kota Tunisia pada 31 Agustus 2025.

Siaran pers Lembaga Ke-Palestinaan AWG, Selasa (2/8) menyebutkan bahwa Farid dalam orasinya menegaskan sikap rakyat Indonesia untuk mendukung penuh Global Sumud Flotilla yang akan berlayar menembus blokade Gaza pada 4 September dan diperkirakan tiba di Gaza sekitar 14-15 September 2025.

“Kami dari Indonesia. Kami datang ke sini untuk mendukung Global Sumud Flotilla membuka blokade Gaza. Semoga Allah memudahkan keberangkatan kita agar bantuan kemanusiaan bisa langsung sampai kepada rakyat Gaza,” ujar Farid dengan lantang.

Orasi Farid mendapat sambutan meriah dari peserta aksi. Saat ia menyebut datang dari Indonesia, para peserta sontak memberikan tepuk tangan dan menunjukkan antusiasme luar biasa. Ia juga memimpin yel-yel “Al-Aqsa Haqquna!” yang dijawab lantang oleh ribuan suara, menegaskan hak umat Islam atas Masjid Al-Aqsa.

Setelah turun dari podium, Farid langsung dikerumuni aktivis dari Tunisia, Maroko, dan Qatar. Mereka bersalaman, berpelukan, serta menyampaikan rasa hormat atas kehadiran delegasi Indonesia melalui AWG. Sambutan hangat para aktivis itu menjadi bukti kuatnya solidaritas lintas bangsa dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Para aktivis dari berbagai negara itu menyerukan penghentian genosida di Gaza dan mendesak dibukanya blokade ilegal yang dilakukan Zionis Israel sejak 2007 dan semakin memburuk sejak agresi brutal Zionis Israel pada 7 Oktober 2023.

Global Sumud Flotilla itu sendiri terdiri dari lebih dari 70 kapal, mulai dari kapal penumpang besar hingga perahu nelayan. Armada berangkat dari Spanyol pada 31 Agustus, kemudian akan disusul dengan keberangkatan dari Tunisia dan berbagai pelabuhan lain pada 4 September 2025.

Partisipasi datang dari 44 negara di enam benua dengan lebih dari 6.000 aktivis termasuk dari Indonesia, Malaysia, AS, Brasil, Italia, Maroko, Sri Lanka, Tunisia, Belanda, Kolombia, dan puluhan negara lainnya. Flotilla ini merupakan kolaborasi empat koalisi besar: Maghreb Sumud Flotilla, Global Movement to Gaza, Freedom Flotilla Coalition, dan Sumud Nusantara.

Adapun kata “Sumud” berasal dari bahasa Arab yang berarti keteguhan (steadfastness), sebuah konsep yang mengakar dalam perjuangan rakyat Palestina. Melalui Global Sumud Flotilla, keteguhan rakyat Gaza disambungkan dengan solidaritas global lintas negara, ras, dan agama.

Disebutkan, kehadiran AWG dengan mengirimkan empat relawan terbaiknya pada Global Sumud Flotilla semakin meneguhkan posisi bangsa Indonesia di garda depan solidaritas internasional untuk Kemerdekaan Palestina.

AWG itu sendiri adalah suatu lembaga yang dibentuk guna mewadahi dan mengelola upaya kaum Muslimin bagi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan membantu perjuangan bagi kemerdekaan Palestina. AWG didirikan oleh komponen umat pada Konferensi Internasional Al-Aqsa yang digelar di Wisma Antara Jakarta pada 21 Agustus 2008.*** (SMSI Pusat)

JEPANG, MLCI – Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka mencatat pencapaian luar biasa dengan rekor kunjungan tertinggi pada 13 Agustus 2025, yakni 30.580 pengunjung dalam satu hari. Angka ini mendorong total kunjungan menjadi 1.906.296 pengunjung sejak pembukaan pada April 2025, atau mencapai 68% dari target 2,8 juta pengunjung. Jumat (15/8)

Total pengunjung selama penyelenggaraan Expo 2025 Osaka ditargetkan mencapai 28 juta orang.  Paviliun Indonesia bersiap menyambut pengunjung yang ke-2 juta dalam waktu dekat.

“Antusiasme yang luar biasa ini menjadi bukti bahwa dunia ingin mengenal lebih dekat negara Indonesia, mengetahui budaya hingga menjajaki potensi kerja sama di masa depan,” ungkap Direktur Paviliun Indonesia Rahmat Mulianda di Expo 2025 Osaka dalam rilis yang diterima Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Paviliun Indonesia mengangkat tema “Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future” yang terinspirasi dari Tri Hita Karana, nilai luhur yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Kementerian PPN/Bappenas sebagai penanggung jawab memastikan paviliun ini menjadi etalase potensi pariwisata, perdagangan, dan investasi Indonesia. Selain membawa pengunjung menyusuri tiga area utama: Nature, Culture, dan Future, Paviliun Indonesia juga menyelenggarakan banyak business forum, business matching, dan menampilkan beragam produk kriya, fesyen, serta atraksi seni musik dan tari setiap harinya.

Dari April hingga Agustus, Paviliun Indonesia menjadi panggung strategis untuk diplomasi ekonomi dan investasi. Hingga pertengahan Agustus, telah terselenggara 51 Kegiatan Business Forum dan One on One Meeting yang melibatkan investor, pelaku industri, dan pemerintah dari berbagai negara dengan hasil 9 MoU, 9 LoI, 1 Joint Venture Agreement, dan 1 Joint Statement, dengan komitmen investasi senilai USD 23,5 miliar di sektor berkelanjutan, industri hijau, ekonomi kreatif, perdagangan, pengelolaan limbah, dan pariwisata.

Pencapaian ini adalah hasil kerja sama seluruh pihak. Beberapa mitra strategis yang telah mendukung antara lain Astra, Artha Graha Peduli, KAPPI, Pertamina, Barito Pacific Group, Royal Golden Eagle (RGE), Indofood, Japfa, BPDP, Garuda Indonesia, serta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Bekerja sama dengan berbagai pihak tersebut, Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan menghasilkan dampak yang lebih besar hingga penutupan Expo 2025 Osaka pada 13 Oktober 2025 mendatang.

“Kami optimis dapat melampaui target kunjungan dan investasi yang ditetapkan. Paviliun Indonesia akan terus menghadirkan pengalaman yang berkesan dan citra positif Indonesia di mata dunia,” pungkas Direktur Rahmat Mulianda.*** (SMSI Pusat)