Connect with us

Peristiwa

Deklarasi Kampanye Damai Tak Dihadiri Paslon Bupati Dan Wabup Lahat Nomor 2 Dan 3. Ada Apa?

Published

on

Jurnalis Herlan Nudin –

LAHAT SUMSEL, MLCI – Seperti diketahui bahwa kemarin KPU Lahat telah melaksanakan pengundian nomor urut Paslon di peserta Pilkada Lahat 2024.

Adapun hasil pengambilan nomor tersebut, Paslon YM-BM nomor urut 1, BZ-WIN 2 dan Paslon Berlian nomor 3.

Hari ini, Selasa (24/9/2024), KPU Lahat melaksanakan Deklarasi Damai yang akan diikuti oleh seluruh Paslon di Halaman Kantor KPUD Lahat.

Namun diluar dugaan, dari ketiga Paslon yang diundang, hanya YM-BM yang datang tepat waktu sekitar pukul 13.45 dari waktu pukul 14.00 yang direncanakan.

Ditunggu hingga pukul 16.00, Paslon nomor 2 dan 3 tidak hadir hingga berita ini diterbitkan.

Berita yang beredar di sebuah media online, Paslon 2 dan 3 sengaja tidak akan hadir karena kecewa dengan jadwal kampanye yang telah dipublis oleh KPU Lahat, karena dinilai kedua Paslon tanpa kompromi dalam menentukan jadwalnya.

Salah satu komisioner KPU Agusman menyebut, bahwa jadwal tersebut sudah dibahas sejak kemarin dengan timses masing-masing Paslon dan akan direvisi sesuai kesepakatan nantinya.

“Rencana kita akan kita ajak rembukan lagi ketiga Paslon terkait jadwal itu, namun dengan tidak hadirnya 2 Paslon lainnya, bagaimana kita mau diskusi tentang itu”, kata Agus.

Sementara itu, Nopran Marjani selaku (Ketua Tim Pemenangan YM-BM mengatakan bahwa apapun ceritanya, pihak YM-BM tetap menghadiri Deklarasi Kampanye Damai yang digelar KPU Lahat hari ini, meski pihaknya juga tak sepenuhnya menerima jadwal tersebut.

“Sebenarnya kita juga belum siap untuk melaksanakan kampanye di Dapil 4 seperti yang diedarkan itu”, ungkap Anggota DPRD Partai Gerindra ini.

Tapi, sambung dia, sesuai PKPU nomor 13 Tahun 2024
Tentang Kampanye Pilgub dan Pilbup/Walikota, semestinya para paslon mesti hadir dulu untuk deklarasi Kampanye Damai yang diagendakan KPU hari ini.

“Aturan itu tertera pada Bab 2 (Dua) Pasal 4 ayat (4) bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”, urainya.

Lalu pada ayat (7) bahwa pedoman jadwal tahapan kampanye pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini.

“Artinya, ini memang kewenangan KPU dan tidak bisa diintevensi oleh pihak manapun”, tutup Novran.***

Bagikan Berita :

Peristiwa

Ludes Terbakar Depot Kayu di Pagar Agung Lahat, Diduga Korsleting Listrik

Published

on

By

LAHAT SUMSEL, MLCI – Warga beserta petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakan api yang membara di Depot Kayu tepatnya di Talang Kabu Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat sekira pukul 07.01 Wib.

Kebakaran tersebut diduga terjadi adanya percikan api dari korsleting listrik yang mengakibatkan seluruh bangunan depot hangus terbakar.

Kepada awak media, dugaan korsleting listrik menjadi penyebab kebakaran itu juga dibenarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten (DPKP) Kabupaten Lahat,  M Jonliadi SE.

“Depot kayu tersebut dikelola oleh Maksum (40), tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun depot kayu tersebut mengalami kerugian sekitar ratusan juta,” sambungnya.

Proses pemadamaan kobaran api di depot kayu itu, Ia mengkerahkan 31 personil damkar dengan 3 unit armada damkar, 2 tanki suplay damkar dan 1 mobil triton hingga situasi aman dan terkendali serta tidak ada korban jiwa.

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar sedikit lebih peduli dengan alam kita dan jika terjadi percikan api yang akan mengakibatkan kebakaran segera hubungi posko pemadam kebakaran kabupaten Lahat,” imbuh Jonliadi.***(Herlan)

Bagikan Berita :
Continue Reading

Peristiwa

HUT Lahat Ke 156 tahun 2025

Published

on

By

Kabid pengelolaan Sampah dan Limba B3 Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lahat, Indra Buana S.H,.MH

Bagikan Berita :
Continue Reading

Peristiwa

Pra Peradilan, Kajari Lahat: “Penetapan dan Penahanan Tersangka Kasus Korupsi Sudah Sesuai Hukum”

Published

on

By

LAHAT SUMSEL, MLCI – Sidang Pra Peradilan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kegiatan Fiktif Pembuatan Peta Desa Tahun Anggaran 2023 yang diduga merugikan keuangan negara miliyaran rupiah, hari ini selasa, 6 Mei 2025 sekira jam 11.30 Wib digelar di Ruangan Sidang Pengadilan Negeri Lahat.
Agenda sidang itu Pembacaan Jawaban dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat selaku termohon dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan fiktif peta Desa.

Secara langsung Kajari Lahat Toto Roedianto SSos SH MH didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) M Fadli Habibi SH MH dan Kasubsi Penyidik Rahmad Memo SH turun ke sidang Pra Pradilan tersebut.
Diketahui, tersangka DE merupakan mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Lahat sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara Tipikor dugaan fiktif pembuatan Peta Desa.
Oleh karena itu, tersangka DE melalui tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Lahat terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.
Dalam gugatan tersangka melalui tim kuasa hukumnya meminta Pengadilan Negeri Lahat menyatakan penetapan tersangka dan penahanan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lahat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
Menanggapi hal tersebut Kajari Lahat memberikan jawaban yang dibacakan dalam persidangan dan menyatakan bahwa Tim Penyidik Kejari Lahat telah melakukan proses penanganan perkara yang dimaksud untuk mencari 2 alat bukti sesuai hukum.
“Yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta telah mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015,”
Dilanjutkan Kajari, dalam proses mencari minimal 2  alat bukti untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai tersangka, telah dilakukan melalui rangkaian tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
“Penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menguraikan syarat-syarat penahanan, termasuk syarat objektif (jenis tindak pidana) dan syarat subjektif (kekhawatiran akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau menghilangkan barang bukti),” pungkas Kajari.
Usai jawaban Kajari itu, sidang akan dilanjutkan pada Rabu 7 Mei 2025 mendatang dengan agenda pembuktian dari Pemohon dan Termohon.***(D4F)
Bagikan Berita :
Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!