PALEMBANG, MLCI – Release diterima media ini Kamis (6/3), warganet khususnya di sekitar daerah kabupaten Empat Lawang, dari sejak Jumat malam (28/2) lalu dihebohkan dengan beredarnya selebaran berisi hasil uji lab sampel makanan dapur SPPG 2 Pondok Sepakat, yang sebelumnya sempat viral, usai dilaporkan sebanyak 8 siswa dari SDN 7 Tebing Tinggi yang mengalami sakit perut, mual dan disertai pusing-pusing setelah menyantap makanan bergizi yang dibagikan pihak dapur SPPG pada hari kedua, Selasa, 18 Februari 2025 lalu.

Dalam selebaran berisi Sertifikat Hasil Uji (SHU) laboratorium pada sampel makanan yang dikeluarkan oleh Kementerian kesehatan (Kemenkes) ini disebutkan beberapa poin hasil pemeriksaan, yang sebelumnya diambil oleh staf Dinas Kesehatan Empat Lawang.

Selain mencantumkan nama konsumen, lokasi sampling, jenis sampel/baku mutu hingga tanggal pengambilan dan pengujian, Sertifikat Hasil Uji bernomor SR.04.04/XI.I/20/2025, dengan Kode Lab: P.0338 ini juga menerangkan isi hasil uji sampel.

Terungkap, dalam selebaran SHU tertanggal 28 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan, Vektor dan BPP, Yandri Yanita SKM dan diketahui oleh Ketua Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan, Nurul Fadillah S.Si MKM ini bahwa hasilnya ‘Negatif’ untuk parameter pemeriksaan Kuman Patogen baik di Excherichia Coli, Salmonella, Shigella, dan Vibrio Cholerae.

Terkait beredarnya hasil SHU Kemenkes dari dapur SPPG di kabupaten Empat Lawang itu, Ketua Yayasan Vikie Indira Sriwijaya, Tri Yulia Rizki A SE, ketika berhasil dikonfirmasi awak media, lewat sambungan seluler, pada Minggu (2/3), membenarkan soal keluarnya hasil Sertifikat Hasil Uji, pada salah satu dapur milik mereka, yang dikeluarkan Kemenkes, pada Jumat (28/2) kemarin.

“Ya betul pak, kemarin kita menerima hasil uji lab dari Kemenkes terkait hasil pemeriksaan pada salah satu dapur kita di Empat Lawang,” sebut ketua Yayasan Vikie Indira Sriwijaya yang akrab disapa Rizki ini, seraya mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil SHU Kemenkes tersebut.

Dikatakan Rizki, dirinya bersyukur pihak pemerintah dalam hal ini pihak Kemenkes telah bekerja profesional dan infrensif terkait tudingan terhadap pelayanan MBG pada salah satu dapur mereka di Empat Lawang.

“Kami sangat mengapresiasi pihak Kemenkes dalam hal ini Dinas Kesehatan Empat Lawang dan pihak-pihak lain, yang telah bertindak dan memproses penyelidikan insiden pada salah satu sekolah penerima MBG di Tebing Tinggi, beberapa waktu lalu, dengan secara logis dari premis-premis yang diketahui dan dianggap benar,” ucap Rizki.

Lebih jauh dia mengungkapkan, dengan adanya proses dan hasil Sertifikat lab pada dapur SPPG di Empat Lawang menunjukkan bahwa apa yang diberitakan sebelumnya dan dilaporkan pihak sekolah sampai ada siswa dirawat, tidaklah benar. Rizki pun tak menampik, jika ada dugaan indikasi sabotase pada kejadian tersebut.

“Ya kita berharap pihak aparat penegak hukum (APH) atau tim terkait bisa mengungkap indikasi adanya sabotase itu, biar semuanya terang benderang,” tandasnya. SMSI SUMSEL

PALEMBANG, MLCI – Menyusul diberhentikannya Ketua PWI Sumsel, Kurnaidi ST, dari jabatannya oleh PWI Pusat, berdasarkan SK PWI Pusat Nomor 132-PGS/A/PP-PWI/II/2025, dukungan terhadap Jhon Heri SSos yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt), diluar dugaan terus mengalir.

Ini sekaligus membuktikan bahwa pernyataan yang menyebut SK PWI Pusat soal pemecatan Kurnaidi itu adalah ‘Abal-abal’, justru memunculkan simpati besar di kalangan wartawan anggota PWI Sumsel.

Bahkan para senior yang masih aktif menulis dan menjadi bagian dari pengurus, yang mengetahui persis bagaimana marwah PWI ini sudah dihancurkan oleh Kurnaidi, yang ujug-ujug membuat pernyataan tetap tegak lurus terhadap kepimpinan Hendry C Bangun Cs manakala mencuatnya kasus Cash Back dana bantuan Koperasi BUMN, juga menyatakan dukungannya.

Teranyar Kurnaidi juga mendukung penuh pelaksanaan HPN di Kalsel dan menyatakan HPN di Riau, tidak sah. Padahal, pernyataan–pernyataan dukungan tersebut dibuat tanpa meminta persetujuan pengurus lengkap lainnya melalui rapat pleno.

Informasi yang diterima media ini, menyebutkan hingga saat ini sudah lebih dari 100-an wartawan Anggota PWI Sumsel, yang secara ekpkisit memberikan dukungan terhadap Jon Heri, yang menerima mandat untuk melaksanakan Konferensi Luar Biasa (KLB), paling lambat enam bulan setelah SK PWI Pusat diterbitkan.

Di antara ratusan wartawan tersebut, sebagian besar justru nama-nama mereka tercantum sebagai pengurus di PWI Sumsel, yang dibentuk Kurnaidi usai ia dilantik beberapa waktu lalu. Bahkan banyak juga yang posisinya sebagai wakil ketua bidang. Selain itu, ada juga sejumlah pengurus dari PWI Kabupaten dan Kota.

Fakta ini akhirnya menjawab kondisi sebenarnya di PWI Sumsel, tidak lagi utuh sebagaimana diklaim oleh pengurus pendukung Kurnaidi, yang dalam rapat beberapa waktu lalu, mengatakan PWI Sumsel tetap solid dan mendukung Hendry C Bangun sebagai Ketua Umum.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumsel, Oktap Riyadi, yang dikonfirmasi membenarnya adanya fenomena ratusan anggota pengurus PWI Sumsel mulai bergeser mendukung Plt Ketua PWI Sumsel Jon Heri untuk menyusun pengurus baru melalui KLB.

”Benar, sejak Jon Heri menerima SK dari PWI Pusat sebagai Plt Ketua PWI Sumsel, karena Kurnaidi diberhentikan, banyak kawan-kawan wartawan, terutama para senior yang memberikan support. Baik lewat telpon pribadi, maupun lewat WA. Semua berharap PWI Sumsel ini dapat berjalan profesional, tidak ada lagi kesan seakan-akan organsiasi ini milik pribadi atau kelompok tertentu saja,” ujar Oktap Riyadi yang juga mantan Ketua PWI Sumsel, dua periode.

Oktap juga mengaku terkejut, diluar dugaan dukungan kawan-kawan begitu besar setelah mengetahui Jon Heri, yang juga anggota Dewan Kehormatan PWI Sumsel menerima SK Plt Ketua PWI Sumsel, dari Zumlansyah sebagai Ketua Umum PWI Pusat beberapa hair lalu.

”Saya juga terkejut, banyak sekali anggota PWI Sumsel termasuk kawan-kawan di daerah, yang mendesak agar kepngurusan PWI Sumsel segera dirombak. Padahal, Jon Heri sendiri mengaku belum mengambil langkah apapun, setelah ia menerima SK Plt tersebut. Ini membuktikan bahwa PWI Sumsel yang katanya solid, ternyata tidaklah demikian,” ujar Oktap menambahkan.

Salah satu bukti dukungan itu, adalahnya banyaknya kawan-kawan wartawan di Sumsel yang mengajukan permohonan penggantian kartu keanggotaan, baik peningkatan status maupun perpanjangan masa berlaku, kepada PWI Pusat melalui WA Group.

Mereka menginginkan kartu keanggotaan PWI tidak lagi ditandatangai oleh Hendry C Bangun, karena ia sudah tidak punya hak lagi mengatasnamakan PWI, lantaran sudah dipecat oleh Dewan Kehormatann PWI sejak 16 Juli 2024 lalu. Menyusul pula Ketua PWI Sumsel dipecat, sehingga akses untuk mengurus perpanjangan kartu anggota PWI Sumsel, juga tidak bisa lagi dilakukan.

”Jadi Jon Heri sekarang punya tugas untk melayani kawan-kawan mengurus kartu kenanggotaan baru yang ditandatangani Ketua Umum PWI, Zumansyah Sekedang. Beliau menyatakan siap untuk itu,” ujar Oktap. Senin (3/3).

Beberapa wartawan senior anggota PWI Sumsel, juga mengatakan sebaiknya KLB dilakukan sesegera mungkin, agar kepngurusan PWI Sumsel tidak vacum setelah Kurnaidi diberhentikan.

”Adai saja, dia (Kurnaidi) tetap mengaku sebagai pengurus sah. Itu hak dia, silahkan saja. Jon Heri selaku penerima mandat tidak perlu peduli dengan sikap tersebut. Yang penting PWI ini bisa lebih profesianal dan berintegritas. Kita lihat daja bagimana dukungan dari kawan-kawan wartawan ke depan,” ujar seorang wartawan senior. DM

PALEMBANG, MLCI – Buntut terbitnya Surat Keputusan (SK) pemberhentian Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan (Sumsel) oleh Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sukedang berujung kepencabutan Kartu Tanda Anggota PWI atas nama Jon Heri, Octap Riady, Imam Santoso dan Helmi Marsindang.

Sementara, SK PWI Pusat nomor 132-PGS/A/PP-PWI/II/2025 memutuskan memberhentikan Kurnaidi ST dari jabatannya sebagai Ketua PWI Sumatera Selatan [Sumsel] periode 2024-2029 serta menunjuk langsung Jon Heri sebagai Plt Ketua PWI Sumsel.

Menanggapi hal ini Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumsel Ocktap Riady mengatakan pencambutan kartu anggota PWI oleh Hendri C Bangun dengan SK No.311-PLP/PWI-PP 2025 adalah tidak Sah, karena Hendri C Bangun telah diberhentikan penuh sebagai anggota PWI sejak tanggal 16 Juli 2024 yang tertuang dalam SK PWI No. 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024.

“Tidak Sah.!! Hendri C Bangun tidak lagi sebagai anggota PWI, SK yang dikeluarkan HCB tidak berkekuatan hukum, dengan tidaknya HCB sebagai anggota PWI otomatis dia bukan lagi sebagai ketua umum PWI Pusat,” terang Ocktap Riady. Senin (3/3)