Opini

Disrupsi BSI

Published

8 bulan ago

11 Juni 2024

Admin

Oleh M. Gunawan Yasni* Adalah Ahli Keuangan Syariah

MENYOAL Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan surviving entity Bank BRI Syariah (BRIS) yang merupakan penggabungan tiga bank yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BNI Syariah (BNIS), dan BRIS benar-benar memerlukan hal-hal solutif.

Sejak awal berdirinya, Buya Anwar Abbas sebagai salah satu petinggi di Pengurus Pusat Muhammadiyah, khususnya di Majelis Ekonomi, menyatakan keberatannya atas merger tiga bank syariah BSM, BNIS, dan BRIS.

Kenapa? Tak lain karena kekhawatiran ketidakfokusan BSI ke sektor Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang sebelumnya dikerjakan BRIS, dan sebagian bank syariah lainnya akan pupus setelah bank merger ini membesar di bawah induk baru mayoritasnya yaitu Bank Mandiri.

Perubahan Kiprah Bank

Per RUPS 17 Mei 2024 tidak ada lagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) ex BRIS di BSI (sebelumnya masih ada Prof. Didin Hafidhuddin) dan tidak ada lagi Direksi ex BRIS.

Bahkan kalau melihat kepada existing karyawan-karyawati ex BRIS yang sebelum di BSI sudah dalam posisi Kepala Divisi dan Kepala Departemen, maka jumlahnya bisa dibilang menjadi lebih insignifikan dari waktu ke waktu selama lebih dari tiga tahun keberadaan BSI.

Merger tiga bank syariah ke BSI yang surviving entity-nya adalah BRIS tidak membuat Sumber Daya Insani (SDI) ex BRIS bertahan. Salah satu hal yang membuat ketidakbertahanan SDI ex BRIS bisa jadi adalah kultur induk ke-Bank Mandiri-an yang menggusur ke-BRIS-an yang guyub dan lebih pas untuk berkiprah di UMKM.

Disrupsi Teknologi Informasi

Kekhawatiran Buya Anwar sangat beralasan, bahkan karena memang menggejala sepanjang yang penulis alami sebagai advisor governing board BSI (di tahun pertama BSI), lalu sebagai anggota komite audit (di tahun kedua s.d. ketiga BSI) yang sebelumnya adalah anggota DPS BRIS (ex legacy BSI) selama 12 tahun lebih (November 2008 s.d Desember 2020).

Memasuki tahun ketiga BSI, tepatnya Senin dinihari 8 Mei 2023 terjadi musibah Teknologi Informasi (TI) BSI yang merupakan disrupsi luar biasa di Daerah Istimewa Aceh, khususnya karena BSI bisa dikatakan sebagai perbankan utama yang menjadi andalan Aceh setelah berlakunya qanun Aceh.

Secara umum Virus Ransomware Lockbit 3.0 edisi tahun 2023 yang menyerang membuat banyak pihak internal BSI dibantu Bank Mandiri berjibaku mengantisipasi kerusakan yang ditimbulkan selama beberapa hari di seluruh jaringan BSI se-Indonesia dan menyebabkan kelumpuhan infrastruktur digital BSI, bahkan sebenarnya beberapa bulan ke depan setelahnya jika ingin dikatakan baru benar-benar kembali seperti sebelum terserang virus tersebut.

Sebenarnya di tahun 2022 internal BSI membuat rapat kerja khusus beberapa hari membahas bidang TI yang dihadiri manajemen puncak (Dewan Direksi dan Komisaris) beserta perangkat timnya untuk meng-update dan meng-upgrade TI BSI dengan segala kemungkinan ancaman dan acuan digitalisasi yang cenderung kebablasan jika kurang berhati-hati.

Namun acuan sistem blockchain dengan Multiple Simultaneous Data Live Center yang sempat diusulkan untuk mengantisipasi kemungkingan adanya serangan terhadap Conventional Two Model Data Live Center dan Data Recovery Center yang cenderung kurang aman di masa digitalisasi yang kebablasan itu kurang mendapat perhatian.

Antisipasi TI BSI reaktif atas kejadian truncated process di Ramadhan 2022 lebih menjadi fokus utama di 2023. Virus Ransomware Lockbit 3.0 edisi tahun 2023 diduga dormant (aktif) di dalam sistem TI BSI sejak Ramadhan 2023 sehingga Ramadhan tersebut masih bisa dilewati baik oleh BSI. Kemudian terjadi serangan virus tersebut yang merupakan disrupsi terbesar TI BSI pada Senin dinihari 8 Mei 2023.

Penulis sendiri sudah mulai merasakan keanehan TI BSI sejak Jumat sore 5 Mei 2023 dengan beberapa signifikan kegagalan transaksi beberapa kartu ATM di beberapa lokasi ATM yang mengindikasikan sistem TI BSI tidak mengenali sama sekali kartu ATM dengan peringatan ‘rekening tidak dikenal’.

Penggunaan ATM ini semata karena TI BSI Mobile ketika digunakan dalam tahap proses transaksi selalu keluar peringatan ‘informasi kehabisan waktu’. Laporan penulis kepada Customer Care BSI terkait keluhan TI ini tidak terantisipasi dengan seseksama mungkin dikarenakan sudah mendekati selesainya jam kantor BSI di hari Jumat tersebut.

Disrupsi Kesantunan

Disrupsi BSI di tahun 2024 tidak hanya dipicu oleh miles stones kegagalan TI, namun juga kegagalan sikap santun organisasi BSI terhadap banyak pihak seperti terhadap unit-unit usaha Muhammadiyah di daerah-daerah (rumah-rumah sakit / kesehatan dan sekolah-sekolah Muhammadiyah).

Pihak Muhammadiyah sebagai pemegang rekening dana pihak ketiga (DPK) di BSI kurang terpelihara kepentingannya dengan pemberian pembiayaan yang memadai dan sebanding dengan penempatan DPK-nya.

Dalam hal ini BSI sangat kurang santun menjalankan strategi akuisisi, retensi dan loyalty (kesetiaan) yang sebenarnya adalah pemberian hygiene factor utama atas pemegang rekening DPK yang signifikan.

Organisasi BSI cenderung jor-joran memberi benefit kepada pihak-pihak baru untuk menempatkan DPKnya di BSI yang tidak diberikan justru ke pemegang rekening DPK yang setia selama ini, bahkan dari sejak bank-bank syariah ex legacy BSI masih ada.

Hal lain seperti New Cash Management System (CMS) yang ‘creating new problems’ karena kurang disosialisasikan dan dirasakan oleh institusi-institusi masjid, organisasi-organisasi massa, dan Bank-Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menjadi rekanan BSI.

Ini sangat terasa oleh penulis yang juga adalah Bendahara di Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI), dan banyak pihak mengadukannya kepada penulis karena mengetahui penulis pernah menjadi bagian internal BSI. Kawan-kawan pengurus Muhammadiyah di berbagai daerah juga merasakan hal ini.

Semoga problem seperti New CMS ini yang sangat kurang sosialisasinya sebelum migrasi dari Classic CMS ke New CMS tidak terjadi pada apa yang digadang-gadang BSI sebagai Super Apps / New BSI Mobile menggantikan BSI Mobile yang masih digunakan sampai tulisan ini dibuat.

Harapan Perbaikan

Sebenarnya adanya Surat PP Muhammadiyah yang berisikan agar unit-unit usaha RS dan Pendidikan serta yang lainnya di Muhammadiyah berproses migrasi ke DPK, dan pembiayaan dari BSI ke Bank Syariah lain adalah implikasi ketidakpuasan unit-unit Muhammadiyah di daerah-daerah sejak beberapa waktu lalu.

Musibah TI membuat bukan hanya Muhammadiyah mempertanyakan security core banking BSI. Pernyataan terserang virus tidak diikuti oleh hygiene factor semisal free monthly admin dan lain-lainnya dalam gesture permintaan maaf, namun hanya free part of cost transfer temporer.

Sebagian DPK merasa tidak puas termasuk Muhammadiyah. Setelah RUPS 17 Mei yang tidak mengakomodasi keterwakilan Muhammadiyah di Dekom/DPS serta pemberlakuan New Cash Management System yang tidak tersosialisasi dengan baik dan hanya diberi waktu keharusan migrasi beberapa waktu singkat.

Masalah ini bukan hanya terjadi di unit-unit usaha Muhammadiyah, namun juga di institusi-institusi lain, dan nampaknya menjadi pemicu yang menguatkan proses penarikan sebagian DPK di BSI, bukan hanya oleh Muhammadiyah (tidak sesignifikan karena total Muhammadiyah, walaupun belum masuk 10 besar DPK di BSI, jumlahnya sudah mencapai belasan trilyunan rupiah).

Sebagai individu yang pernah menjadi DPS di surviving entity BSI yaitu BRIS (kode bursa semata), Bendahara DSN – MUI, dan cucu pendiri Muhammadiyah Padang Panjang Datuk Darwis Abdul Muin serta anak kontributor utama pendirian Universitas HAMKA dan Muhammadiyah Jakarta Dr. Zainul Yasni, terus terang saya sangat sedih merasakan kekurang-santunan institusi BSI. Semoga ke depan masalah kekurang-santunan ini bisa diperbaiki terus- menerus oleh BSI.

Sangat wajar jika Buya Anwar Abbas selaku salah satu petinggi di PP Muhammadiyah yang juga Wakil Ketua MUI menjelaskan bahwa logika Muhammadiyah menarik dananya dari BSI adalah upaya menyebarkan penempatan DPKnya di bank-bank syariah mana saja, tidak hanya di BSI untuk memitigasi bermacam risiko keuangan unsistematis maupun sistematis yang bisa timbul jika hanya menempatkan sebagian besar dananya di satu bank syariah.

Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Aamiin..***

Bagikan Berita :

Opini

Ketum SMSI Firdaus, “Selamat Pagi Indonesia”

Published

2 minggu ago

12 Januari 2025

Admin

SOROT matahari cerah menyinari bumi pertiwi dan para penduduknya yang terhampar dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua.

Sinar matahari pagi di tahun baru 2025, tepatnya, Rabu 1 Januari, memberi harapan kita semua untuk melanjutkan kehidupan, berusaha, berbisnis, berbangsa, dan bernegara.

Harapan baru, the new hope berada di depan, lanjutan dari harapan panjang tahun sebelumnya 2024. Harapan itu tidak terkotak-kotak oleh waktu, oleh bulan, dan tahun. Tetapi sepanjang waktu, multi years. Kecuali harapan sudah tercapai, dan memulai yang baru.

Yang terasa berbeda dalam menjalani harapan adalah tahunnya. Tidak ada tahun sama. Katanya tidak ada waktu yang berulang.

Beda tahun beda tantangan. Beda presiden beda aturan, beda kultur, walaupun harapannya tetap saja sama: menuju rakyat sejahtera, Indonesia Emas.

Adaptasi oleh berbagai pihak yang ada dalam Indonesia merupakan tantangan. Perbedaan-perbedaan yang membuat pertikaian perlu diselaraskan.

Kultur rezim presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir (dua periode) sempat tertanam dalam tatanan kehidupan bernegara dan kehidupan masyarakat.

Tentu saja kultur Jokowi belum habis, dan menyambung ke kultur baru yang dibawa Presiden Prabowo Subianto yang mulai bekerja tahun 2024, didampingi wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.

Riak-riak penyesuaian pasti ada. Mereka yang tidak mampu menyesuaikan akan membawa prinsip masa lalu yang sudah usai. Seringkali membawa frustrasi karena tidak selaras dengan zaman sekarang.

Kebenaran cenderung melegitimasi mereka yang sedang berkuasa, dengan segala aturan dan undang-undang yang dibuatnya. Namun demikian, penguasa harus tetap berhati-hati.

Di era 4.0 yang menandai kehidupan serba internet, semua serba mudah. Dunia dalam satu genggaman gadget, smartphone.

Suara rakyat biasa bisa menggelegar mengancam kejatuhan sang penguasa, melalui jari-jemarinya yang bermain media sosial.

Suara pers media siber ikut menggema kemana-mana. Tidak ada ampun bagi yang bertindak semena-mena. Semoga semua mampu menyesuaikan. Selamat Tahun Baru 2025.

Bagikan Berita :

Opini

Peluang dan Tantangan Bisnis Media Lokal

Published

2 minggu ago

12 Januari 2025

Admin

Oleh Ilona Juwita

(Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Pengembangan Bisnis dan Digital Media)

Bisnis media digital di Indonesia bertumbuh secara signifikan selama tahun 2024.

Salah satunya ditandai dengan pencapaian ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar $90 miliar, naik 13% dibandingkan tahun 2023, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara, berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2024 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company (Sumber: Google Blog)

Meningkatnya konsumsi konten digital, game, dan layanan streaming menjadi salah satu faktor besar tumbuhnya bisnis media digital, dengan GMV diperkirakan tumbuh 12% dari $7 miliar pada tahun 2023 menjadi $8 miliar pada tahun 2024.

Pertumbuhan ini juga berjalan seiring dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia.

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada awal 2024 mencapai 221 juta jiwa, atau sekitar 79,5% dari total populasi. Angka ini meningkat 2,75% dibandingkan awal tahun 2023.

Meskipun ada pertumbuhan, media digital menghadapi tantangan dalam hal pendapatan iklan dan persaingan dengan platform global.

Penurunan belanja iklan perusahaan untuk media massa dan dominasi platform media sosial global menekan pendapatan media lokal. Selain itu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) menambah kompleksitas dalam industri ini.

Bagaimana media digital terutama media massa menghadapi tantangan ini kedepan?

Media digital perlu mengadopsi strategi inovatif, seperti memanfaatkan data pengunjung untuk meningkatkan interaksi dan pengalaman pengguna, serta mengembangkan model bisnis yang lebih beragam.

Kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas lokal juga penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan relevansi di era digital.

Pemanfaatan Data Pengunjung perlu diawali dengan membangun infrastruktur teknologi yang memadai.

Media perlu mengimplementasikan platform manajemen data pelanggan yang memungkinkan media untuk memiliki database yang lebih terstruktur sehingga memudahkan analisa dan segmentasi.

Selanjutnya media perlu melakukan berbagai inisiatif agar dapat mulai melakukan pengumpulan data termasuk salah satunya mendorong pengunjung berinteraksi dengan fitur, form registrasi, konten, dll.

Media juga harus memastikan patuh terhadap regulasi hukum privasi terutama bagaimana data pelanggan tersebut akan digunakan.

Melalui serangkaian analisis dan segmentasi yang bisa dilakukan melalui data tersebut, media dapat memberikan pengalaman berkunjung yang lebih personal, menawarkan targeting iklan yang lebih presisi, dan penawaran konten premium melalui skema berlangganan.

Skema bisnis berlangganan menjadi salah satu model bisnis baru yang patut dilirik terutama ketika media sudah mampu memastikan kualitas konten yang diproduksi dan pengelolaan data pelanggan yang tepat.

Model bisnis ini menjadi salah satu bentuk inovasi media digital untuk memastikan bisnis yang berkelanjutan.

Kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas lokal akan mendorong pertumbuhan media digital lebih baik lagi. Pemerintah melalui support infrastruktur digital dan literasi yang lebih luas akan meningkatkan indeks masyarakat digital.

Hal ini akan mendorong tumbuhnya kebutuhan akan konten digital yang lebih beragam. Komunitas lokal selanjutnya memiliki peranan penting dalam menghadirkan konten tersebut tentunya dengan pendekatan lokal yang memiliki relevansi lebih baik.

Bagikan Berita :

Opini

Refleksi SMSI Akhir Tahun, Pilar Indonesia Emas 2045

Published

2 minggu ago

12 Januari 2025

Admin

Oleh: Firdaus (Ketua Umum SMSI)

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyampaikan catatan akhir tahun 2024 dengan menyoroti kiprah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat semangat kebangsaan dan mempersiapkan Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Dalam refleksi ini, SMSI menilai demokrasi terpimpin dan pembangunan sumber daya manusia menjadi fondasi utama pencapaian cita-cita tersebut.

Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil membangkitkan optimisme bangsa. Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan sepanjang perjalanan politiknya, termasuk keberanian menerima tawaran bergabung dalam Kabinet Jokowi meski berisiko kehilangan sebagian pendukung, dianggap sebagai keteladanan yang memperkokoh persatuan bangsa.

Keputusan monumental ini mampu meredakan keterbelahan politik pasca-Pemilu 2019, menjadi contoh keberanian demi kepentingan nasional.

Atas kontribusinya, SMSI memberikan penghargaan Pin Emas kepada Presiden Prabowo sebagai wujud apresiasi atas jasa-jasanya dalam mempersatukan bangsa dan mendorong transformasi pembangunan.

Untuk percepatan pembangunan SDM dan perubahan sistem politik Indonesia hal mendesak:

PERTAMA: Prioritas Pembangunan: Gizi dan Ketahanan Pangan

Di awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo langsung mengarahkan fokus pada penguatan gizi anak-anak Indonesia.

Pemerintah telah mengalokasikan Rp 722 triliun untuk program makan bergizi yang menyasar 82,9 juta anak, ibu hamil, dan menyusui. Langkah ini disebut sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia unggul.

Dalam konteks ketahanan pangan, Presiden Prabowo menghidupkan kembali konsep lumbung pangan desa sebagai strategi mencapai swasembada pangan. “Tiap desa harus punya lumbung pangan,” tegas Prabowo saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional 2024.

Implementasi program ini melibatkan sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif TNI-Polri dalam membantu petani meningkatkan produktivitas pertanian.

KEDUA Reformasi Sistem Politik dan Pemilu

Presiden Prabowo juga mengusulkan perbaikan sistem politik yang dinilai terlalu mahal dan tidak efisien. Dalam peringatan HUT ke-60 Partai Golkar, ia mengkritik pemborosan anggaran untuk pemilu langsung.

Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, sementara Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Ia berargumen bahwa anggaran negara sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

KETIGA Kemerdekaan Pers sebagai Pilar Demokrasi

Komitmen Presiden Prabowo terhadap kemerdekaan pers juga menjadi sorotan. Sejak masa kampanye hingga dilantik sebagai Presiden RI ke-8, Prabowo konsisten menegaskan pentingnya kebebasan pers. Ia menandatangani Deklarasi Kemerdekaan Pers yang berisi jaminan independensi, penolakan terhadap intimidasi, serta dukungan bagi profesionalisme pers.

SMSI melihat, perkembangan teknologi digital membutuhkan pembaruan dengan tata ulang regulasi untuk melindungi keberlanjutan pers nasional.

Oleh karena itu, SMSI mendorong penyempurnaan UU Pers agar mampu mengakomodasi dinamika industri media di era digital.

SMSI optimistis, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Selamat Tahun Baru 2025! (*)

Bagikan Berita :