Barab Dafri –

MUARA ENIM SUMSEL, MLCI –  Jangan berkecil hati. Tidak ada yang mustahil selama kita punya tekad. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Demikian disampaikan Aji Malik, peserta Program Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Sekitar Bukit Asam (Bidiksiba) tahun 2013 saat ditemui awak media di kediamannya. Sabtu (27/05/2023)

Lahir dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, kuliah di Perguruan Tinggi adalah sesuatu yang nyaris tidak mungkin bagi Aji. Ayahnya hanya seorang buruh harian, sedangkan sang ibu bekerja sebagai pedagang keliling.

Tapi dengan tekad dan usaha keras, Aji dapat memperoleh beasiswa Bidiksiba dari PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan mengejar cita-citanya. Berbekal prestasi akademik yang mumpuni di SMK Bina Mulya Tanjung Enim, Aji memberanikan diri untuk mendaftar ke Program Bidiksiba pada 2013.

“Saya pernah menyampaikan kepada ayah saya bahwa saya ingin kuliah. Tapi ayah saya dengan berat hati menyampaikan bahwa tidak punya biaya. Tapi saya ingin mengembangkan diri, saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa Bidiksiba,” tutur Aji.

Dalam perjalanannya, ia berhasil lolos seleksi Bidiksiba dan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri). Manfaat dari beasiswa Bidiksiba benar-benar terasa. Tak perlu pusing memikirkan biaya kuliah dan biaya hidup, Aji bisa menjalani kuliah dengan baik.

“Manfaat dari beasiswa Bidiksiba sangat luar biasa. Untuk operasional kuliah sudah aman. Saya dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik,” ujarnya.

Aji juga bersyukur karena PTBA memberikan pengalaman, wawasan, dan relasi kepada para peserta Program Bidiksiba. Ia menuturkan pengalamannya saat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) PTBA.

“Saat liburan semester, kami dilibatkan dalam kegiatan tim CSR PTBA. Kami diberikan soft skill, diterjunkan langsung dalam kegiatan-kegiatan PTBA. Tahun 2014 saya pernah diterjunkan untuk survei ke Desa Semendo selama seminggu terkait manfaat dari kincir air yang dibuat oleh PTBA. Kami menginap seminggu di desa tersebut,” kata Aji.

Lulus dari FH Unsri tahun 2017, Aji sempat bekerja sebagai HRD di perusahaan swasta. Kemudian pada 2021, ia mengikuti Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan berhasil diterima di Mahkamah Agung (MA). Sekarang Aji menjadi Calon Hakim yang ditugaskan di Pengadilan Agama Sibuhuan, Sumatera Utara.

“Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada PTBA. Kami sampai di titik ini, salah satu yang berperan adalah PTBA. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan untuk dapat membanggakan kedua orang tua kami dan lingkungan sekitar,” tutupnya.

Program Bidiksiba merupakan komitmen PTBA untuk berpartisipasi dalam memutus rantai kemiskinan melalui bidang pendidikan. Sejak 2010 hingga 2022 sudah ada 328 orang penerima beasiswa ini.

Selain Bidiksiba, PTBA juga menjalankan program-program lain untuk membantu masyarakat di bidang pendidikan. Ada Program “Ayo Sekolah” yang menyalurkan paket beasiswa untuk siswa kurang mampu. Ada pula Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika (Gernas Tastaka) dan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca (Gernas Tastaba) untuk meningkatkan kompetensi matematika guru sekolah dasar di wilayah Kabupaten Muara Enim.****

Barab Dafri FR

MUARA ENIM, SUMSEL – MLCI –Kasus kerusakan lingkungan dengan modus pemindahan alur Sungai Penimur yang dilakukan perusahaan kontraktor pertambangan, PT Lematang Coal Lestari (LCL) telah disidang oleh Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim.

Dalam perkara Nomor 31/Pid.B/LH/2023/PN Mre itu, Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang diketuai Yudi Noviandri memvonis perusahaan tersebut dengan pidana denda sebesar Rp2 miliar.

PT LCL yang diwakili Penanggung Jawab Operasional (PJO), Zambi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan nonkonstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dilakukan penyitaan terhadap harta benda Korporasi dan dilelang untuk membayar denda sesuai dengan peraturan yang berlaku,” bunyi putusan hakim pada sidang yang digelar, Selasa, 11 April 2023.

Sidang perkara Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi itu telah berlangsung lebih kurang tiga bulan. Kasus tersebut mulai masuk ranah pengadilan sejak 31 Januari 2023 dan mendapat putusan vonis pada 11 April 2023.

PT LCL sendiri merupakan perusahaan kontraktor yang melakukan kegiatan pertambangan di IUP Operasi milik PT Musi Prima Coal sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor: 0191/MPC-LCL/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

Dalam perjanjian itu, PT LCL bertugas membuat penempatan overburden (OB) mengggunakan sepadan Sungai Penimur yang berada dalam IUP-OP PT Musi Prima Coal yang berlokasi di Dusun III, Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim sepanjang lebih kurang 800 meter.

Namun, pekerjaan penempatan OB tersebut ternyata berjarak kurang dari 200 meter atau berada pada sempadan Sungai Penimur sehingga menyebabkan aliran Sungai Penimur menjadi terganggu. Tak hanya itu, kegiatan produksi itu juga menyebabkan pencemaran sungai yang dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat Desa Gunung Raja, Muara Enim hingga Kelurahan Payu Putat, Kota Prabumulih.

BBWSS Palembang Sudah Beri Teguran Tiga Kali

Terkuaknya kasus pencemaran Sungai Penimur itu berawal dari laporan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) Wilayah VIII Palembang. Dalam laporan itu, perusahaan diduga telah melakukan pemindahan alur Sungai Penimur hingga menyebabkan pencemaran.

“Kami saat itu langsung melakukan pengecekan ke lokasi perusahaan. Tapi, proses pengecekan itu terus dihalang-halangi. Jadi pemeriksaan hanya dilakukan dengan penelusuran Sungai Penimur yang berada di luar areal pertambangan,” kata Humas BBWSS Wilayah VIII Palembang, Masagus Zulfikar Rasyidi saat dibincangi, Rabu (10/5).

Pria yang akrab disapa Didi ini mengatakan, tim BBWSS Palembang baru bisa melakukan pengecekan ke dalam lokasi perusahaan setelah tim Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan ke lokasi.

“Jadi laporan LSM itu juga ditembuskan ke Bareskrim Polri. Kami juga ikut tim (Bareskrim) untuk mengecek kondisi Sungai Penimur itu,” terangnya.

Setelah ditelusuri, ternyata benar ada perubahan alur sungai Penimur yang tidak disertai izin rekomendasi teknis (rekomtek) sesuai dengan aturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

“Dari situ, kami membuat teguran sebanyak tiga kali kepada perusahaan untuk membuat izin rekomtek serta mengembalikan alur sungai seperti sedia kala,” terangnya.

Terkait nasib Sungai Penimur, Didi mengatakan jika nantinya pengembalian alur sungai oleh perusahaan akan menjadi tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menjadi pembina perusahaan pertambangan.

“Bisa jadi setelah operasional atau IUP perusahaan habis, Sungai itu dikembalikan lagi seperti semula saat kegiatan reklamasi. Tapi itu tergantung dari Kementerian (ESDM) terkait polanya seperti apa,” bebernya.

Pemerintah Didesak Evaluasi Izin Perusahaan

Kerusakan Sungai Penimur yang dilakukan PT LCL dinilai tak sebanding dengan pidana denda yang diterima perusahaan tersebut. Masyarakat Muara Enim mendesak pemerintah untuk menekan perusahaan mengembalikan atau memperbaiki sungai yang rusak seperti semula. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk meninjau ulang izin operasional perusahaan.

“Kalau hanya pidana denda saja, perusahaan bisa saja menyanggupinya mengingat pendapatan dari sektor batubara tentunya cukup besar. Harusnya, ada tambahan kewajiban untuk mengembalikan sungai seperti sedia kala,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Masyarakat Suka Lingkungan Hidup (Gemasulih) Kabupaten Muara Enim, Andi Candra.

Meski begitu, Andi mengapresiasi langkah dari aparat penegak hukum yang telah membawa persoalan kerusakan lingkungan tersebut hingga ke ranah pengadilan. “Sebagai bentuk efek jera bagi korporasi yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasinya,” ucapnya.

Hanya saja, langkah tegas itu juga harus dibarengi dengan tindakan tegas lainnya seperti menutup operasional perusahaan yang terbukti merusak lingkungan. “Putusan pengadilan ini seharusnya dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mempertimbangkan izin perusahaan tersebut. Putusan pengadilan ini telah mentasbihkan perusahaan sebagai penjahat lingkungan. Artinya, izin operasionalnya harus ditinjau ulang,” terangnya.

Jurnalis : Herlan Nudin

LAHAT, SUMSEL – MLCI – Bertempat di Balai Desa Makartitama Pada hari, Selasa 09 April 2023 pukul. 14.30 Wib berlangsung Pembagian bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)  tahap 1 tahun 2023 ke 22 keluarga penerima manfaat (KPM).

Tampak, hadir dalam pembagian Blt dd tahap 1 desa makartitama,  Kepala Desa Makartitama Dul Rohim bersama perangkat desa, BPD, Pol-pp Desa dan 22 kpm.

Turut menghadiri,  Camat Lahat Gemris Palo S. IP MM bersama Jajaran, Danramil 405/12 Lahat diwakili Babinsa,  Kapolsekta Lahat AKP Samsuardi bersama Babinkamtimas.

“Dalam sambutan, Dul Rohim Kepala Desa Makartitama Mengucapkan Terimakasih atas kehadiran Pak Camat Lahat, kapolsekta Lahat, dan Danramil atau yang mewakili beserta tamu Undangan lainya dalam Pembagian BLT DD tahap 1 bulan januari, februari dan maret 2023 ini.

“Selamat kepada 22 orang KPM yang menerima Blt dd tahap 1 tahun 2023 ini dan semoga Bantuanya bermanfaat serta pergunakan lah dengan sebaik-baiknya.”ungkap Kades

Sementara Camat Lahat Gemris Palo S. IP MM menyampaikan, Selamat kepada seluruh warga penerima Bantuan BLT DD tahun ini dan pergunakan lah Bantuannya dengan Sebaik-baiknya.

Semoga bermanfaat dan bisa membantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya.”imbuh camat

Kapolsekta Lahat AKP Samsuardi dalam sambutan menyampaikan, Selamat bagi penerima bantuan BLT DD dan semoga Bantuan yang diberikan pemerintah ini bermanfaat dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Kalau bisa kedepan para penerima Manfaat BLT DD tahun 2023 ini dapat meningkatkan perekonomiannya dalam mencukupi kebutuhan karna kalau selalu mengharapkan bantuan Pemerintah, kapan kita akan maju dan berkembang serta Mandiri dalam mencukupi kebutahannya. “Amin dijawab para kpm.

Dan kalau ada Pemotongan ataupun penguranggan dalam peroses pembagian BLT DD segera laporkan Kepihak yang berwajib melalui Babinkamtimas Desa supaya Hak para penerima manfaat blt dd tidak ada lagi pemotongan dan harus dikembalikan ke yang berhak nenerima.” Imbuh Kaplsekta

Setelah pembagian BLT DD selesai, Tim Frokopimcam neninjau Pembangunan Tutik nol Pembangunan yang bersumber dari Dana Desa tahap 1 tahun 2023.