Connect with us

Peristiwa

Warga Khawatir Amblas, Musi Prima Coal Dinilai Tidak Indahkan Sanksi Lingkungan Hidup

Published

on

Barab Dafri FR

MUARA ENIM SUMSEL, – MLCI –Rencana perusahaan, PT Musi Prima Coal (MPC) yang ingin mengaktifkan kembali pelabuhan bongkar muat batubara miliknya yang berada di Desa Dangku, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Muara Enim mendapat protes warga.

Pasalnya, gelombang kapal tongkang yang mengangkut batubara dikhawatirkan bisa menyebabkan abrasi di wilayah yang dilintasinya. “Informasinya saat ini perusahaan sedang mengajukan izin operasional kembali pelabuhannya. Sebab, sudah ada beberapa kapal yang beroperasi meskipun tanpa muatan,” kata Seno, salah seorang warga Desa Siku saat dibincangi wartawan.

Dia mengatakan, aktivitas tongkang batubara yang melintasi Sungai Lematang dikhawatirkan dapat berdampak terhadap wilayah di pinggiran sungai. Terlebih lagi, sekitar dua pekan lalu, salah satu jalan penghubung antara Desa Dangku dan Desa Siku mengalami amblas akibat arus Sungai Lematang yang deras.

“Khawatirnya nanti amblas lagi. Soalnya gelombang dari kapal akan mengancam tanah yang ada di pinggiran sungai,” ucapnya. Menyikapi itu, sejumlah warga dari empat desa/kelurahan di Kota Prabumulih dan Muara Enim, Senin (9/3) lalu, mengajukan protes ke pihak perusahaan.

Keempat wilayah yang dimaksud yakni Kelurahan Payu Putat dan Gunung Kemala, Prabumulih serta Desa Siku dan Desa Dangku Kabupaten Muara Enim. Mereka sempat menyetop aktivitas uji coba pelabuhan yang sedang dilakukan perusahaan. Kapal tongkang tanpa muatan yang sedang melakukan perjalanan bahkan diminta untuk menepi.

Zulkarnain, salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Payu Putat, Prabumulih mengatakan, protes yang dilakukan warga bukan tanpa alasan. Sebab, tanpa adanya aktivitas tongkang saja, sudah banyak wilayah di pinggir Sungai Lematang yang terkena abrasi. Apalagi jika nantinya rencana pengangkutan batubara menggunakan tongkang sudah berjalan.

“Kalau setiap hari dilintasi tongkang, pastinya gelombang air menjadi besar dan dapat merusak wilayah pinggiran sungai. Inilah yang kami khawatirkan,” katanya.

Menurutnya, aktivitas tongkang batubara sebenarnya sudah sempat berjalan sekitar dua tahun yang lalu. Namun, baru beroperasi enam bulan, aktivitas tongkang berhenti. “Sempat vakum sekitar dua tahun lalu. Tidak tahu kenapa. Tapi, sekarang mau mulai lagi. Ini yang kami protes,” ucapnya.

Dia menjelaskan, masyarakat yang dilintasi tongkang tersebut cukup terganggu. Sebab, masih banyak warga yang menggantungkan pendapatannya dari menangkap ikan di sungai. “Nelayan saat ini sudah banyak kehilangan pendapatan. Akibat sungai yang tercemar. Kalau ditambah aktivitas tongkang lagi, maka mereka bisa benar-benar habis. Tidak ada ikan yang bisa ditangkap,” terangnya.

Kalaupun perusahaan tetap memaksakan rencananya, mereka meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas pengangkutan tongkang. “Jadi desa yang dilintasi ini meminta kompensasi. Sebab, banyak aktivitas yang terhenti karena pengangkutan tongkang ini nantinya,” bebernya.

Soal Pelabuhan, PT MPC Sudah Diberi Sanksi oleh KLHK

Persoalan aktivitas pelabuhan bongkar muat barubara milik PT MPC sudah jadi persoalan lama. Bahkan, perusahaan juga telah diberikan sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui SK.1502/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/2/2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Musi Prima Coal.

Adapun sanksi yang diberikan yakni memaksa perusahaan untuk memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan berupa DELH atau DPLH paling lama 120 hari kalender terhadap beberapa kegiatan yang dilakukannya. Diantaranya, aktivitas pembangunan akses jalan angkut sepanjang 480 x 10 meter. Lalu, aktivitas pembangunan dermaga jetty yang berdiri di lahan seluas 4.536 meter persegi.

Panjang dermaga lebih kurang 108 meter dengan lebar 42 meter. Kapasitas angkut sebanyak 1.800-8.300 ton/hari atau 54.000- 250.000 ton/bulan. Aktivitas ruang genset, gudang, sistem drainase, Kolam Pengendapan Lumpur (KPL), Pos Keamanan dan Ruang terbuka hijau juga ikut menjadi salah satu aktivitas perusahaan yang dipaksa untuk dibenahi oleh KLHK.

Dalam surat itu juga, disebutkan apabila perusahaan tidak melaksanakan sanksi yang diatur maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan akan dikenakan pemberatan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebab, dalam kegiatan pengawasan terpadu yang pernah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel bersama dengab Komisi IV DPRD Sumsel juga Dinas ESDM dan Kementerian ESDM melalui Inspektur Tambang pada Juli 2022 lalu, juga diketahui kalau posisi kordinat pelabuhan itu berada di luar IUP.

Selain itu masih ada beberapa catatan lain yqng diduga sampai saat ini belum juga ditindaklanjuti

Bagikan Berita :
Continue Reading

Peristiwa

Ludes Terbakar Depot Kayu di Pagar Agung Lahat, Diduga Korsleting Listrik

Published

on

By

LAHAT SUMSEL, MLCI – Warga beserta petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakan api yang membara di Depot Kayu tepatnya di Talang Kabu Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat sekira pukul 07.01 Wib.

Kebakaran tersebut diduga terjadi adanya percikan api dari korsleting listrik yang mengakibatkan seluruh bangunan depot hangus terbakar.

Kepada awak media, dugaan korsleting listrik menjadi penyebab kebakaran itu juga dibenarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten (DPKP) Kabupaten Lahat,  M Jonliadi SE.

“Depot kayu tersebut dikelola oleh Maksum (40), tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun depot kayu tersebut mengalami kerugian sekitar ratusan juta,” sambungnya.

Proses pemadamaan kobaran api di depot kayu itu, Ia mengkerahkan 31 personil damkar dengan 3 unit armada damkar, 2 tanki suplay damkar dan 1 mobil triton hingga situasi aman dan terkendali serta tidak ada korban jiwa.

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar sedikit lebih peduli dengan alam kita dan jika terjadi percikan api yang akan mengakibatkan kebakaran segera hubungi posko pemadam kebakaran kabupaten Lahat,” imbuh Jonliadi.***(Herlan)

Bagikan Berita :
Continue Reading

Peristiwa

HUT Lahat Ke 156 tahun 2025

Published

on

By

Kabid pengelolaan Sampah dan Limba B3 Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lahat, Indra Buana S.H,.MH

Bagikan Berita :
Continue Reading

Peristiwa

Pra Peradilan, Kajari Lahat: “Penetapan dan Penahanan Tersangka Kasus Korupsi Sudah Sesuai Hukum”

Published

on

By

LAHAT SUMSEL, MLCI – Sidang Pra Peradilan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kegiatan Fiktif Pembuatan Peta Desa Tahun Anggaran 2023 yang diduga merugikan keuangan negara miliyaran rupiah, hari ini selasa, 6 Mei 2025 sekira jam 11.30 Wib digelar di Ruangan Sidang Pengadilan Negeri Lahat.
Agenda sidang itu Pembacaan Jawaban dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat selaku termohon dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan fiktif peta Desa.

Secara langsung Kajari Lahat Toto Roedianto SSos SH MH didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) M Fadli Habibi SH MH dan Kasubsi Penyidik Rahmad Memo SH turun ke sidang Pra Pradilan tersebut.
Diketahui, tersangka DE merupakan mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Lahat sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara Tipikor dugaan fiktif pembuatan Peta Desa.
Oleh karena itu, tersangka DE melalui tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Lahat terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.
Dalam gugatan tersangka melalui tim kuasa hukumnya meminta Pengadilan Negeri Lahat menyatakan penetapan tersangka dan penahanan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lahat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
Menanggapi hal tersebut Kajari Lahat memberikan jawaban yang dibacakan dalam persidangan dan menyatakan bahwa Tim Penyidik Kejari Lahat telah melakukan proses penanganan perkara yang dimaksud untuk mencari 2 alat bukti sesuai hukum.
“Yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta telah mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015,”
Dilanjutkan Kajari, dalam proses mencari minimal 2  alat bukti untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai tersangka, telah dilakukan melalui rangkaian tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
“Penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menguraikan syarat-syarat penahanan, termasuk syarat objektif (jenis tindak pidana) dan syarat subjektif (kekhawatiran akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau menghilangkan barang bukti),” pungkas Kajari.
Usai jawaban Kajari itu, sidang akan dilanjutkan pada Rabu 7 Mei 2025 mendatang dengan agenda pembuktian dari Pemohon dan Termohon.***(D4F)
Bagikan Berita :
Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!