Connect with us

Regional

Oknum Kades Cekik Wartawan, Diduga Tak Terima Hendak Dilaporkan ke Polisi

Published

on

Release SMSI Pali –

PALI SUMSEL, MLCI – Disinyalir karna tidak terima dilaporkan ke Polres, oknum Kepala Desa (Kades) Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mencekik Kaisar Napoleon.

Kaisar Napoleon tercatat seorang jurnalis yang sekaligus Pimpinan Redaksi salah satu media online di Kabupaten PALI.

Menurut Kaisar Napoleon, peristiwa itu terjadi saat Ia bersama teman-temannya berempat tiba di parkiran Polres Pali dan tiba-tiba oknum Kades tersebut menghampiri mobil yang dikendarai kaisar dan menggedor kaca lalu kaca dibuka, oknum kades langsung  mencekik leher korban yang saat itu masi berada di dalam mobil. Kamis (9/6/2022).

Kaisar menambahkan, sambil mencekik dirinya dan oknum Kades itu berkata “denge Ndak meras Enda yek terkait kasus ikak” lalu dijawab “sabar kando, Aku dengan Enda ni keluarga  dak getek cerita nye Ndak meras”.

“Besar kemungkinan terjadinya pencikikan leher saya ini asal mula saya mengawal kasus pengaduan istri oknum Kades yang merupakan saudari saya sendiri  terkait kasus pasal 279 KUHP,” jelas Kaisar.

Diterangkannya, hubungan Ia dan istri oknum Kades merupakan keluarga dan memang sepantasnya  saling tolong menolong.

“tidak lain karena ada ikatan keluarga, merasa terpanggil saat ayunda kami Enda minta saya kawal kasusnya di Polres PALI.atas tuduhan kades saya memeras istrinya itu tidak benar,” ujar Kaisar

Kaisar sangat sesalkan kejadian ini mengingat oknum Kades adalah pejabat publik yang tidak seharusnya bersipat arogan, mestinya menjadi contoh yang baik bagi warganya  begitu juga pada masyarakat  pada umumnya, dan terkait hal ini secara pribadi akan Melaporkan permasalahan ini ke Polres Pali.

Sementara, saksi Hamsaroni membenarkan kejadian ini dan menjelaskan disaat dirinya berempat masih di dalam mobil, oknum Kades mendatangai koban sambil menggedor-gedor pintu dan langsung mencekik korban.

Hal senada diakui istri sah oknum Kades, Enda Apriyani (32) ada permasalahan dengan suaminya dan meminta Kaisar untuk mendampinginya mengurus persoalan hingga ke Polres PALI terkait pasal “kejahatan terhadap perkawinan”.

“Namun baru beberapa saat kami sampai di parkiran Polres, Kades mendatangi kami berempat di dalam mobil dan langsung mencekik Kaisar, Saya merasa kasihan dengan saudara saya Kaisar gara gara membantu saya beliau menjadi korban kemarahan suami saya ,pada hal  beliau tidak memintak apa apa pada saya karena keterkaitan keluarga dan saya yang meminta Kawal kasus ini,” urai Enda.

Sedangkan, Kades Tanjung Kurung saat dikonfirmasi via WhatsApp pribadi nya, untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut, hingga saat berita ini diterbitkan belum memberikan jawaban.***

Bagikan Berita :
Continue Reading

Regional

Puluhan Tahun Beli Air, Harapkan PDAM Respon Aspirasi Warga

Published

on

Release SMSI Pali –

PALI SUMSEL, MLCI – Selama puluhan tahun warga yang tinggal di Jalan Handak Gudang Diamit RT 04 RW 01 Kelurahan Hadayani Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), mendambakan air bersih yang bisa mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Hasil penelusuran, terungkap bahwa hal itu disebabkan karena selama puluhan tahun tidak ada pilihan lain bagi warga di RT 04 yang terpaksa harus membeli air untuk kebutuhan sehari hari, karena sumur gali maupun sumur bor tidak berhasil mengeluarkan air.

Seperti yang di katakan embah Yem warga setempat menjelaskan kalu dirinya sudah puluhan tahun tinggal di RT 04 jauh sebelum Kabupaten PALI mekar dari Kabupaten Muara Enim, tentu dirinya sangat membutuhkan air bersih, apa lagi Kabupaten PALI sudah memasuki usia 9 tahun, dan lokasi rumahnya tdak lebih dari 2 KM dari Kantor PDAM Kabupaten PALI . Kamis (9/6/2022)

“Sudah puluhan tahun lamanya, kami tinggal di RT 04 jauh sebelum Kabupaten PALI mekar dari Kabupaten Muara Enim penduduk di sini mengandalkan air hujan untuk kebutuhan air bersih. Kalu tidak hujan terpaksa harus beli, karena kalu bikin aumur dak metu aiar,  jika kemarau panjang, maka kita terpaksa membeli air  Rp. 150 ribu per tengki, untuk kebutuhan pokok seperti mandi dan memasak,” kata embah Yem.

Selain Embah Yem, hal senada juga dikatakan Puput untuk kebutuhan air per minggu, warga harus mengeluarkan biaya membeli air bersih Rp 150 ribu dan jika sebulan biaya yang dikeluarkan warga untuk kebutuhan air mencapai Rp 600 ribu. Angka yang cukup besar hanya untuk kebutuhan air sehari-hari.

Puput mengungkapkan, Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun. Kabupaten PALI mekar sudah 9 tahun. Namun kami masyarakat di sini belum merdeka. Air bersih pun belum bisa kami nikmati. Kami warga RT 04 selama ini sangat mendambakan air bersih.

“Mudah mudahan melalui pemberitaan media ini bisa sampai ke pemerintah dan pihak manajemen PDAM Kabupaten PALI, agar dapat memberikan perhatian, kepada kami yang sangat membutuhkan air bersih,”  imbuhnya.

Untuk itu Puput berharap pihak PDAM  harusnya pro dan aktif merespon aspirasi warga yang sudah lama diabaikan hak-haknya.****

Bagikan Berita :
Continue Reading

Regional

Lingkup Pemkab Naikan Biaya Internet Menjadi Rp.2,15 Milyar

Published

on

Release SMSI Silampari –

MUSI RAWAS SUMSEL, MLCI – Anggaran belanja internet Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas tahun 2022 mencapai Rp. 2.150.000.000,. atau 2,15 Miliyar rupiah yang di alokasikan untuk kebutuhan internet selama 10 Bulan saja.

Menanggapi hal tersebut, Salman Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas, membenarkan jika pada tahun 2022 alokasikan anggaran Rp 2,15 miliar itu untuk belanja internet di Lingkup Pemkab Musi Rawas, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satu ruang publik di Kabupaten Musi Rawas.

Salman mengakui alokasi belanja internet tahun 2022 naik di banding tahun 2021 lalu, yang hanya menelan anggaran Rp.619.000.000, atau naik hampir lebih kurang 3,5 kali lipat dari anggaran tahun 2021.

Salman menjelaskan jika kenaikan anggaran tersebut dikarenakan adanya penambahan Bandwidth guna mencukupi kebutuhan internet di lingkungan Pemkab Musi Rawas.

“Untuk menambah Volume akses internet dari 40 KBS ke 2 GB atau 2000 KB/detik” Sebut Salman saat ditanya awak media. Selasa (7/6/2022)

Salman juga membenarkan jika anggaran 2 Miliar lebih tersebut untuk kebutuhan anggaran belanja internet selama 10 bulan kedepan, terhitung dari bukan Maret sampai Desember 2022. Itu artinya dalam satu bulan biaya internet pemerintah kabupaten Musi Rawas mencapai Rp. 215.000.000, Juta Rupiah./ Bulanya.

“Anggaran tersebut untuk satu tahun, Mulai Maret sampai Desember 2022, berarti 10 Bulan” Tambah Salman.

Pada tahun 2021 lalu, dengan anggaran Rp.619.000.000, anggaran tersebut diperuntukkan untuk Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya seperti Paket Pengadaan Perangkat dan Layanan Broadband internet Berbasis satelit,Layar Proyektor, display Data dengan smartTV, Android TV dan Biaya, Jasa Pemasangan.

Sedangkan anggaran 2,15 Miliar tahun 2022 ini hanya untuk Belanja Internet di Lingkup Pemkab Musi Rawas saja.

Saat ditanya lebih lanjut terkait hal teknis kerjasama antara Diskominfo dan pihak penyedia jasa, Kepala Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten Musi Rawas ini mengarahkan awak media untuk menemui bawahannya yang membidangi hal tersebut.

“Temui saja Tri, dia yang membidanginya, coba tanya sama dia terkait teknisnya”pungkas Salman.

Namun beberapa kali saat awak media mencoba menemui pegawai Diskominfo yang di maksudkan, Pegawai tersebut sedang tidak ada di tempat.***

Bagikan Berita :
Continue Reading

Regional

Soal Dugaan Mafia Tambang, Pemprov Sumsel Segera Turunkan Tim Investigasi

Published

on

Release SMSI Sumsel –

PALEMBANG, MLCI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel telah menyurati pemerintah pusat untuk mencabut dan mengevaluasi proper biru yang telah diberikan kepada PT Bara Alam Utama dan PT Srieijaya Bara Priharum.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (LHP) Sumsel Edward Chandra pada Senin (6/6/2022) di hadapan massa aksi Kawal Lingkungan Hidup Indonesia Lestari (Kawali) Sumsel dan awak media.

Tidak sampai disitu, Edward juga mengungkapkan kalau pihaknya akan segera menurunkan tim investigasi bersama, yang secara terbuka akan melihat langsung kerusakan akibat pertambangan di wilayah Kabupaten Lahat dan Muara Enim.

“Kami sudah layangkan surat ke Dirjen untuk mengevaluasi dan mencabut proper biru (PT BAU dan PT SBP) seperti diusulkan Kawali ini. Tingga sekarang kita mengawal bagaimana proses di pusat tersebut,” Kata Edward Chandra.

Edward yang didampingi Kepala Dinas ESDM Sumsel Hendriansyah mengungkapkan bahwa Pemprov Sumsel berkomitmen penuh untuk urusan lingkungan hidup. Sebagai bukti, kedepan pihaknya siap menerima masukan dan diskusi dengan berbagai pihak terkait hal ini.

“Kita akan terjun langsung dan lihat apa saja pelanggaran (aktivitas pertambangan) sebab, mungkin saja banyak yang bisa kita temukan dengan berjalan sinergis seperti ini,” Kata Edward.

Dia menyebutkan jika Pemprov punya tanggung jawab bersama masyarakat untuk menjaga lingkungan di Bumi Sriwijaya, sehingga meskipun kewenangan sanksi diberikan oleh pemerintah pusat lewat Kementerian ESDM dan Kementerian LHK, pihaknya akan tetap ikut berjuang bersama masyarakat Sumsel.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas ESDM Hendriansyah yang mengatakan jika pengawasan terus dilakukan pihaknya, termasuk berkoordinasi dengan elemen terkait, termasuk juga dengan DPRD Sumsel, terkait permasalahan di lingkup pertambangan ini.

Sayangnya, bagi KAWALI Sumsel apa yang dilakukan oleh Gubernur Herman Deru masih belum cukup. Masih banyak lagi isu lingkungan hidup dan juga pertambangan yang belum dituntaskan.

“Oleh sebab itu, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia tahun ini, kami secara tegas memberikan rapor merah pada kepemimpinan Gubernur Heman Deru dalam penanganan masalah lingkungan,” Tegas Ketua KAWALI Sumsel Chandra Anugerah.

Apalagi dikatakannya, beberapa waktu lalu, KAWALI juga meminta Gubernur dan DPRD Sumsel mengusut dugaan praktik Mafia Pertambangan yang dilakukan oleh PT Musi Pira Coal dan kontraktornya PT Lematang Coal Lestari yang beroperasi di wilayah Muara Enim.

“Kita sudah komunikasikan hal ini dengan Komisi IV DPRD Sumsel, kita minta semua pihak berwenang tegas dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup, yang menurut kami di Sumsel saat ini sedang tidak baik-baik saja,” Ungkap Chandra.****

Bagikan Berita :
Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!