Connect with us

Politik

Demo DPRD Sumsel, “Usut Mafia Tambang”

Published

on

Release SMSI Sumsel –

PALEMBANG, MLCI – Setelah sebelumnya meminta pencabutan proper biru yang diterima perusahaan perusak lingkungan yakni PT Bara Alam Utama dan PT Sriwijaya Bara Priharum kepada Gubernur Sumsel Herman Deru.

Kali ini Kawali meminta DPRD Sumsel mengusut praktik mafia pertambangan yang disinyalir dilakukan oleh PT Musi Prima Coal dan kontraktornya PT Lematang Coal Lestari.

Hal ini diungkapkan oleh Kawali dalam aksi yang digelar di halaman DPRD Sumsel pada Jumat (27/5) pagi. Menurut koordinator Aksi Chandra Anugerah, praktik mafia pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim ini dimulai sejak terjadinya kerusakan dan pencemaran Sungai Penimur, di kawasan Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat  Petulai Dangku, Muara Enim.

“Dari sana, berbagai sanksi atas kerusakan lingkungan dan sanksi lain yang diterima perusahaan ini seperti menguap,” Ujarnya. Termasuk dalam beberapa catatan yang dimiliki oleh Kawali Sumsel atas aktivitas perusahaan yang diduga melanggar undang-undang. Seolah tak berpengaruh terhadap perusahaan asing ini.

“Itu sebabnya kami menduga kuat ada permainan politik sandera yang dilakukan PT MPC dan PT LCL, sehingga atas sanksi-sanksi yang mereka terima itu, para pejabat berwenang seperti tidak berbuat apapun,” Sambung Chandra. Informasi yang dihimpun, terdapat oknum perwakilan perusahaan yang bertugas ‘menyelesaikan’ segala urusan termasuk berhubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini pula yang disinyalir membuat perusahaan pelanggar lingkungan ini tampak begitu kebal dengan hukum. Baik dari pejabat pemerintahan, sampai Aparat Penegak Hukum (APH). Padahal menurutnya yang paling dirugikan adalah masyarakat Muara Enim dan Sumsel pada umumnya, akibat aktivitas pertambangan yang dinilai Kawali Sumsel justru banyak memberikan masalah bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan masyarakat.

Oleh sebab itu, Kawali meminta DPRD Sumsel untuk memanggil pihak terkait, juga perwakilan PT MPC dan kontraktornya PT LCL untuk memberikan klarifikasi segera. Sebab, massa aksi Kawali berencana menggelar demonstrasi yang lebih besar dari ini, bahkan dilakukan Kawali Nasional dan Kawali Daerah secara serentak di seluruh Indonesia pada 5 Juni 2022 mendatang. Khusus di Sumsel, isu yang diangkat adalah mengenai lingkungan dan pertambangan ini.

Dalam aksi itu, Kawali Sumsel juga merinci tuntutan terhadap DPRD Sumsel yakni:

  1. Meminta DPRD Sumsel mendorong pengusutan terhadap dugaan praktik mafia pertambangan yang dilakukan oleh PT Musi Prima Coal (PT MPC) dan kontraktor IUJP-nya PT Lematang Coal Lestari (PT LCL) yang terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumsel:
  2. Dalam berbagai pelanggaran dan sanksi yang tidak kunjung memiliki kejelasan;
  3. Dalam dugaan politik sandera sehingga diduga pejabat setempat, sampai pejabat Sumsel tidak bisa tegas dalam sanksi atas aktivitas pertambangan yang mencemari dan merusak lingkungan
  4. Meminta DPRD Sumsel memanggil pihak terkait dan mendorong pihak berwenang untuk menindaklanjuti sanksi dan memberikan klarifikasi yang terhadap aktivitas PT Lematang Coal Lestari yang diduga kuat melanggar lingkungan, diantaranya:
  5. Pemindahan Sungai Penimur;
  6. Pembuatan Pelabuhan di garis sempadan sungai;
  7. Pembangunan jalan hauling/jalan tambang tanpa AMDAL; dan
  8. Dugaan melakukan illegal mining karena menambang di tengah sanksi.
  9. Meminta DPRD Sumsel mendorong dinas terkait untuk melakukan audit hasil penambangan perusahaan tersebut

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Sumsel, Ikhwansyah yang menerima massa aksi mengatakan akan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Pihaknya mendorong Komisi IV dalam waktu 10 hari kedepan untuk menjawab permintaan Kawali Sumsel.

“Tuntutan ini akan langsung kami teruskan, namun kami juga meminta waktu untuk bisa segera menyampaikan jawaban dan tindaklanjut terhadap tuntutan ini. Pada prinsipnya anggota DPRD Sumsel tentu berpihak pada rakyat,” Tegas Ikhwansyah.*****

Bagikan Berita :

Kabupaten Lahat

Diduga DiPecat Sepihak : Imanullah Lakukan Gugatan Ke Mahkamah Partai Dan PN Lahat

Published

on

Jurnalis Herlan Nudin

LAHAT SUMSEL,- MLCI – Sidang perdana gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lahat, bertempat Di Ruang Sidang Prof. Dr kusumah Atmadja. S.H, pada hari Kamis,16/03/2023.

Tampak, penggugat Imanullah Anggota DPRD Lahat yang telah dipecat dari Partai Gerindra. Lalu tergugat DPC Gerindra, DPD Gerindra, DPP Gerindra, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lahat, dan KPUD Lahat, Kemudian turut tergugat, Bupati Lahat dan Gubernur Sumsel.

“Dalam sidang perdana, Majelis Hakim dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat Reynaldo Tobing S.H M.H, didampingi Wakil Hakim Diaz Nurima Sawitri SH MH dan Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. Dengan agenda pemanggilan penggugat dan para tergugat serta turut tergugat.

“kemudian dalam Sidang pertama, Belum ada upaya mediasi karena para pihak belum lengkap, Tergugat 6 pihak KPUD Lahat, dan berhubung turut Tergugat 1 Bupati Lahat dan turut tergugat 2 Gubernur Sumatra Selatan belum hadir. Jadi dipanggil lagi,” ujar Humas PN Lahat, Diaz Nurima Sawitri SH MH.
Disampaikan kuasa hukum penggugat. Imanullah Anggota DPRD Lahat melalui kuasa Hukum, Reza Khaidir SH dan Royke Marsada Takwa SH, menambahkan, “klien kami adalah kader Partai Gerindra dari tahun 2013, yang ikut mensukseskan dan membesarkan Partai Gerindra.
“Lanjutnya

Bahwa kliennya, telah menerima surat pemberhentian dari Partai Gerindra. Atas hal tersebut Kemudian kliennya sangat kaget. Karena tidak pernah diminta klarifikasi padahal klarifikasi tersebut diwajibkan dalam anggaran dasar partai, Atas hal tersebut klien telah menempuh jalur hukum yaitu mengajukan gugatan ke mahkamah partai dan PN Lahat,”diurai Reza Khaidir SH

“Untuk Bukti sukses kliennya, ikut membesarkan Partai Gerindra adalah telah 2 periode menjadi seorang anggota DPRD Kabupaten Lahat.

Penggangkatan anggota DPRD dalam hal ini adalah DPRD kab/kota berdasarkan SK dari Gubernur, Maka jelas pemberhentiannya juga wajib dari gubernur.” Ujar Reza

“Dan Selama proses upaya hukum ini berjalan dan berketetapan hukum, maka Klien Kami tetap sebagai anggota Dewan aktif,” tegasnya.

Sementara Ketua Pertai Gerindra DPC Lahat, Gaharu menegaskan, Bahwa Imanullah tetap dipecat dari partai Grindra, Sedangkan untuk gugatan ke PN Lahat, itu merupakan hal wajar bila tidak menerima.”Jelas Gaharu

Dari Partai Gerindra Lahat juga telah menyiapkan pengacara, “Silahkan saja bila ada gugatan. yang jelas kita siap dan Imanullah telah dipecat. “Terang Gahru

Bagikan Berita :
Continue Reading

Nasional

Sekjen Gerindra “Kami Akan Lanjut Program Jokowi, Termasuk IKN di Kalimantan”

Published

on

Release SMSI Pusat –

PALANGKARAYA, MLCI – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memulai Rangkaian HUT ke-15 Partai Gerindra di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah dipilih karena menjadi daerah yang mencerminkan suasana kondusif serta lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Demikian keterangan pers Partai Gerindra yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) hari Kamis (2/2/2023).

Di hadapan seribu lebih kader Gerindra di Kalteng, Muzani menyampaikan terimakasih atas perjuangan dan kesetiaan para ranting dan PAC dalam membesarkan partai Gerindra. Dia mengatakan, tanpa keikhlasan dan kesetiaan para ranting dan PAC, tidak mungkin Gerindra bisa menjadi partai terbesar kedua di Indonesia.

“Dalam usia 15 tahun Partai Gerindra menjadi partai terbesar ke dua di Indonesia tentu tidak mudah. Banyak orang yang menaruh harapan dari mereka yang berjuang di tingkat ranting. Mereka ada di desa, mereka ada di tengah hutan, kampung-kampung, di susur-susur sungai yang tidak terjangkau komunikasi. Tapi mereka tetap setia berjuang untuk Gerindra. Mereka hanya ingin berjuang untuk Gerindra dan Prabowo,” kata Muzani dalam sambutannya, Rabu (1/2/2023).

Muzani mengatakan, ada PAC yang datang untuk ikut meramaikan rangkaian HUT ke-15 Gerindra itu dengan ongkos yang besar hingga mencapai Rp 10 juta. Itu menunjukkan kesetiaan yang luar biasa yang patut diapresiasi.

“Untuk itu kami minta tolong jaga para PAC dan ranting-ranting ini. Tolong pelihara ranting-ranting ini. Tolong jaga PAC-PAC ini, perhatikan mereka. Serta izinkan kami untuk mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada para ranting, PAC, relawan dan semua pihak yang telah berjuang untuk Gerindra, berjuang untuk Indonesia,” ujar Wakil Ketua MPR itu.

Muzani melanjutkan, tujuan Gerindra ingin menjadikan Prabowo presiden adalah untuk melaksanakan amanat pasal 33 UUD 1945. Kekayaan luar biasa yang terkandung dalam bumi Kalimantan harus digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

“Apakah rakyat kita sudah menikmati kekayaan itu? (kader: belum). Itu sebabnya Gerindra ingin Prabowo presiden 2024. Karena tujuan kekuasaan yang hendak kami raih nanti hanya satu maksudnya, membuat rakyat Indonesia tersenyum menatap masa depannya. Kami ingin kekayaan yang ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, hingga Papua itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” jelas Muzani.

“Menurut Pak Prabowo, kekayaan yang ada di Indonesia mampu menjadikan negara kita besar. Karena itulah Bung Karno pernah berkata, aku tinggalkan kekayaan Indonesia untuk membuat iri dunia. Dan kekeyaan itu harus orang Indoensia sendiri yang mengelola,” jelas Muzani.

Muzani menambahkan, apabila Prabowo diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia pada 2024, maka kebijakan pembangunan akan dilanjutkan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia mengatakan, meskipun IKN dibangun di Kaltim, tapi itu adalah cita-cita lama yang telah menjadi wacana Bung Karno yang ingin memindahkan Ibu Kota ke bumi Kalimantan.

“Pahlawan nasional kita Tjilik Riwut pernah menyampaikan ide untuk memindahkan Ibu Kota kepada Bung Karno ke Kalimantan. Dan Bung Karno setuju. Tapi karena kondisi dinamika politik ketika itu tidak memungkinkan, sehingga pembahasan tidak berlanjut. Tapi artinya apa? Bahwa masa depan Indonesia ada di bumi Kalimantan. Tekad kita untuk menjadikan Kalimantan Tengah basis Prabowo kita harus bekerja keras untuk itu,” tutup Muzani.

Acara ini turut dihadiri Ketua DPD Gerindra Kalteng, H Iwan, Waketum Gerindra Gus Irfan Yusuf Hasyim, Ketua DPP Jamal Mirdad, serta jajaran Forkopimda Kalteng. Termasuk tokoh-tokoh adat Kalimantan Tengah yang ikut meramaikan acara ini.****

Bagikan Berita :
Continue Reading

Politik

DPRD Sum-Sel Komisi IV Dapil VII Mengelar Reses Tahap III Tahun 2022 Di Kikim Area

Published

on

Jurnalis Herlan Nudin

LAHAT SUMSEL -MLCI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ir. Holda, M.Si., Komisi IV Dapil VII menggelar Reses Tahap III Tahun 2022 di wilyah Kikim area, Bertempat di desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, Selasa 6//12//2022

Reses tersebut dihadiri anggota DPRD Empat Lawang Fraksi Partai Demokrat Herman Rosul S.E, Camat Kikim Tengah, Camat Kikim timur, Kapolsek Kikim Tengah Babinsa dan Kades Se Kikim Area,, para Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan tampak masyarakat yang hadir sangat antusias.

Masa Reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional sebagai media menjaring aspirasi masyarakat. Reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD dalam menjaring informasi untuk kemudian disalurkan.

“Selamat datang kepada anggota DPRD Provinsi Ir. Holda di wilyah kecamatan kami, kami akan menyampaikan keluh kesah kami di Reses ini, terutama masalah insfrastruktur pembangunan di Kikim Area.” ungkap Camat Kikim Tengah Anthony Hakman S.E

Dalam Reses ini, warga dimintai untuk menyampaikan aspirasi, masukan dan masalah yang terjadi d Kikim area dan Sejumlah warga menyampaikan masukan, yakni berkaitan dengan pembangunan Jalan dan pembangunan insfrastruktur lainya

Ir. Holda, M.Si., pun dimintai warga untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumsel, aspirasi yang berhasil dihimpun melalui Reses, nantinya akan diperjuangkan melalui Lembaganya.

”Saya juga berharap, apa yang menjadi usulan masyarakat nantinya juga dapat disampaikan dalam Musrembang Tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten,” paparnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Komisi IV Dapil VII dari Fraksi Partai Demokrat ini menyampaikan, bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan selalu diperjuangkan dan akan minta Pemerintah Provinsi untuk diprioritaskan.

“Intinya, kami selalu siap untuk memperjuangkan aspirasi warga, melalui Reses ini akan menjadi Instrumen yang baik untuk memperoleh aspirasi dan masukan dari Konstituen, serta untuk melihat langsung implementasi berbagai kebijakan yang dibuat oleh Eksekutif, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak,” ujar Perempuan yang akrab dipanggil Holda.

“Kita semua apresiasi kepada Gubernur Sumsel, karena Beliau memberikan bantuan kepada Kabupaten Lahat begitu besar untuk pembangunan Jalan, ini semua atas kerja sama Gubernur Sumsel dengan Bupati Kabupaten Lahat Cik Ujang SH. Maka Insya Allah tidak akan ada lagi jalan-jalan kecil yang rusak,”

Ir Holda MSI juga mendukung program pemerintah daerah kabupaten lahat yang pro rakyat dan mengapresiasi kinerja Bupati Lahat Cik Ujang yang telah bersinergi dengan Gubernur Sumsel hingga mendapatkan banyak bantuan pembangunan infrastruktur yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Sumsel ditahun tahun sebelumnya.

“Kami menilai komunikasi pemkab Lahat dengan Provinsi Sumsel cukup baik sehingga mendapatkan banyak bantuan pembangunan infrastruktur, kami berharap komunikasi yang baik ini akan terus dilakukan kedepannya untuk mewujudkan Lahat Bercahaya” Katanya

Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat maupun Kepala Desa yang telah menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, Holda mengaku akan selalu berjuang demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan khususnya Wilayah Dapil Tujuh. Imbuhnya

Bagikan Berita :
Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!