Peristiwa

Diduga Tambang Ilegal, Dua Oknum Kades Diringkus Unit Pidsus Polres Lahat

Published

4 tahun ago

26 September 2021

Admin

Jurnalis Humres –

LAHAT SUMSEL, MLCI – Personil Unit Pidsus Satreskrim Polres Lahat berhasil mengamankan dua oknum Kepala Desa (Kades) yang terlibat dalam kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias Ilegal Minning berupa Galian C Pasir.

“Kedua Kades itu dalam Kecamatan Kikim Barat,” ujar Kapolres Lahat AKBP Achmad Gusti Hartono didampingi Kasat Reskrim, AKP Kurniawi HB SIK kepada media media ini melalui Kanit Pidsus, IPDA Chandra Kirana SH. Minggu (26/9/2021).

Dijelaskan IPDA Chandra, awalnya personil Unit Pidsus berhasil mengamankan tersangka oknum Kades Saung Naga inisial SA (54) dalam Operasi Penangkapan yang digelar pada Kamis 23 September 2021 sekira pukul 10.30 Wib.

“Tersangka SA diamankan karena telah melakukan kegiatan penambangan illegal Galian C Pasir di lokasi aliran sungai Air Pangi Desa Saung Naga yang disedot dari sungai menggunakan alat berupa mesin Dompeng,” sambungnya.

Dari mesin Dompeng dialirkan melalui pipa ke daratan yang disaring kemudian dimasukkan kedalam mobil-mobil telah siap mengangkut hasil penambangan Ilegal Galian C Pasir tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi operator, pengurus alat dan sopir yang diketahui usaha kegiatan penambangan Ilegal tersebut adalah milik tersangka SA.

“Didapat juga keterangan bahwa hasil kegiatan untuk keperluan pribadi dan upah operator maupun pengawas. Dan, harga jual ambil di lokasi sekitar Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu,” terang IPDA Chandra.

Sekira pukul 12.30 Wib, lanjutnya, personil Unit Pidsus kembali menciduk tersangka oknum Kades Penantian inisial SU (56) yang telah melakukan kegiatan penambangan illegal Galian C Pasir berlangsung sejak 2 tahunan.

IPDA Chandra mengungkapkan, kegiatan penambangan Ilegal Galian C Pasir dilakukan tersangka SU di aliran sungai Air Pangi Desa Penantian melalui cara yang sama halnya modus operandi dengan tersangka SA.

“Saat ini kedua tersangka dan berbagai barang bukti telah diamankan di Mapolres Lahat untuk diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan Pasal 158 UU No.3/2020 tentang perubahan atas UU No.4/2009 tentang Minerba dengan ancaman 5 Tahun,” pungkas IPDA Chandra.****

Bagikan Berita :

Peristiwa

Ludes Terbakar Depot Kayu di Pagar Agung Lahat, Diduga Korsleting Listrik

Published

1 bulan ago

17 Mei 2025

Admin

LAHAT SUMSEL, MLCI – Warga beserta petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakan api yang membara di Depot Kayu tepatnya di Talang Kabu Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat sekira pukul 07.01 Wib.

Kebakaran tersebut diduga terjadi adanya percikan api dari korsleting listrik yang mengakibatkan seluruh bangunan depot hangus terbakar.

Kepada awak media, dugaan korsleting listrik menjadi penyebab kebakaran itu juga dibenarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten (DPKP) Kabupaten Lahat, M Jonliadi SE.

“Depot kayu tersebut dikelola oleh Maksum (40), tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun depot kayu tersebut mengalami kerugian sekitar ratusan juta,” sambungnya.

Proses pemadamaan kobaran api di depot kayu itu, Ia mengkerahkan 31 personil damkar dengan 3 unit armada damkar, 2 tanki suplay damkar dan 1 mobil triton hingga situasi aman dan terkendali serta tidak ada korban jiwa.

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar sedikit lebih peduli dengan alam kita dan jika terjadi percikan api yang akan mengakibatkan kebakaran segera hubungi posko pemadam kebakaran kabupaten Lahat,” imbuh Jonliadi.***(Herlan)

Bagikan Berita :

Peristiwa

HUT Lahat Ke 156 tahun 2025

Published

1 bulan ago

15 Mei 2025

Korlip

Kabid pengelolaan Sampah dan Limba B3 Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lahat, Indra Buana S.H,.MH

Bagikan Berita :

Peristiwa

Pra Peradilan, Kajari Lahat: “Penetapan dan Penahanan Tersangka Kasus Korupsi Sudah Sesuai Hukum”

Published

1 bulan ago

6 Mei 2025

Admin

LAHAT SUMSEL, MLCI – Sidang Pra Peradilan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kegiatan Fiktif Pembuatan Peta Desa Tahun Anggaran 2023 yang diduga merugikan keuangan negara miliyaran rupiah, hari ini selasa, 6 Mei 2025 sekira jam 11.30 Wib digelar di Ruangan Sidang Pengadilan Negeri Lahat.

Agenda sidang itu Pembacaan Jawaban dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat selaku termohon dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan fiktif peta Desa.

Secara langsung Kajari Lahat Toto Roedianto SSos SH MH didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) M Fadli Habibi SH MH dan Kasubsi Penyidik Rahmad Memo SH turun ke sidang Pra Pradilan tersebut.

Diketahui, tersangka DE merupakan mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Lahat sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara Tipikor dugaan fiktif pembuatan Peta Desa.

Oleh karena itu, tersangka DE melalui tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Lahat terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.

Dalam gugatan tersangka melalui tim kuasa hukumnya meminta Pengadilan Negeri Lahat menyatakan penetapan tersangka dan penahanan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lahat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

Menanggapi hal tersebut Kajari Lahat memberikan jawaban yang dibacakan dalam persidangan dan menyatakan bahwa Tim Penyidik Kejari Lahat telah melakukan proses penanganan perkara yang dimaksud untuk mencari 2 alat bukti sesuai hukum.

“Yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta telah mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015,”

Dilanjutkan Kajari, dalam proses mencari minimal 2 alat bukti untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai tersangka, telah dilakukan melalui rangkaian tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

“Penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menguraikan syarat-syarat penahanan, termasuk syarat objektif (jenis tindak pidana) dan syarat subjektif (kekhawatiran akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau menghilangkan barang bukti),” pungkas Kajari.

Usai jawaban Kajari itu, sidang akan dilanjutkan pada Rabu 7 Mei 2025 mendatang dengan agenda pembuktian dari Pemohon dan Termohon.***(D4F)

Bagikan Berita :